Alasan Basuki Rombak SKPD hingga Lima Kali

Ahok – Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah melakukan lima kali perombakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Empat diantaranya melibatkan PNS eselon II atau yang menjabat kepala badan dan dinas.

Bukan tanpa alasan, perombakan tersebut dikarenakan Basuki menilai para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini tidak maksimal dalam bekerja. Bahkan setelah perombakan dilakukan pun, masih saja ada SKPD yang kinerjanya belum memuaskan.

Basuki mencontohkan Dinas Tata Air.  Soal alat berat, dirinya sudah memperingatkan supaya pengoperasian alat berat tidak hanya selama 3 jam, tetapi harus 23 jam untuk mengeruk waduk-waduk.

“Alasannya tidak ada operator. Waduh itu kan alasan saja. Masa operator kita tidak bisa dapat? Terus alasannya tidak cukup alat. Lho kalau tidak cukup, operator beli alat sama dong? Lalu ke mana ujung kalimatnya? Kita sewa saja sama swasta. Artinya apa? Kickback. Kalau sama swasta kita bisa bagi-bagi duit,” ujar Basuki di Balai Kota, Senin (14/9).

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda juga dinilainya tidak mau kejam dalam melakukan pengetatan rumah susun sewa (rusunawa). Terlebih dirinya sudah membuat Standard Operasional Prosedur (SOP), yaitu siapapun yang pindah ke rusun harus mengganti alamat di KTP-nya dengan alamat rusun. Hal tersebut dilakukan supaya saat membuka rekening bank di Bank DKI yang terdata adalah alamat rusun.

“Nggak mau, masih main. Orangnya tidak ganti KTP rusun, tapi rekening bank-nya dibikinin. Makanya saya tekan kemarin. Saya tidak mau tahu, siapapun yang punya rekening bank kalau alamatnya tidak sesuai rusun, diusir!” tegasnya.

Terkait itu, ia juga meminta Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mengecek KTP dari para penghuni rusun tersebut. Misalnya, katanya, orang yang pindah dari rusun Muara Baru ke Marunda, sudah jadi KTP Marunda dan dapat rusunnya, tetapi malah pindah lagi dari Marunda.

Kejadian tersebut, katanya, terjadi pada tahun ini. Meskipun permainan tersebut sudah dilakukan sejak 2013-2014. Terkait mafia rusun ini pula, polisi sudah menangkap tiga orang.

Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Energi juga dinilainya masih kurang karena banyak lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati. Selain itu, PJU juga banyak digunakan oleh swasta, sedangkan ia tidak mau apabila untuk PJU saja harus menggunakan swasta.

“Kan ada PPSU, kantor lurah. Kalau ada yang mati, kasih tahu, kirim lampu, pasang untuk ganti. Tidak usah pakai swasta. Muter-muter swasta tidak pasang, dibayar juga. Memang semua itu kick back,” katanya.

Tak mengherankan jika tindak lanjut dari para SKPD yang kinerjanya kurang memuaskan itu adalah dengan mengganti para kepala dinas-nya. Ia juga sudah menugaskan kepada para kepala dinas terpilih untuk melaporkan padanya pejabat-pejabat mana saja di SKPD-nya yang tidak bisa bekerja untuk dipecat.

Kendati masih ada yang bermasalah, tetapi Basuki juga mengaku puas kepada beberapa SKPD. Diantaranya adalah Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Pendidikan. [SP.Beritasatu.com]