Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyinggung rencana pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, yang ingin mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Hal tersebut diucapkan Ahok saat menyampaikan sambutan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama input data pendaftaran peserta jaminan kesehatan di kelurahan se-wilayah DKI Jakarta, Jumat (28/4/2017).
“Kelompok sana (Anies-Sandi) sudah bilang, camat yang enggak pro sama mereka, mau diganti. Wali kota mau diganti dan lurah mau ganti,” kata Ahok.
Ahok meminta camat dan lurah yang hadir pada acara tersebut tidak khawatir. Pasalnya, lanjut dia, seseorang mendapat atau kehilangan jabatan atas kehendak Tuhan.
Kemudian Ahok juga meminta para pejabat DKI untuk bekerja sebaik mungkin melayani warga.
“Tenang saja, jabatan itu Tuhan yang kasih. Sekarang jadi pejabat duduk-duduk saja dapat (gaji) Rp 13 juta. Jadi staf santai saja, sudah lumayan (gajinya),” kata Ahok, seraya tertawa.
Namun tingginya gaji itu diharapkan sejalan dengan baiknya kinerja pejabat atau pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
“Kalau enggak benar, dipecat Komisi ASN, baru nyaho. Ini penting,” kata Ahok. [Kompas.com]
the last statement…du…du…du
as you see Mr. Ahok, it’s easy to change persons…that’s why Jakarta need Smartcity upgrade to monitor cctvs, event, reports. for important area, you can make double reports standard to Police/Army/Ministry of Home Affairs department. e-budgeting case study: if you make good systems, it’s hard to modify…use Artificial Intelligence to help monitoring process, it will reduce the number of operators to watch over.
sebagai gub dki, anda bisa mengendalikan/kontrol apbd dki demi kepentingan rakyat banyak. yg 70 an trilyun Rp. . . .. ini duit gede tentunya, logis
untuk direbut dng segala cara, apalagi ini posisi prestise ikonis : gubernur ibu kota.
tapi kalau e-budgeting ini oleh suatu keharusan yg mengikat,
diterapkan diseluruh wilayah RI, maka kebaikan bagi RI n WNI dalam hal efisiensi duit, akan sungguh jauh lebih bermanfaat dari menjadi penjaga duit dki
tok!!!
.
kalau asumsi jebocoran anggaran 30-40% seperti sinyalemen Pak Sumitro Djojohadikoesoemo, yg notabene adalah zaman terkontrol terpusat ( kl zaman
reformasi ini sih saya taksir kasar 50% an bocornya, belum borosan karena inefiensi !!); maka, 2000 an trilyun x 30% = 600 trilyun Rp./tahun.
bayangkan apa yg bisa dibenahi di negeri ini dng uang sebesar itu !!!
.
Tuhan memang mungkin punya rencana yg kita boleh sadar akan keberadaan n
manfaatnya, tapi gak mau mengakui serta keras melawannya, hanya demi egoisme !!
.
ini bukan hanya melawan ASN, tapi Tuhan !!!
.
salam,
mereka ngerti jelas n sadar sekali kok . . .
buktinya, jauh hari sudah persiapan utk mencegah, dng cara al.:
1, diangkat jadi gub prop lain, bali misalnya.
2, kalau dipaksakan diangkat. . . akan revolusi . . . padahal kalau “hanya” jabatan menteri, itu hak prerogatif presiden, kita semua paham itu, dan kini, kita juga harus paham bahwa merekalah yang akan memaksa dng melanggar undang undang, utk melarang, macam2 hal yg menghalangi niat mereka utk menggarong duit WNI !!!
.
silent mayority, hoooiii dimana kao !!!
.
salam,