Basuki Ingin Jakarta Jadi Kota “E-Government”

14
100

Ahok.Org – Munculnya kembali anggaran “siluman” di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memikirkan langkah strategis selanjutnya untuk mengantisipasi hal itu terjadi kembali.

Salah satunya dengan menerapkan e-budgeting. Ia menginginkan, Jakarta dapat menjadi kota e-government. “Minimal tahun 2014, DKI sudah bisa pakai e-budgeting di APBD 2014. Jadi, nanti semuanya e-government,” kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (21/10/2013).

Sistem penyusunan anggaran secara elektronik itu sebelumnya telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya yang dipimpin oleh Tri Rismaharini menggunakan sistem e-budgeting untuk menghindari penyelewengan anggaran.

Nantinya, anggaran itu tidak bisa diubah oleh siapa pun. Sebab, password hanya akan diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta maupun otoritas tertentu, seperti Inspektorat DKI. Basuki juga meyakini melalui e-budgeting, anggota dewan tidak semuanya akan setuju dengan penerapan kebijakan tersebut.

Pasalnya, saat sistem tersebut dilaksanakan di Surabaya, Risma pun harus berseteru dengan DPRD setempat. Mereka yang tidak setuju nantinya dengan e-budgeting, maka Basuki telah dapat memastikan kalau mereka lah yang merupakan “pemain” anggaran.

Sistem e-budgeting itu akan diaplikasikan secara computerize. Beberapa unit-unit program kerja siluman terbanyak berada di Dinas PU DKI. Untuk biaya perbaikan jalan saja, Dinas PU DKI dapat menghabiskan anggaran mencapai Rp 200 juta.

Hingga saat ini, kata dia, rencana kebijakan e-budgeting belum dibahas oleh pihak DPRD DKI. Selain e-budgeting, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pengadaan barang satu pintu dengan e-catalog juga belum ditindaklanjuti oleh DPRD DKI melalui peraturan daerah (Perda).

“Kita mau bilang apa kalau DPRD enggak mau? Kita juga enggak bisa menekan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) supaya mau ikuti kita,” kata Basuki.[Kompas.com]

14 COMMENTS

  1. e-Gov adalah salah satu sistem bagus dalam mengurangi network korupsi.
    .
    Pelaku korupsi bukan satu orang lagi, sudah meluas, antar departemen, bahkan di luar, sudah berkomplotan. Krn kondisi koruptif akut selama ini.
    .
    Garis besarnya ada 3 bagian, bagian luar sebagai pengumpul / pencari, bagian tengah sebagai penyalur, dan bagian terakhir sebagai penampung. Hasilnya dibagi rata.
    .
    Para pelaku bekerja rapi, disiplin, tenang dalam mencapai target. Network ini punya struktur yang rapi.
    .
    Setiap usaha merusak sistem yang sudah diperbaiki, bisa sebagai indikasi yang perlu didalami.
    .
    Lahirnya anggaran siluman sebagai testcase utk mencari celah sistem.

  2. ingin secepatnya jakarta baru… kapan realisasinya….itu anak buah yang tidak bisa mengikuti ritme kerja bapak, dipecat saja pak.Kalau angkot yang masih suka ngetem,kapan dibenerinnya pak…

  3. para pengkritik, baiknya tolong bantu jelaskan faktanya langsung, perlu datang dan diskusi langsung. katanya sesuai fakta, terlalu menyebar ke mana mana tanpa bukti. kami bingung liat di tv one senin kemarin.

    • Memang kita harus akui program Jokowi-Ahok belum maksimal dalam satu tahun.
      Sayang penyanggah dari Gerinda, PDIP, pengamat dalam debat TV One kurang maksimal dalam menjawabnya. Padahal beberapa hal sudah dijawab oleh Jokowi-Ahok.
      Terutama masalah birokrasi yang belum bisa ditembus yang mengakibatkan program tidak dapat berjalan cepat.
      Salah satu, mengenai sisa anggaran juga sebetulnya salah DPRD yang baru mensahkan perubahan pada tanggal 30/9/2013 (tiga bulan sebelum masa berakhir) termasuk kecolongan oleh Dinas PU diatas.
      Tahun depan lebih baik, maju terus Jakarta Baru!

    • Kalau di swasta mungkin bisa. Kalau dipemerintahan birokrasinya yang payah.
      Mau e-government aja belum tentu berhasil!
      Salah2 ditangkap KPK karena menyalahi prosedur.

    • Sebagai contoh:
      Kampung deret Tanah Tinggi – CSR
      Relokasi waduk Pluit & Ria Rio: perlengkapan rumah tangga – CSR
      kerohiman – BUMD(?) bukan Pemda
      Kursi taman Jl. Semanggi & Thamrin – CSR
      dll.
      Kampung deret yang dibiayai pemda baru “akan” dilaksanakan awal Nopember 2013.

  4. saudaraku setanah air sekarang kita harus melihat dan mendengar anggota dewan yang tidak pro rakyat/mau menguras uang rakyat,nanti tahun 2014 pada waktu pemilu jangan pilih mereka oke.sekarang kita sudah tahu semuanya oknum oknum di anggota dpr dari partai partai mana yang suka korupsi.maju terus jakarta baru go… go..go

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here