BTP Sosialisasi UUD 1945 Reses DPR – Toboali, Bangka Selatan

1
44

Ahok.Org (03/01) – Muara dari solusi untuk memperbaiki kondisi Bangsa adalah sikap kenegarawanan yang kurang dimiliki oleh para penyelenggara negara saat ini. Padahal Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang bersedia menjadi pelayan bagi masyarakatnya Sistem demokrasi yang ada sekarang belumlah ideal untuk menghasilkan seorang negarawan yang BTP dan mampu membawa perubahan mendasar. Pemimpin sekarang belum banyak yang berani melawan arus karena mereka takut kehilangan jabatannya. Masa depan negara ini bergantung dari berapa banyak para generasi muda idealis yang bersedia maju ke politik dan bersedia mengubah Indonesia.

Sebagai anggota MPR RI (dari unsur DPR), Basuki T. Purnama (BTP/Ahok) memiliki tanggungjawab untuk mengadakan sosialisasi UUD 1945 dan tahap-tahap perubahannya kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Perlunya pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasca dilakukan amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menjadi latar belakang dari adanya program sosialisasi UUD 1945 yang ditugaskan kepada seluruh anggota MPR RI yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. BTP memakai kesempatan ini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menawarkan solusi yang praktis dan sederhana terkait dengan permasalahan demokrasi Indonesia.

Bertempat di Gedung nasional Toboali, acara sosialisasi UUD 1945 ini diselenggarakan pada hari Selasa (28/12) dengan menggandeng LSM lokal yaitu Gapura Basel, dan dihadiri tak kurang dari 70 orang peserta yang dengan tekun mendengarkan sosialisasi perubahan UUD yang dibawakan oleh Bapak Dwi Haryadi, SH., MH. dosen fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB). Acara sosialisasi ini dihadiri  sejumlah tokoh masyarakat,  tokoh pemuda dan agama,  LSM, Guru dan  Mahasiswa.

Dalam paparannya, beliau menerangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun masyarakat harus memahami secara utuh dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar tersebut, yang di dalamnya memuat sistem ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, pembatasan masa jabatan Presiden, HAM, kesejahteraan rakyat, pendidikan nasional dan lainnya.

Pembicara lainnya di acara sosialisasi ini tak lain adalah Ahok sendiri. Ia lebih banyak berbicara mengenai isu-isu kontemporer dan juga banyak mengritisi bermacam persoalan yang tengah terjadi di negeri ini. Di sesi yang lebih banyak diisi dengan format diskusi ini banyak mengundang para peserta acara untuk bertanya dan juga berdiskusi secara aktif untuk bertukar pikiran dengan narasumber.

Beberapa hal yang disinggung dalam diskusi tersebut selain mengenai hukum dan juga tata negara adalah mengenai Politik dan tentang penyelenggaraan negara. Ahok yang dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Profesional (BTP) menekankan pada peserta diskusi bahwa sesungguhnya muara dari solusi untuk memperbaiki kondisi Bangsa adalah sikap kenegarawanan yang kurang dimiliki oleh para penyelenggara negara saat ini.

Menurut Ahok, kunci dari pemerintahan yang efektif adalah pemimpin yang bersedia menjadi pelayan bagi masyarakatnya. Dalam konteks sekarang dimana kita melihat banyak penyelenggara negara justru kurang dapat diharapkan, dibutuhkan individu-individu yang berani “melawan” paradigma umum yang berlaku diantara para pejabat yang menganggap Korupsi merupakan suatu kewajaran.

Beberapa tanggapan dan juga pertanyaan dari peserta acara mengemuka pada kesempatan ini, salah satunya adalah dari Bapak M. Rosidi yang datang sebagai peserta sosialisasi dari unsur KNPI Bangka Selatan yang menyoroti masalah Pilkada dan juga praktek demokrasi lainnya di banyak daerah yang telah dikooptasi oleh para elit politik yang menyebabkan masyarakat sangat sulit mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas. Menurutnya, perilaku para elit politik ini sama saja dengan tidak menghargai UUD 1945.

Menjawab pertanyaan ini, Ahok yang kebetulan selama 5 tahun terakhir telah berkesempatan mengikuti bermacam Pilkada dan Pemilu mengakui memang sistem demokrasi yang ada sekarang belumlah ideal untuk menghasilkan seorang negarawan yang BTP dan mampu membawa perubahan mendasar. Menurut Ahok, pemimpin sekarang belum banyak yang berani melawan arus karena mereka takut kehilangan jabatannya.

Menurut beliau lagi, solusi bagi masa depan negara ini bergantung dari berapa banyak para generasi muda yang bersedia maju ke politik dan bersedia mengubah Indonesia. Beliau percaya bahwa masih ada ribuan bahkan jutaan pemuda idealis yang sesungguhnya mau berusaha mendedikasikan dirinya untuk merubah negeri, hanya saja sistem yang sekarang belum membuat mereka mampu bersaing dengan para mantan koruptor. Hal inilah yang mendasari perjuangan beliau di DPR yang berusaha mempromosikan pasal pembuktian terbalik bagi calon peserta Pilkada.

Dalam statement penutupnya, Ahok yang dalam kesempatan ini membagi-bagikan kartu namanya yang juga memuat nomor HP pribadinya berharap diskusi seperti ini bisa terus berlangsung walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Masyarakat dapat langsung berhubungan dengannya melalui sms ataupun alamat email yang ia sebar ke masyarakat.

1 COMMENT

  1. Seandainya semua Wakil Rakyat Kerjanya sama dgn Pak AHOK… Tidak lama lagi INDONESIA jd Negara MAJU…

    Kalau Anggota DPR yg lain reses… Kerjaannya apa yaaa…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here