Ahok.Org – Sebanyak 12 pejabat eselon III di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengikuti tes assessment (penilaian) untuk naik pangkat menjadi eselon II, Kamis (5/9). Assessment ini baru pertama kali dilakukan untuk melakukan pemetaan kemampuan pejabat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, assessment ini merupakan tahap pertama. Selanjutnya akan ada assessment berikutnya untuk mengetahui potensi pejabat lainnya. “Tahap pertama ini baru 12 orang saja. Akan ada tahap berikutnya, untuk melihat kemampuan pejabat yang ada,” kata. Made, Kamis (5/9).
Ke-12 pejabat yang ikut assesment yakni, Kepala Biro Perekonomian Adi Ariantara, Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Darsulim, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Supeno, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas KUMKMP Joko Kundaryo, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas KUMKMP Tati Budiarti, dan Wakil Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas.
Kemudian Wakil Walikota Jakarta Utara Tri Kurniadi, Wakil Walikota Jakarta Timur Husein Murad, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tempat Usaha Satpol PP Sarpu, Kepala Bidang Pencahayaan Kota Dinas Perindustrian dan Energi Moch Haris Pindratno, Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat Muhammad Akbar, dan Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP Ceppy Supriadi.
Menurut Made, harusnya ada 13 pejabat yang mengikuti assessment. Namun satu orang pejabat tidak hadir karena sedang Dinas Luar Negeri (DLN) ke Malaysia, yakni Wakil Walikota Jakarta Barat, Bambang Musyawardhana. “Satu orang tidak hadir karena memang sedang dinas keluar negeri,” ujarnya.
Dikatakan Made, jika pejabat yang mengikuti assessment mendapatkan nilai baik, maka bisa langsung dipromosikan menjadi eselon II. Namun jika tidak, maka bisa untuk pemetaan kemampuan saja. “Kalau dia bagus kita promosikan. Tapi ini untuk mapping saja dulu,” ujarnya.
Tahun ini setidaknya ada dua dinas dan satu badan yang kepalanya akan pensiun, yakni Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas KUMKMP, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sehingga assessment ini bisa juga untuk mencari pengganti ketiga jabatan yang akan kosong tersebut. “Pejabat yang menjalani assessment minimal berpangkat 4B atau eselon III A dan II B,” ujarnya.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago yang juga sebagai narasumber assessment, mengatakan sebagian peserta memenuhi syarat. Kendati demikian, diakui pula sangat sulit untuk mencari pejabat yang sesuai dengan jabatannya. Dicontohkannya, pejabat yang berkompeten sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman. “Sangat jarang pejabat yang berlatarbelakang pertamanan,” katanya.
Ia pun menawarkan solusi agar Pemprov DKI Jakarta, merekrut PNS dari luar yang memenuhi kepangkatan. Hal tersebut sangat memungkinkan karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (MenPAN dan RB), nomor 18 tahun 2012, tentang seleksi terbuka.
“Tapi kuotanya jangan banyak-banyak sekitar 20 persen saja. Selain itu, biar tidak ada kecemburuan, hasur dilakukan assessment juga dan nilainya harus sedikit lebih baik dari PNS DKI,” tandasnya.[Beritajakarta]
Menanggapi komentar Adrianof Chaniago.
Saya pikir yang paling penting adalah leadership, moral dan kejujurannya bukan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya.
Pak Jokowi dan Pak Ahok sudah membuktikannya.
sikumis yg katanye ahli S2 ampe s doger yg lulusan jerman aje kagak ada hasilnya memimpin dki hanya korup aje dipikirin, jadi yg penting itu mental memimpin, jujur dan punya hati, kalau gelar itu nomor 2. kalau pengamat cuman omdo doang kalau dia disuruh menjabat belum tentu bisa