KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BERITA, NEWS » Anggaran ‘Kelewatan’ Akan Dipangkas

Ahok.Org – Salah satu pekerjaan yang dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama adalah mempelajari item per item dalam Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi DKI Jakarta 2013.

Jika adalam RAPBD terdapat item/pos yang dianggap ‘kelewatan’ atau tidak sesuai maka item tersebut akan dipangkas agar nilai yang terkandung didalamnya sesuai dengan nilai pantasnya, atau bahkan dihilangkan dari RAPBD tersebut.

Seperti diketahui RAPBD DKI tahun 2013 telah dirancang beberapa bulan sebelum pasangan Jokowi-Basuki dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pria yang akrab dipanggil Ahok ini mengatakan bahwa pemangkasan anggaran hampir dilakukan di semua pos anggaran, salah satunya adalah pos rencana anggaran Tim Sambutan.

Rencana Anggaran Tim Sambutan untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.480.000.000 (1,48 M), yang terdiri dari 3 poin:

Dari total jumlah rencana penggunaan anggaran diatas, Wagub berencana memangkas anggaran hingga setengahnya, terutama untuk item honorarium tim penyusunan naskah dan honorarium tenaga ahli.

Penggunaan anggaran yang bijak dan transparan menjadi hal penting yang  diterapkan pasangan Jokowi-Basuki.[Sak]

  • Share/Bookmark

14 Responses to “Anggaran ‘Kelewatan’ Akan Dipangkas”

  1. bang ahok..
    tolong minta klarifikasi sama tim yg dahulu bang..
    selama ini berarti sudah benar-benar dihamburin tuh uang rakyat…
    gak masuk akal!!
    suruh kembalikan bang…

    Reply
    • wkwkwk… bos nya udh ke jerman kaya e ga balik2 deh…

      jangan salahin anak buah… cuma pion doang..

      mari lihat kedepan…. rekonsiliasi lebih baik…

      salam Jakarta Baru

      Reply
  2. PEMBERITAHUAN DARURAT UNTUK SEMUA WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGINGINKAN/MERINDUKAN/MENGHARAPKAN MODEL KEPEMIMPINAN DI DAERAHNYA (PROVINSI/KOTAMADYA/KABUPATEN) MASING-MASING AGAR BISA MENDAPATKAN SEPERTI JOKOWI-AHOK yang jujur, cerdas, transparan, terbuka, amanah, mengabdi dan melayani masyarakat, sopan, beradab, adil, tegas dan terjaga integritasnya serta berani sesuai dengan konteksnya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur yang memiliki vivi-misi berorientasi ke KEADILAN UNTUK RAKYAT. Pemberitahuan darurat ini dapat disebar-luaskan oleh setiap orang agar dapat diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia dimana pun berada terkait dengan adanya pertanyaan wartawan kepada JOKOWI usai acara diskusi di LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) mengenai : WACANA ATAU KEMUNGKINAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG NANTINYA TIDAK LAGI DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT MELALUI PEMILUKADA, TAPI DIPILIH OLEH DPRD MASING-MASING DAERAH — DENGAN ALASAN UNTUK MENGHEMAT BIAYA POLITIK (Sumber : Tribunnews.com, 08/10/2012).

    CATATAN PENTING :
    1. SUDAH TERBUKTI bahwa selama lebih dari 32 tahun rakyat Kota Jakarta dipaksa atas nama Undang-Undang/Kebijakan yang mengharuskan Pemilihan Pemimpin Kepala Daerah/Gubernur dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) MAKA SELAMA ITU PULA RAKYAT KOTA JAKARTA TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SEORANG PEMIMPIN/GUBERNUR YANG BERKUALITAS DAN BERMUTU dan tidak seperti yang bisa didapatkan pada proses pemilihan langsung oleh rakyat Kota Jakarta saat sekarang ini. Contoh : TERPILIHNYA JOKOWI-AHOK SEBAGAI PEMIMPIN KEPALA DAERAH DKI JAKARTA YANG BISA DILIHAT DAN DIUJI KUALITAS MAUPUN MUTUNYA SEBAGAI PEMIMPIN ;
    2. JIKA ALASANNYA UNTUK MENGHEMAT BIAYA POLITIK maka bisa dibuat skala perbandingan yang sangat rasional dan sangat masuk akal mengenai akibat-akibat kerugian yang harus ditanggung selama lebih dari 32 tahun oleh rakyat Kota Jakarta yang disebabkan oleh dimunculkannya figur-figur/tokoh-tokoh Pemimpin Kepala Daerah yang tidak berkualitas dan tidak bermutu, dengan cara-cara politik yang juga tidak berkualitas dan tidak bermutu, melalui Sidang Paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan atas nama Undang-Undang (kebijakan politik) yang juga tidak berkualitas dan tidak bermutu — patut diduga bahwa selama masa lebih dari 32 tahun itu rakyat Kota Jakarta sudah mengalami kerugian yang sangat luar biasa hingga tidak dapat lagi dinilai dengan nilai-nilai ekonomis semata KARENA KERUGIAN AKIBAT ULAH DAN PERILAKU PEMIMPIN YANG TIDAK BERKUALITAS DAN TIDAK BERMUTU ITU merambah ke berbagai aspek/dimensi kehidupan manusia meliputi : aspek kesejahteraan ekonomi rakyat, keadilan (sosial/politik/ekonomi), kesejahteraan hak-hak sebagai warga negara, pengayoman dan perlindungan hak-hak asasi manusia, hak kesejahteraan lingkungan hidup yang layak bagi warga masyarakat, hak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaaan, dlsb., dlsb., dlsb.;
    3. Dengan demikian, wacana untuk menggunakan kembali cara pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atau yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, patut diduga hanya akan memutar kembali jarum sejarah pemilihan Kepala Daerah yang tidak berkualitas dan tidak bermutu, yang dapat merugikan hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupannya, dan patut diduga bahwa wacana seperti itu hanya pantas dimunculkan oleh orang-orang (atau gerombolan-gerombolan) dengan gejala sakit jiwa oleh karena dorongan rasa takut dengan fenomena kemunculan PEMIMPIN-PEMIMPIN BERKUALITAS DAN BERMUTU SEPERTI JOKOWI-AHOK DI TIAP-TIAP DAERAH.

    Terima Kasih.
    Tertanda :
    Inisiatif Warga Kota Jakarta untuk Keadilan Rakyat dan Pemimpin Berkualitas.

    Reply
    • setuju. Kalau pilkada kemarin dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD, maka dapat dipastikan yang memenangkan pemilihan adalah Foke, karena foke didukung oleh mayoritas partai di DPRD. kalau sampai itu yang terjadi kita hanya bisa pasrah melihat kondisi jakarta yang semakin berantakan.

      Reply
  3. @mas Diding, kalau hal itu bener trrjadi, maka demokrasi politik kita telah mundur kembali, seluruh warga negara indonesia harus menolaknya krn nantinya rakyat indonesia hanya menjadi penonton saja tanpa bisa terlibat langsung, sementara para politikus dan partai2 politik busuk menjadi setan2 dunia yg serakah dan korup.
    Saya warga negara Indonesia dan pembayar pajak yg taat menolak keras bila itu terjadi.

    Kepada warga Jawa Barat yang akan melakukan pemilihan Gubernur, carilah model pemimpin yg mau bekerja keras buat kalian, tolak politik uang yang pasti akan terjadi lagi seperti dahulu, jangan mau DIBODOHI lagi oleh partai2 busuk dan pemimpin2 busuk yg bisanya hanya jualan kecap, contohlah Pemimpin seperti Jokowi dan Ahok, kami sebagai warga Jakarta saat ini sangat merasa berkah dan beruntung memiliki pemimpin yang yang mau bekerja keras dan sangat terbuka mengenai anggarannya dan jadwal kerjanya.

    Minta komitmen Cagub dan Cawagub untuk buka anggaran setransparan Pak Ahok, suruh mereka buat web site seperti Pak Ahok dari sekarang, bila tidak ada yg memiliki web site seperti Pak Ahok maka mereka hanya jualan kecap saja, tukang tipuuuuu, rakyat sudah capek di tipuuuuuuuu.

    Reply
  4. ternyata selama ini dikadalin sama birokrat2 bedebah, dimana Inspektorat2 selama ini, bagaimana niat mewakili rakyat para partai anggota DPRD….kerjaannya selama ini apa???? Mereka cuma sekongkol untuk mengelabui rakyat….(kenyataannya 30%an rakyat memilih partai karena keyakinan membuta…jadi rasakan kedodolan mereka sendiri)

    Reply
  5. Terima kasih pak Ahok….perbuatan bapak sungguh mulia, bekerja keras membenahi ibu kota jakarta….Semoga bapak selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT….amin

    Reply
  6. Kita sama sama berdoa agar para koruptor yg telah banyak menyengsarakan rakyat ini secepatnya mendapat azab dari Allah SWT amiiin

    Reply
  7. saya sependapat dg Diding dan Awang. Buat masy Jabar yg sebentar lg akan pilkada, sy berpesan “Pilihlah cagub-cawagub dari profilenya”, gak usah mikir dia itu dari partai mana dan kelompok mana, bullshit semua kalo anda msh percaya partai itu sbg penentu bagus/bersih tdknya kapabilitas seseorg pemimpin. Pglmn sdh berbicara, partai saya yg notabene partainya org muslim “yg katanya partai bersih” pun tdk mampu berbicara byk jk disuguhi kekuasaan. Bisa2nya dia ndukung incumbent, duuuh. Ternyata memang kptgn politik dpt mengalahkan segala2nya: idealisme, integritas hancur berantakan. Utk itu, hanya satu dlm pilih calon pemimpin, Lihatlah track recordnya aja… sy jujur sgt bersyukur skali dg terpilihnya jokowi-ahok ini, entah spt apa Jakarta andai bukan Jokowi-ahok yg menang, duuh neyeselnya gak ketulungan kali… Memang gak gampang cari pemimpin yg sekaliber jokowi-ahok, tp stidaknya msh ada cara lain yaitu spt pdpt mas awang, minta komitmen cagub/cawagub utk bertindak spt yg dilakukan jokowi-ahok jk terpilih nanti. Mulailah dari diri kita sendiri untuk membenahi NKRI ini dg memilih pemimpin yg jujur, bersih, tegas, transparan dan tdk partisan. Kapan lagi anda ikut andil memajukan NKRI ini jika anda sendiri mengkhianati hati nuranimu

    Reply
  8. SIDAK SIDAK SIDAK… liat lapangan mulai dari suku dinas pendidikan kota… adanya pungutan (mutasi keluar) yang dikenakan ke ortu peserta didik (??kenapa mesti ortu yang urus?? krn tidak tahu maka solusinya “Money”)
    Program-program yang diadakan lebih terkesan MENGHABISKAN ANGGARAN karena “DULU SDH BGITU.
    Dana BOS dan BOP ?? (antara jumlah yg diterima scr fisik dan catatan berbeda).
    Aplikasi Input Data terkait dengan UN, diminta saweran rame-rame dari sekolah negeri dan swasta (tahun sebelumnya), karena dikatakan tdk ada dana dari “pemerintah”.

    Pak Jokowi, mohon dibenahi juga….. banyak layanan yang sudah lama diabaikan. Jakarta perlu pembaharuan, mulai dari SDM mau melayani bangsa dengan hati.

    Reply
  9. Wacana pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD diusulkan oleh kementerian dalam negeri (bila tidak salah).Bila draft ini diajukan ke DPR dapat dipastikan hal ini akan disetujui oleh DPR maka akan kembali menjadi malapetaka bagi kehidupan demokrasi di negeri ini.Bagi saya ini adalah wacana yang buruk dari yang terburuk yang diusulkan oleh kemendagri.Mari rakyat Indonesia yang berdaulat dan merdeka kita menolak usulan/wacana kemendagri dalam hal pilkada melalui DPRD.

    Reply
  10. tolong yg punya web/blog atau apapun namanya, tampilkan berita ini di web/blog anda masing2 agar masyarakat lebih mengetahui makasi.

    Reply
  11. OK,OK… Thanks atas info Juragan Dhany. Dan apabila itu benar wacana brengsek itu bersumber dari Kementerian Dalam Negeri maka bagi kita yang sudah sangat paham dengan segala manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak kalangan masyarakat (rakyat) dengan lahirnya pola kepemimpinan berkualitas dan bermutu seperti Jokowi-Ahok ini, maka kita harus berani meminta penjelasan dan pertanggung jawaban dari Kementrian tersebut dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan warga Negara Indonesia (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, HAM, dlsb., dlsb., dlsb.,) apabila nanti kebijakan yang tidak berkualitas dan tidak bermutu itu benar-benar diberlakukan kembali. Kalau perlu kita mobilisasi 1 juta dari kira-kira 12 juta rakyat Kota Jakarta untuk mengepung Gedung Kementerian tersebut DEMI MEMPERTAHANKAN KEPEMIMPINAN BERKUALITAS SEPERTI JOKOWI-AHOK SAMPAI LANGIT RUNTUH DENGAN SENDIRINYA. Saya siap berada di garda depan dan siap bertanggung jawab (secara moral dan politis) atas segala kemungkinan terbentuknya GERAKAN MORAL MELAWAN PRAKTEK POLITIK BRENGSEK DAN KEBIJAKAN NGELANTUR. Terima kasih.

    Tertanda :
    Inisiatif Warga Kota Jakarta untuk Keadilan Rakyat dan Pemimpin Berkualitas.

    Reply
  12. Kalau seorang profesional bisa membuat suatu anggaran “kelewatan” ,, apakah ini cerminan profesional?? kalau hemat saya bukan anggaran “kelewatan” yang di pangkas, tetapi profesional itu sendiri yang harus di pangkas

    Reply

Leave a Reply