Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Dinas Pendidikan DKI memerlukan waktu untuk menyerahkan kelengkapan pendataan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Menurut dia, banyak terjadi penyimpangan pada penerima KJP. Para peserta didik, yang seharusnya menerima KJP, tetapi tidak terdaftar, dan begitu pula sebaliknya.
“Kan masih banyak penyimpangan data penerima (KJP). Jadi, sedang dilakukan pendataan ulang,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (23/5/2014).
Dia mengatakan, dengan demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah SK gubernur. Hingga kini, dana KJP sebesar Rp 832 miliar belum dicairkan.
Pencairan itu terkendala imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mencairkan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) selama pemilu legislatif dan presiden.
“Mungkin sistemnya yang mau diubah karena kemarin banyak penyimpangan data penerima KJP. Nanti coba dicek apa perlu SK gubernur atau tidak untuk mencairkan KJP,” ujar Basuki.
Ia meminta para siswa penerima KJP untuk tidak resah menunggu dana KJP cair. Sebab, pihaknya sedang memproses pencairan dana KJP.
KPK pun telah mengizinkan Pemprov DKI mencairkan dana bansos untuk kebutuhan KJP. Anggaran KJP dalam APBD 2014 senilai Rp 832 miliar, dengan jumlah peserta didik 619.000 orang.
Adapun besaran dana KJP adalah Rp 240.000 untuk tingkat SMA/SMK/MA, Rp 210.000 untuk tingkat SMP/MTs, dan Rp 180.000 untuk tingkat SD/MI. Dana ini biasanya turun atau cair setiap tiga bulan ke para peserta didik. [Kompas.com]
seharusnya itu dana 832 M di satu rekening dki jakarta, ntar dki jakarta langsung tiap bulan transfer ke rek penerima sebesar yang di tetapkan di rek penerima tsb, kalau 3 bln sekali mah angka nya jadi bisa buat hal yang lain-lain
Daripada dana 832 milyar buat JKP lebih baik pak Ahok beli saja 832 sekolah.
Itu jauh lebih bermanfaat dan sekolah bisa gratis.
Pak Jb
Pemberiannya langsung libatkan anggota Polri
sekaligus dicheck,begitu Bodong
Tangkap dan proses Hukum
Biar jera
Kriteria miskin sampai tidak bisa sekolah, rancu sekali, sangat rawan dimanipulasi Dan korupsi…apalagi Itwilprov mandul..
Halo pak Ahok
KJP banyak disalahgunakan siswa buat beli hp, tv, dll.
Tolong bapak hentikan aja program KJP dan dananya buat beli ratusan sekolah saja ini jauh lebih tepat sasaran.
Ingat pak Ahok…. Dana rp 832 milyar lebih baik digunakan untuk membeli ratusan sekolah saja ya pak…
Ingat siswa menerima KJP itu kebanyakan tidak miskin dan dananya hanya untuk keperluan konsumtif aja misal beli hp
Tolong bapak Ahok selidiki dan tertibkan Sampoerna Foundation dari Beasiswa menjadi Utang Pinjaman Hampir 1 milyar.
http://goo.gl/aVnzVi
Kasihan rakyat miskin pak ditipu beasiswa bodong
Kjp banyak yg tidak tepat sasaran,kalau memang dana kjp untuk keperluan sekolah kenapa tidak digratiskan saja by sekolah,kebutuhan sekolah pemerintah yg sediakan,dr pada memberikan langsung kepada siswa,bnyk oknum yg memanfaatkan,untuk persyaratan pengajuan kjp agar lebih cepat hrs keluar uang.mohon disaring saran saya terima kasih.
Kepada Yang Terhormat
Bapak Basuki Tjahaya Purnama
Di Jakarta.
Saya warga Jakarta lahir dan besar di Jakarta.
Saya sangat senang ketika Pemda DKI mengadakan penerimaan CPNS DKI tahun 2013, dan Alhamdulilah istri saya di terima sebagai CPNS DKI sebagai Guru SD.
Saya tahu bagaimana perjuangan istri saya mengajar sebagai guru honorer selama 9 tahun. Namun usaha dan kerja kerasnya hingga mendapatkan beasiswa dari Dinas Pendidikan untuk melanjutkan kuliah hingga Sarjana Pendidikan (S.pd) dan saya sangat menghargai jasa Dinas Pendidikan DKI.
Namun saat ini ketika Istri saya sudah diangkat menjadi CPNS DKI dengan nilai yang sangat baik. Dan berharap dapat mengabdikan dan mencurahkan seluruh ilmunya untuk anak-anak SD yang dia cintai, harapan tinggal harapan. Istri saya meninggalkan anak didiknya di SD Negri yang lama, yang sudah dia bimbing sejak 9 tahun untuk ditempatkan oleh PEMDA DKI SUDIN Pendidikan Jakarta di Daerah yang jauh dari rumah kami. Namun dengan penuh ke ikhlasan dan kesadaran pengabdian CPNS DKI yang diangkat oleh uang negara, istri saya sangat berharap ditempat SD Negri yang baru akan mendapatkan kelas dan anak didik yang belajar dengan semangat.
Sungguh sangat disayangkan. Banyak sekolah di daerah dimana istri ditempatkan gedungnya banyak yang rusak dan harus direnovasi ( sudah setahun lebih belum ada rencana renovasi meski sudah mirip sekolah berhantu ), sehingga istri saya ditempatkan di sekolah yang gedungnya menumpang di sd negri lain.
Dengan status menumpang. Istri saya senang sekali berharap tahun ajaran baru dapat mengajar kelas. Namun lagi-lagi kecewa kembali. Ternyata Kepala Sekolah dimana istri saya ditempatkan lebih memilih GURU HONORER UNTUK MENGAJAR KELAS. Sehingga Istri saya dan rekan CPNS nya hanya ditempatkan sebagai PENJAGA PERPUSTAKAAN. Beginikan penempatan CPNS DKI tanpa melihat keadaan dan situasi sekolahnya. Disana ada lebih 8 guru honorer dan PNS hanya 2 termasuk Kepala Sekolah, namun Kepala Sekolahnya mengutamakan guru honorer untuk mengajar dibanding CPNS yang tidak mendapatkan pekerjaan.
HINGGA SAAT INI STATUS ISTRI SAYA CPNS TIDAK JELAS MAU NGAPAIN DI SD YANG BARU. TIDAK ADA PENGARAHAN TAHUN PENDIDIKAN KURIKULUM AJARAN BARU.
Saya berharap Bapak Basuki Tjahaya Purnama dapat langsung mendengar keluh kesah saya. Bahkan banyak CPNS yang lain yang bingung harus kerja apa setelah diangkat CPNS.
Semoga Bapak dapat menindak lanjuti laporan dan keluhan warga Jakarta yang taat bayar Pajak ini.
Saya berharap Bapak selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan YME dari segala marabahaya.
Catatan: Sekolah ini berada di daerah kemayoran, dan Kadis disana takut terhadap Kepala Sekolahnya.
Hormat saya
Iwan Suryanto
No KTP. 3171050605770005
NPWP. 69.465.923.6-005.000
HP. 08111333904
Saya mencintai Jakarta
Siang Pak Ahok
sampai sekarang saya belum paham apa yang di sebut kriteria “miskin” dalam pengadaan dana KJP
jujur saja,banyak penerima dana KJP 80% adalah mampu,punya rumah sendiri,pemilik kontrakan,punya mobil,dll…
pungli pun merajalela,mulai dari “ongkos” formulir,”ongkos” oknum guru yang menyampaikan laporan,sampai “ongkos” terima kasih untuk oknum pihak sekolah (yang berlindung di balik komite orangtua siswa)
yang jujur saja,mulai dari awal proses pengajuan,sampai cair di urus mandiri bersama istri
hasil survey “tidak mampu” dari pihak sekolah,terlalu banyak dimanipulasi karena tidak adanya pengawasan dari lembaga khusus/badan ketiga yang jadi penyeimbangnya hasil survey
saya tau pak ahok super sibuk,tapi paling tidak bapak bisa membaca ini sebagai salah satu di antara ratusan atau ribuan yang mempunyai perasaan yang sama,saya juga setuju dengan komentar rekan2 di atas saya,lebih baik dirikan sekolah baru dengan peralatan dan sarana yang lebih “yahud” dan “mumpuni” sebagai tempat pembibitan tunas bangsa yang lebih baik….
hormat saya