Ahok: Saya Selalu di Bawah Bayang-bayang Jokowi

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak memungkiri selama memimpin Ibu Kota, namanya selalu berada di bawah bayang-bayang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Meskipun ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Basuki, namun nama Jokowi lah yang terangkat naik ke publik.

“Ya, memang begitu, saya selalu di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Selamanya juga begitu, orang bosnya dia. Namanya juga saya wakil, awak sikil (bahasa Jawa: badan kaki),” kata pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota Jakarta, Senin (11/8/2014) malam.

Basuki mengaku akan semakin mudah menjalankan seluruh program Ibu Kota jika Jokowi telah resmi menjadi Presiden RI. Sebab, seluruh perencanaan telah dibuat. Sehingga, dia tinggal bertindak sebagai eksekutor untuk menjalankan seluruh program yang telah dicanangkan.

Setelah merealisasikan seluruh program itu, tugas lain yang tak kalah beratnya adalah mengawasi program-program itu dengan baik. Kepada Basuki, Jokowi menitipkan beberapa program unggulan untuk segera direalisasi. Seperti revitalisasi Kota Tua, pembangunan mesjid raya di Luar Batang, pembangunan dermaga Yacht di lahan Pantai Mutiara, pelebaran Waduk Pluit, dan lainnya.

“Saya tinggal eksekusi, kan memang dari sananya, saya ini satu paket dengan pak Jokowi,” kata Basuki.

“Selama dua tahun ini, ya kebijakannya itu gabungan ide saya dengan Pak Jokowi. Jadi, ya tidak apa-apa kalau pak Jokowi yang namanya jadi besar. He-he-he,” kata Basuki terkekeh.

Saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Basuki telah melantik Saefullah menjadi Sekda DKI dan melakukan reformasi birokrasi lainnya. Seperti pengukuhan ribuan calon PNS dan menempatkan mereka di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melayani para warga Ibu Kota.

Untuk permasalahan infrastruktur, Basuki memutuskan untuk mendukung pembangunan enam ruas tol dalam kota. Serta dari sisi transportasi, Basuki melakukan ujicoba pelaksanaan proyek electronic road pricing (ERP) di Jalan Sudirman, penerapan e-ticketing dalam transjakarta, dan lainnya.

Basuki juga menginstruksikan Satpol PP terus bekerja membongkar kawasan kumuh dan pedagang kaki lima (PKL) untuk pembangunan jalan inspeksi dan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Berbagai kebijakan itu dikerjakan Basuki saat “ditinggalkan” Jokowi yang non-aktif dari Gubernur untuk berkampanye di Pilpres 2014.

Kemudian, setelah Jokowi kembali aktif menjadi Gubernur DKI, tampuk kepemimpinan terlihat kembali berada di tangan Basuki. Misalnya saja seperti keputusan pemecatan puluhan pegawai Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke Jakarta Barat dan empat pejabat Dinas Perumahan DKI yang ketahuan “bermain” dalam pengelolaan rusun. [Kompas.com]