KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, NEWS » Basuki Senang Anggaran Kartu Jakarta Sehat Diaudit

Ahok.Org – Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama,  makin gencar memberantas tindak pidana korupsi di tubuh Pemprov maupun BUMD DKI.

Salah satu antisipasinya dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga pengawas keuangan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit anggaran.

BPK RI Perwakilan DKI Jakarta pun berencana mengaudit anggaran Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan anggaran BUMD DKI, seperti PD Dharma Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Jakarta Propertindo. Menanggapi hal itu, Basuki mengaku senang karena beban tugasnya semakin ringan dengan adanya audit tersebut.

“Makin banyak yang audit, makin senang saya. Tugas kita tinggal baca laporan saja,” kata Basuki yang ditemui di Balaikota Jakarta, Senin (4/11/2013).

Selain mengaudit anggaran-anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dan BUMD DKI, Basuki juga meminta lembaga pengawas keuangan itu untuk mengaudit corporate social responsibility (CSR). Audit CSR itu dilakukan agar tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan bantuan CSR oleh perusahaan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan audit bukan hanya untuk menemukan adanya kecurangan atau tidak. Namun, juga untuk memberi laporan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, sisi mana saja yang sebaiknya diperbaiki.

Apabila di dalam audit itu ditemukan indikasi penyelewengan atau anggaran yang tidak sehat, seperti misalnya yang terjadi di PD Dharma Jaya, Basuki meminta permasalahan itu untuk segera dilaporkan kepada KPK. Nantinya, pihak KPK yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut isu yang beredar di kalangan pewarta, Direktur Utama PD Dharma Jaya yang terindikasi melakukan penyalahgunaan anggaran.

Menanggapi hal itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut mendukung lembaga terkait untuk mengusut tuntas dan memproses secara hukum. Hal itu dilakukan agar Dirut BUMD lainnya tidak sembrono lagi terhadap penggunaan uang rakyat itu.

“Kita kan enggak tahu, kejaksaan akan bertindak di mana. Yang penting, saya sudah kasih tahu untuk jangan ‘main’ lagi. Orang enggak main saja bisa terlibat, apalagi kalau ada aliran dana,” kata Basuki.

Sebelum melakukan audit anggaran KJS di tahun 2014, BPK RI Perwakilan DKI Jakarta juga memeriksa pelayanan rumah sakit kelas tiga di Jakarta. Satu hal yang disoroti adalah masih kurangnya pelayanan yang diberikan dokter dan perawat kepada pasien. Oleh karena itu, Pemprov DKI pun berjanji akan memperbaiki pelayanan tersebut.

Apabila masih ada dokter dan perawat yang tidak ramah, Basuki mengimbau agar mereka tidak lagi bekerja melayani masyarakat dan lebih baik keluar dari pekerjaannya. Ia mengaku, sebelum mendapat pelaporan dari BPK, sudah kerap mendapat laporan serupa.

“Soal kesehatan ini saya pelajari banget. Sampai penanganan per kasus penyakit, kenapa bisa obat itu yang dikasih, semua saya pelajari,” ujarnya.[Tribunnews]

Terkait: Jokowi Minta BPK Audit Program CSR di Pemprov DKI

  • Share/Bookmark

4 Responses to “Basuki Senang Anggaran Kartu Jakarta Sehat Diaudit”

  1. Pak, tentang dokter dan perawat yg judes, sudah bukan rahasia lagi. Hanya pasien di kls utama dan vip yang diramah ramahin, selainnya….ampun deh. Bagus tuh pak, kasi pelajaran sama dokter dan suster yg judes, wong kita bayar kok jasa mereka…

    Reply
    • Bu. Tolong lihat secara 2 sisi. Jgn pukul rata semua petugas kesehatan demikian. Seringnya masyarakat tidak sabar dan tidak mengerti situasi sebenarnya. Takehome pay utk tenaga kesehatan msh rendah. Sdg resiko tinggi dan tuntutan byk. Belum lagi kapasitas yg overload. Dan yg plg penting tolong hargai tenaga kesehatan anda. Anda TIDAK sanggup membeli/membayar tenaganya kecuali dgn “terima kasih”

      Reply
  2. BPK dan BPKP apa mesti diminta dulu baru periksa keuangan pemprov DKI Jakarta dan BUMD nya…??? Ini paling aneh didunia… justru ini yg harus rutin diperiksa, setan menggoda tiap saat, bersumpah jabatan kepada Allah cuma sekali…. kalau perlu hukuman penjara bisa dihapus, kembalikan aja secepatnya koruptor ke pengadilan langit !! 🙁

    Reply
  3. Selamat Siang pak Ahok,

    Pak sebenarnya KJS itu untuk siapa? apakah hanya utk rakyat Jakarta yang tidak mampu?. Bagaimana dengan kami yang tidak kaya tapi kesulitan juga dengan biaya kesehatan yang selangit dan mahal, siapa yang akan membiayai kesehata kami??, dan kami juga telah membayar pajak penghasilan sesuai aturan, mohon Pak Ahok bantu kami karena pengurusan KJS dilapangan sangat berbelit-belit. Terima kasih.

    Reply

Leave a Reply