Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menginginkan seluruh angkutan umum di DKI supaya beralih ke Bahan Bakar Gas (BBG). Untuk pengelolaan juga seluruhnya berada di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Ia mengatakan, dengan pengelolaan angkutan umum berada di bawah PT Transjakarta, maka sopir-sopir angkutan umum itu pun bisa mendapatkan gaji sebesar dua kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Apalagi, UMP DKI kali ini sudah disetujui sebesar Rp2,7 juta.
“Jadi tahun depan bisa dapat Rp5 juta per bulan. Caranya, harus ikut sistem Rupiah per kilometer. Jadi tidak usah ngetem. Masyarakat Jakarta juga enak, kalau jam 1 jam 2 tidak ada bus rugi,” ujar Basuki di Balai Kota, Kamis (20/11).
Dengan demikian, kata Basuki, para pengusaha yang ada di bawah Organisasi Angkutan Darat (Organda) bisa untung karena mereka membeli bus baru. Begitu pun cara membelinya dengan kredit pun pasti ada bank yang ingin memberikan kreditnya.
“Dia untung dong, dia bisa beli bus baru. Bank pasti mau kasih kredit, dia juga kan cuma berputar saja tiap 10 menit jalan gitu lho. Kita perintahkan kamu jalan, ya jalan,” jelasnya.
Solusi tersebut disampaikan Basuki juga terkait dengan telah naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Angkutan umum di bawah PT Transjakarta sendiri seluruhnya memang menggunakan BBG, dengan adanya kenaikan tersebut, angkutan di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI tersebut tidak mengalami kenaikan. [Beritasatu.com]
Di running text Metro TV, terbaca pt.TransJakarta beli bus gandeng 100 unit Dari Tiongkok, ini akan memunculkan polemik bagaimana, diera Gub.Jokowi, ternyata banyak masalah beli kendaraan umum dari Tiongkok, APA ini mengulang tragedi bus gandeng abal-abal yg sarat korupsi…
Semoga Gubernur Ahok konsisten dalam pengadaan bus umum yg terpercaya kwalitasnya…
setuju dengan bung Hattori,dari pengalaman di lapangan,saya lihat kualitas bus,truck dll buatan china bentuk bagus,kualitas amburadul,makanya banyak busway yg mogok2 atau terbakar,kembali pt Transjakarta membeli produk dari china, mohon perhatiannya pak Ahok.
itu sisa hasil lelang awal tahun 2014 dan msi ada lg sisa lelang yg lain sebelum ada kasus yg di perintahkan stop tender tuk 2014 kok. dan yg hsl lelang yg ketauan ada karat nya itu, (yg pemprov tdk mau bayar) akhir nya si penjual menjadikan dirinya ooperator. jadi itu di luar pemprov. (macam kaya konsorium yg dulu aja, hanya ini pemain baru) ini di ijinkan krn pemprov taunya bayar tu bus melalui rupiah per kilometer. bukan hasil tender.
Pak Ahok idenya bagus tinggal eksekusi coba dirayu dulu 1 perusahaan transport kalo uda ada hasilnya pasti yang lain ikut.