Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah mempertimbangkan untuk menukarkan saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan PT Jakarta International Expo. Saham itu akan ditukar dengan lahan seluas 5 hektar untuk menampung para pedagang.
Pemprov DKI termasuk salah satu pemegang saham PT JIExpo dengan kepemilikan 13 persen saham. Basuki menilai selama ini kepemilikan saham pada perusahaan pengelola area Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat, itu belum memberikan manfaat maksimal bagi Pemprov DKI. Untuk itu, ada rencana untuk mengalihkan saham itu dalam bentuk tanah.
“Kita lagi pikir kalau tahun depan lebih baik kita enggak usah dapat saham dari mereka lagi. Tapi, dia sediakan tempat 5 hektar untuk para pedagang yang diseleksi dari Pemprov, termasuk produk-produk kreatif yang bisa jualan di sana tanpa bayar,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (8/7/2013).
Basuki mengatakan, penukaran saham itu bisa dilakukan dengan meminta pengelolaan sebagian lahan di Kemayoran yang selama ini dikelola oleh PT JIExpo. Menurutnya, percuma jika Pemprov DKI Jakarta memiliki saham, tetapi tidak mendapat dividen dari perusahaan milik Murdaya Poo tersebut.
“Dia (JIExpo) boleh pameran mobil-motor, terserah dia. Tapi, 5 hektarnya untuk pedagang kerak telor yang kita seleksi, yang bagus dan baik tidak usah bayar lagi di dalam. Tiga belas persen saham itu ambil saja. Biar dia seratus persen punya keluarga Murdaya Poo saja,” ujar Basuki.
“Makanya kita bilang, ‘Jangan kasih saham, deh. Kamu tarik kembali, deh. Mendingan kasih kita 5 hektar tempat untuk jualan’,” katanya.
Sebelumnya, Basuki dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengharapkan agar PT JIExpo menyediakan tempat yang memadai kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemprov DKI akhirnya menyelenggarakan sendiri pameran produk-produk kreatif di area Monumen Nasional. Acara serupa akan kembali digelar pada tahun depan.[Kompas.com]
Terkait: Ahok: Tidak Dapat Dividen, Ngapain Punya Saham di JIExpo
memang top pisan pemimpinku ini
ini lebih masuk akal…!!!
sebaiknya malah kepemilikan Murdaya Poo atas lahan di kemayoran tersebut ditelisik ulang saja dengan menggunakan alas hak / hukum yang benar. kalau memang tidak benar alas / cara kepemilikannya ya balikin saja ke pemerintah pusat. nanti biar pemprov yang minta kepada pemerintah pusat qq kemendagri untuk mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut secara benar dan baik yang mendatangkan manfaat bagi bagi orang…
Ayolah mereka mereka yang ngaku pejuang bagi rakyat / wakit rakyat ini saatnya kalian bergandeng tangan untuk mewujudkan kebenaran atas kepemilikan lahan tersebut, jangan hanya jadi lintah pengisap saja..
ini pasti ada permainan murdaya dengan sekneg dalam pelimpahan aset tanah, mohon kpk menelisik permainan kumis dan beberapa pejabat yg lama mumpung orangnya masih hidup ntar nguap alias kadaluarsa
setuju banget ide dan solusinya pak wagub, ane dukung terus. Dari pada kita di “Kadali/kerjain” dgn istilah saham “fiktif” yg tdk menguntungkan sama sekali