Ahok.Org – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pendataan ulang terhadap penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurut dia, hal itu dilakukan karena selama ini banyak penerima KJP yang berasal dari kalangan berkecukupan.
“KJP sedang kami seleksi ulang. Karena apa? Karena di Jakarta banyak penipu dan tidak tahu malu. Sudah tahu berkecukupan dan tidak layak menerima KJP, tapi malah ikut ngambil. Padahal, banyak warga yang tidak mampu justru tidak dapat,” katanya saat acara peluncuran HUT ke-487 Kota Jakarta yang dilaksanakan di Jembatan Marto, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).
Menurut Basuki, saat ini ada sekitar 60 persen anak berusia 16-18 persen di Jakarta yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya di jenjang SMA/sederajat. Dia menilai, dana KJP untuk SMA yang saat ini sebesar Rp 270.000 per siswa per bulan belum cukup untuk menutupi biaya operasional sekolah.
Karena itu, dia berencana akan menaikkan dana KJP mulai tahun ini menjadi Rp 600.000-Rp 800.000 per bulan.
“Kita berharap tidak ada lagi anak-anak yang tertinggal sekolahnya. Karena itu, kami mau menaikkan anggaran KJP jadi Rp 3 triliun di APBD tahun ini,” tandasnya. [Kompas.com]
Data kependudukan memang mumet, banyak yang kurang akurat.
.
Perlu data update selain seleksi ulang itu.
Memang repot di Indonesia terlalu banyak yang mau uangnya tapi ngga mau kerjanya. Dan repotnya ini berlaku juga untuk para pengawas, termasuk anggota DPR dan MPR! Memang perlu revolusi mental. Masalahnya merasa tidak bersalah karena tidak ada sanksinya di dunia. Di akhirat gimana nanti.
Pak Basuki
1 hal yg perlu diantisipasi apabila KJP dinaikan.
Maka pertumbuhan penduduk akan naik.
Keluarga berencana takutnya tidak sukses
nanti timbul lagi masalah
para Orang Tua punya anak sebanyak banyaknya,kan ada yg tanggung ini sekolahnya ,sakitnya, kl u makan kan tidak terlalu signifikan.
jadi sebaiknya hal hal lainnya harus diantisipasi
Pak Basuki Jokowi
Ibaratnya Hukum di negara Kita
Sudah pergi dr kita dan tak tahu jalan pulang.
Yg namanya prinsip Hidup sudah remang remang
Pendapat ane justru berbeda dengan bro baracuda, program KB kan utamanya bukan menekan jumlah penduduk, tapi membuat anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang pintar, sehat dan cerdas. Karena adanya anggapan banyak anak banyak rejeki maka dulu pada banyak punya anak. Celakanya banyak anak yang dilahirkan ini kwalitasnya buruk semua, gak sekolah, jadi preman, pengangguran, bodoh…. Nah ini yang justru masalah. Karena orang tuanya miskin, punya banyak anak, dan gak mampu menyekolahkan. Tujuan KB mengurangi jumlah anak di keluarga tersebut agar keluarga yang miskin tersebut mampu menyekolahkan anaknya karena cuma 2 orang. Kalo 10 orang dan jarak usianya berdekatan pasti gak mampu.
Nah dengan adanya program KJP atau apalah yang lainya……harapannya berapapun punya anak, semua anak itu menjadi pintar, sehat dan bisa membangun negara. Kan jadi bagus kalo semakin banyak generasi yang pintar. Nah….jika sudah pintar, maka dengan sendirinya dan secara alamiah berpikir kalo mereka sudah menikah pasti gak mau punya banyak anak, paling banyak 3 lah pasti mereka sudah gak mau lagi punya anak. Ini bisa di lihat kok di kehidupan nyata kalo keluarga yang pintar dan berada anak anaknya sedikit sedikit. Karena ibu ibu atau bapak bapak yang pintar pasti punya pekerjaan layak, ibu yang bekerja layak seperti di kantoran atau pengusaha enggan untuk melahirkan banyak kali. Karena mereka tahu kalo makin banyak melahirkan apa lagi secara sesar maka risiko masalah persalinan akan semakin besar, semakin tua umur ibu jika hamil, maka semakin besar kemungkinan anak tidak normal yang dilahirkan, semakin bagus pekerjaan bapak dan ibu maka semakin tidak punya waktu mengurus bayi bayi baru. Karena mereka gak mau repot terus menerus ngurus bayi….. Boleh di tanya kok……ini kenyataan. Jadi pemerintah gak perlu lagi terlalu susah untuk menyarankan KB. Saya dokter maka saya tahu ini semua bedanya pasangan yang pintar dan yang kurang pintar.
Ini pendapat ane.
Mereka tidak takut kasih data palsu dan bohongin pemerintah, karena tidak ada rasa jera hukumannya…mereka beragama, tapi tidak takut neraka, berlakukan HUKUM SEBAT disamping mengurangi penuhnya penjara…
Pa ahok
kalau bisa pembagian KJP dijakarta
harus ada survey langsung kerumah siswa dari sekolah2 terkait agar tidak ada penyalah gunaan KJP tsb..
trims
data yang cermat, sangat dekat dng fakta, memang sangat diperlukan. karena keputusan yang diambil berdasarkannya akan sangat terpengaruh kualitasnya.
.
dalam hal ini, data kependudukan akan sangat mempengaruhi efektivitas kjp, kjs dst.
.
kelihatannya negara ini masih kekurangan dibidang diatas.
.
hai para warga, pemerintah jangan dibiarkan sendirian menangani pembenahan database ini, karena beberapa alasan substansial, maka pertanyaannya menjadi : adakah kepedulian/maukah kita berpartisipasi dalam hal ini? yg dimaksuk ialah para wni ala individual, para lsm, para ormas terutama yg background agama, malah kalau perlu para parpol, dll.
.
tunjukkan diri kalian, bahwa kalian ada harga/guna nya bagi masyarakat, terutama dlm hal ini, utk urusan pendidikan generasi penerus. coba datangi pemda dki, tanya mereka apa yg boleh kalian bantu. gitu lo.
.
salam,
seharusnya penentuan tidak mampu dimulai dari Kelurahan,jadi asal tidak gampang mengeluarkan SKTM.perlu kerjasama RT/RW/dan kelurahan.jadi tepat sasaran.
Saya sebagai rakyat kecil sangat berterimakasih kpd pemerintah, karena dg adanya program KJP ini sangat membantu bagi kami, tp satu yg ingin saya pertanyakan kpd pihak terkait, apakah seharusnya dana KJP yg sudah turun sampai ke penerima itu harus di belanjakan ? Sampai2 dari pihak sekolah mangharuskan orang tua murid mengumpulkan nota/bon belanja dlm waktu scepatnya, apa ini artinya bukan mengajari pemborosan, sampai akhirnya banya penerima dana KJP yg menggunakan dana tsb tidak semestinya, padahal biaya/keperluan pendidikan anak bukan cuma seketika itu, jujur saya sangat prihatin dg apa yg saya lihat, jika memang begitulah programnya tolong di kaji ulang, tp jika ini hanya ulah oknum/orang2 tertentu maka dg sangat saya berharap agar bisa di tertibkan, karna dg seperti itu program KJP yg bertujuan membantu meringankan bagi yg tdk mampu malah akan jadi bumerang bagi dirinya.
Terima kasih dari saya dan mohon maaf atas segala kekurangan,
itu lah yang lagi dibenahi karena tidak harus dibelanjakan semua bila tidak dibutuhkan boleh dipergunakan untuk hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah si anak, atau sebagai tabungan si anak bukan untuk hal hal lain, uang tersebut harus ditabung sampai si anak tamat sekolah, maka itulah manfaat KJP, soal oknum seperti kata pak Jokowi mesti revolusi mental 🙂
Mgkn perlu msg2 penerima KJP membuat catatan ttg penggunaan dana tsb, itung2 belajar bertanggung jawab sejak dini ttg penggunaan dana krn bagaimanapun juga yg mereka pakai adalah uang rakyat..pelaporannya bisa 1 atau 2 bulan berikutnya..
Intinya pemprov ikut membatu biaya pendidikan sekaligus menanamkan pendidikan utk bertanggungjawab mulai usia dini..terlepas dari valid tidaknya laporan tsb
Penipu data KJS/KJP = moral koruptor…
Ga mempan dihimbau, didenda atau dipenjara…bahkan api neraka mereka tidak takut, walau mereka ngaku beragama…
Cuma hukum sebat yg bikin mereka kapok…
pak ahok, anda perlu pembantu-pembantu yang jujur, kalau membiarkan petugas-petugas yg menyelewengkan data, kapan mau bersihnya, kapan menuju jakarta baru
Halo pak Ahok
Tolong bapak KPKkan semua anak buah yang ga becus dan doyan korupsi
Apa yg dimaksud dng sekolah gratis? Uang gedung, bangku, pendaftaran atau adakah biaya tambahan lainnya? Kalau setiap wajib pajak membayar pajaknya saya rasa mereka yg kurang, cukup ataupun lebih, semua juga berhak mendapat fasilitas pendidikan yg sama. Usul: Negara menyediakan: 1)bis sekolah gratis melayani 1 sekolah dan murid2nya yg tinggal di rayon itu, 2)kalau buku pelajaran tdk gratis bisa dipinjam gratis di perpustakaan bagi yg kurang mampu, 3)seragam tdk wajib beli di sekolah atau bebas seragam tapi ada guideline. Mungkin dng demikian bisa mengurangi penipu2 itu dan bantuan bisa lebih dikendalikan. Kemacetan berkurang krn mengurangi kendaraan pribadi yg berseliweran dr ujung ke ujung dng adanya bis yg melayani 1 area sempit dan masih bisa dibagi lagi jam operasinya, mis: SD kelas berapa-berapa, SMP, SMA dst.
pa ahok, kenapa tidak siswa-siswa pintar dan berperstasi yang berhak mendapatkannya,jd sesuai dg namanya KJP.nantinya siswa mampu tau pun tak mampu pd berlomba2 menjadi siswa pintar dn brperstasi. dan cara ini lbh membangun mental dan moral bangsa indonesia. klu atas nama tak mampu,yg mampu pun jd ingin mengatakan tak mampu demi uang.
saya setuju sm dejan dan kelik (y) Tetangga saya juga dapet KJP. pdhl rumah punya, hape 4, motor 2, mobil ada walopun msh nyicil. Tapi kok bisa dapat dana yang diperuntukkan orang tidak mampu yaa.. emang gak ada crosscheck dr rt/rw ? seharusnya rt/rw yang lebih tau mana orang yang benar2 tidak mampu, mana orang yang pura2 tidak mampu.
Saya berterimakasih sekali dengan ada nya kjp ini
menurut saya sih lebih baik dananya langsung diberikan ke sekolah, jd untuk pengadaan seragam dll bisa dilakukan oleh sekolah dengan pengawasan ketat dari pemda, klo dengan sistem yg sekarang, dana yg diterima bisa2 disalahgunakan oleh penerima dana
Pengkajian ulang KJP sebaiknya tidak hanya terhadap indikasi penyalahgunaan uang tunainya, tapi juga pihak-pihak terkait. Ada sekolah yang menyarankan orang tua murid untuk mendaftar KJP guna mendapatkan uang guna membayar tur sekolah ke Bali. Jangan sampai perubahan menjadi non tunai pun bisa disalahgunakan di sekolah.
Saya tdk paham dana kjp itu untuk siswa berprestasi disekolah atau untuk siswa tdk mampu?ada salah satu teman saya meminta anaknya belajar,agar anaknya berprestasi,tetapi justru anaknya menjawab,saya tidak perlu belajar untuk mendapatkan kjp,saya gak pintar juga dapat kjp,mendengar apa yg ucapkan anak tadi,saya sangat menyayangkan skali,kjp bukan memberi anak-anak lebih berprestasi tapi justru membuat anak jadi malas,justru anak yg berprestasi tidak mendpatkan kjp
Pagi Pak Ahok,
saya ingin bertanya mengenai teknis untuk Kartu Jakarta Pintar, saya punya bude yang anaknya saat ini sedang duduk di bangku SD baru tahun ini bisa terdaftar dalam menerima KJP. saat ini beliau sedang mengurus di kelurahan terkait namun kemarin beliau sudah menunggu seharian masih harus menunggu hari ini. yang saya ingin mohon dibantu untuk mengontrol pelaksanaan pendataannya. karena berdasarkan cerita bude saya, antrian di kelurahan tersebut agak rancu sehingga tidak sesuai urutan. terima kasih. salam
untuk saat ini bs mengajukan permohonan ke KEPALA SEKOLAH, jika dipersulit atau ditolak tanpa alasan yg jelas bisa mengadu ke Lt 3 Balaikota Jakarta (pengaduan masyarakat)
Assalamualaikum pak saya orang yang sudah menerima KJP. Waktu pendataan ulang saya tidak ikut mendata karena saya waktu itu sedang pulang kampung.Apakah nnti KJP saya akan dicabut karena tiak mengikuti pendataan ulang ?