Ahok – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 hingga belum dapat dilakukan. Pasalnya, pengesahan masih menunggu tanda tangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
“Terakhir katanya kan masih menunggu lagi hasil Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2014, itu sudah selesai. Dan katanya lagi Mendagri tidak bisa terima kalau nggak ada tanda tangan ketua dewan,” kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/10).
Pihaknya, kata Basuki, bahkan selalu mencatat kronologi penyerahan APBD Perubahan. “Kita punya catatan kronologi sangat lengkap hari ini di suruh ke mana, minta apa. Saya minta dia catat semua dan bukti semua ada,” ujarnya.
Padahal, lanjut Basuki, format APBD Perubahan saat ini adalah penyusunan yang tepat. Namun tetap saja prosesnya begitu lama. “Ini Dirjen yang bilang bahwa yang kami ajukan dulu formatnya tidak benar, berarti APBD DKI selama ini memang tidak bener dong,” katanya.
Basuki khawatir, semakin lama pengesahan menyebabkan program yang sudah ada tidak dapat dijalankan. Sebab, waktu yang tersisa sangat terbatas. Sehingga penyerapan anggaran akan dimaksimalkan melalui e-catalog. “Kalau terlambat kita nggak bisa beli lagi barang gitu loh. Kita dorong di e-catalog,” katanya.
Namun demikian, menurut Basuki, yang terpenting penggunaan anggaran bisa transparan. Masyarakat pun bisa ikut mengawasi penggunaannya. “Tapi nggak apa-apa juga, saya santai saja, yang penting ini semua dilakukan secara transparan, masyarakat kalau mereka punya kepentingan bisa ngikutin apa yang terjadi,” ucapnya. [Beritajakarta]
Gpp pak Ahok kalopun dilambatin terus pengesahan APBD-P 2015, kalo digituin tahun depan buat aja APBD pakai Pergub trus alokasi dana DPRD ditahan aja biar mampus tuh semua anggota DPRD kalo DPRD gak Gajian gak ada setoran ke Partai biar sama-sama loose.
Warga DKI gak perduli serapan anggaran rendah, asalkan semua program2 unggulan pemprov DKI berjalan baik. Mereka yg menyuruh pemprov DKI optimalkan anggaran dari pada mengandalkan CSR adalah orang2 bodoh. Setiap keluarga pasti bahagia bila biaya2 rumah tangga ditanggung pihak lain, berarti uang rumah tangga utuh. Bodoh sekali bila tdk mau andalkan CSR.
Keberhasilan seoarang gubernur menata kotanya bukan dilihat dari besar kecilnya serapan anggaran, tapi dari berapa banyak yg sdh dikerjakan utk kota dan warganya, seperti perbaikan infrastruktur, pengerukan sungai dan sampah, penyediaan armada transportasi yg banyak, pembangunan rusun, pemindahan semua warga dari tempat ilegal, penataan pkl, pembangunan trotoar yg luas dan nyaman, pembuatan jalan khusus utk pesepeda, pngurusan izin2 yg mudah, cepat, murah, dl.
Kalau tergantung penyerapan yg besar belum tentu program yg baik akan berjalan. Yg pasti setujui saja pokir2 orang yg mau beli UPS baru supaya serapannya tinggi mudah kan???
Kalau mau lihat penyerapan yg lazim barulah adil.Nah inilah yg dijalankan Ahok selama ini, penyerapan yg lazim dan bermutu, tidak membuang anggaran.Makanya kita harus berpikir mana yg penting bagi DKI atau Indonesia. kenapa sih susah untuk memikirkan yg layak??
Wah… pantesan aja dana BOP buat sekolah negeri di DKI Jakarta, belum turun juga sejak Juli 2015.. payahhhhhh… amat tuh… DPRD DKI Jakarta… katanya kumpulan wakil rakyat, tapi kok nyusahin rakyat ya.. terutama tenaga honorer di sekolah-sekolah.. susahhhh amat hidupnya, belum lagi listrik di sekolah belum di bayar udah telat 3 bulan.