KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, NEWS » Ahok: Pilkada Lewat DPRD Rawan Kongkalikong

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terang-terangan menyatakan tak setuju dengan mekanisme Pilkada lewat DPRD. Menurut kader partai Gerindra ini, jika kepala daerah dipilih DPRD, akan berpotensi membuat kepala daerah jadi ‘sapi perah’ yang leluasa diperas oleh anggota dewan.

“Bukan cuma rawan korupsi, tapi akan kongkalikong, bermain. (Kepala daerah) Akan jadi ‘sapi perah’ (DPRD),” kata Ahok saat ditanya wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2014).

Selain itu, menurut Ahok, kepala daerah dipilih oleh anggota dewan juga akan rentan cuek terhadap masalah rakyat. Alhasil, kepala daerah akan lebih sibuk untuk mengurus DPRD demi peluang terpilih kembali dalam periode selanjutnya.

“Kalau ini dilakukan, berarti kepala daerah enggak pernah urusin rakyat. Tiap hari dia cuma mikirin gimana nyuri duit DPRD untuk service macam-macam anggota DPRD, main golf, dan makan di restoran. Kan tiap tahun mesti pertanggungjawaban ke DPRD, kalau DPRD menolak akan langsung diberhentikan,” ucap kader partai Gerindra itu.

Sebelumnya, usulan sistem Pilkada lewat DPRD menguat dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR baru-baru ini. Pengusungnya yakni Koalisi Merah Putih, yang digawangi partai-partai pengusung Prabowo-Hatta dalam Pilpres lalu. [Detikcom]

  • Share/Bookmark
Tags: ,

15 Responses to “Ahok: Pilkada Lewat DPRD Rawan Kongkalikong”

  1. http://news.detik.com/read/2014/09/08/120330/2684055/10/mobil-derek-cuma-2-unit-razia-parkir-liar-di-duren-tiga-kurang-maksimal
    menerapkan aturan tapi mobil derek hanya 2 unit. dibeli lagi bos mobilnya ato sewa dulu sementara. mungkin sebelum diderek pada kabur semua kaliiii. ini mungkin hanya awal saja nanti juga gak jalan lagi ky cabut pentil ban, karna mobilnya hanya 2 unit.

    Reply
    • Bro! klo nulis itu yg ada hubungannya donk dgn titel tulisan diatas. Jangan nglantur disiang hari bolong…

      Reply
      • suka2 gw.. gak ada yg protes. jadi gub aja harus 50+1. yg protes baru anda 1, terusin saja. belajar dari siwagub jgn salahkan gw.

        Reply
  2. PILEG 2014,banyak yang menyesal memilih Gerindra karena Ahok?

    Reply
  3. suratan takdir, inilah salah satu pemimpin indonesia yg dicatat dalam sejarah indonesia.
    rakyat indonesia tentu berharap negara ini akan sejajar dengan negara-negara terkemuka.
    burung garuda terbang lebih tinggi dari elangnya amrik atau jerman

    Reply
  4. hanya 3 orang waras yg tersisa di Gerindra, yaitu Ahok, Ridwan Kamil dan Haris. Sisanya pada kena sakit jiwa akibat si Wowo. Amat disayangkan apa yg sudah dipelopori Gerindra harus dihilangkan karena sakit hatinya si Wowo. Berharap 2019 nanti Gerindra rontok suaranya. Kasihan.

    Reply
    • emangnya belum ngeh, bahwa itu hanyalah upaya pencitraan partai dalam rangka pileg n klimaksnya pilpres 2014 yg berjalan antiklimaks??
      .
      sadarilah bahwa kebenaran sejati tidak bisa dibendung oleh manusia or himpunan manusia sekalipun, semisal parpol, bahkan sebuah or sekelompok rezim sekalipun. kebenaran sejati akan tampil menghadirkan diri pada waktunya, kadang dalam bentuk humor yg paling sarkatis, terutama bagi sipembendung kebenaran itu sendiri, (yg sering merasa otaknya luar biasa pintarnya/paling pintar/menganggap lain orang bodoh semua).
      .
      adapun bagi individu-2 yg “dipakai” sang kebenaran untuk menampilkan “diri”, tetap saja putih bersih seperti apa adanya jati-diri mereka aslinya, bak bunga teratai tetap putih mulus ketika mekar, walaupun tumbuh dari tumpukan sampah.
      .
      dan itu jauh panggang dari api, kalau dikatakan apa itu : kutu loncat?!?!
      .
      be smart n salam,

      Reply
  5. DPR itu dewan perwakilan rakyat yg mewakili & membela kepentingan/kesejahteraan rakyat atau dewan perwakilan anggota dpr yg membela kepentingan/kesejahteraan sesama anggota dpr?
    Kl sdh bkn kepentingan rakyat yg dibela bubarkan saja lembaga negara ini buat perampingan.

    Reply
    • Mana mahasiswa yang dulu demo demo nurunin rezim orde baru??? mana aktivis anti korupsi???? manaaaaaa???? Lo tu beneran aktifis antikorupsi apa cuma bayaran oknum yang ngaku ngaku antikorupsi??? Sekarang kalian udah jelas mata kalian???? Ada pemimpin jujur seperti ahok kenapa kalian gak bela??? Udah jelas sekarang korupsi berjamaah dan upaya upaya DPR mencuri uang rakyat kenapa kalian bungkam?????

      Reply
  6. Indonesia menganut demokrasi Pancasila,bahwa suara rakyat di wakili oleh DPRD/DPR ,sila keempat berbunyi:kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian, jelaslah bahwa negara kita menganut kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh MPR, DPR,DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.Kami rakyat Indonesia juga di buat bingung selama 10 tahun ,dimana demokrasinya adalah demokrasi pemilihan langsung ala Amerika yang mana kami rasa tidak cocok/sesuai dengan demokrasi pancasila, karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, selain ongkos politiknya “mahal” juga rawan konflik. Apabila isu kongkalikong,korupsi, suap dan gratifikasi, maka hal tersebut merupakan tugas legislatif untuk membuat UU dimana ada pasal agar para kepala daerah yg terpilih tidak “bersih” tersebut agar bisa di anulir oleh Mahkamah Agung. Juga para kepala daerah tersebut harus di buktikan harta yang diperolehnya kepada KPK dan atau aparat hukum dan di publikasikan kepada umum,dan juga harus di buktikan perolehan hartanya secara pembuktian terbalik setelah masa akhir tugasnya. 😀

    Reply
    • Coba dibuktikan itu yg lamborghini hijau dapat darimana… pengusaha apa dia? Dia wakil rakyat? Apanya yg diwakilkan? ya benar kesejahteraannya yg diwakilkan… dia sejahtera, rakyat menderita!

      Reply
      • Yang membuktikan itu adalah KPK ,krn KPK akan menindaknya. Setidaknya ada laporan dari masyarakat dari mana Lamborghini itu di perolehnya… Keadilan harus di tegakkan walaupun langit jatuh. Kesejahteraan bukan milik segelintir elit rakyat ( politisi) atau golongan ( parpol).Negara Indonesia adalah berdasarkan Hukum, maka apabila ini ditegakkan itu sejalan dengan bunyi pancasila sila ke lima: Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia . Makna dan Arti Pancasila Sila Ke-5
        Sila ke-5 berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki Lambang Padi dan kapas.
        Pada umumnya nilai pancasila digali oleh nilai nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Karena digali oleh nilai nilai luhur bangsa Indonesia pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan, sedangkan Prinsip keadilan yaitu berisi keharusan/tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil (Sunarjo Wreksosuharjo,2000:35).
        Dengan sila ke lima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

        Reply
  7. Rakyat minta agar DPR, DPRD, DPD dan MPR dibubarkan saja karena banyak sekali oknum yang gila kekuasaan, gila hormat, gila jabatan, gila uang dan gila harta

    Reply
  8. Walah, beginilah nasibnya bila lembaga pengawas kita (DPR,DPRD) dipimpin oleh para koruptor… Mestinya ada Hukum yang mengatakan bahwa setiap orang yang tertangkap dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi diambil semua hartanya dan dihilangkan haknya untuk mengikuti kegiatan politik atau pemerintahan apapun.

    Bayangkan si PNS kota batam yang memiliki rekening gendut 1.4 T. itu .. paling dihukum 10 tahun dan didenda 100juta rupiah subsider 3 bulan penjara. Kalau memang begitu jadinya .. saya rela ditangkap KPK dan dikurung 10 tahun penjara .. karena tidak munkin bagi hampir seluruh rakyat indonesia + pengusaha jujur untuk mendapatkan 1.4 T walaupun bekerja banting tulang 100 tahun .-_-..

    Reply
  9. Sebenarnya partai pengusung RUU Pilkada tidak langsung alias via DPRD saja, jelas akan menuju jurang kehancuran. Soalnya rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat sekarang. Kita belajar bahwa ternyata partai-partai yang ketika kampanye janji-janji nya luar biasa manis, setelah menduduki kursi DPR-DPRD, ternyata bertindak tidak sesuai dengan janji2 nya…tentu secara LOGIS kalau nanti di pemilu 2019 tidak akan ada lagi yang mau nyoblos partai yang tidak bisa menepati janji….Kita lihat saja, partai mana yang bisa bertahan nantinya… Salam…you are the best Pak Jokowi -Basuki… Kalau dipecat Partai dan diturunkan dari Jabatan Wagub…jadi Mendagri aja Pak di kabinet Pak Jokowi, Bapak bisa suruh semua kepala daerah yang asalnya dari partai pendukung RUU pilkada itu untuk kerja keras, bersih dari korupsi, detail cek pengeluaran2 mereka dg KPK…kunci habis proyek…biar pada terpaksa melayani…SAlam…Go..JB

    Reply

Leave a Reply