Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, setiap bulan RT/RW mendapatkan uang pulsa sebesar Rp 75.000 per bulan. Pulsa itu bisa dimanfaatkan untuk melaporkan keluhan warga melalui Qlue. Sedangkan untuk fasilitas handphone (HP) Pemprov DKI tidak memberikan.
“Kamu (RT/RW, red) sebagai pemerhati rakyat ini ada aplikasi yang memudahkan anda memonitor,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/5).
Menurut Basuki, dengan menggunakan aplikasi Qlue, para pengurus RT dan RW dapat mengetahui laporan mana saja yang telah ditindaklanjuti lurah, camat dan instansi terkait. Termonitornya laporan yang disampaikan melalui aplikasi Qlue, tidak bisa sama apabila sistem laporan menggunakan pesan singkat atau short message service (SMS).
“Kamu kalau nggak laporan di Qlue, itu nggak kecatat di sistem komputer. Sekarang misalnya ada keluhan melalui SMS ke saya, bisa berhari-hari terus saya lupa menagih, ya mana selesai,” ujarnya.
Basuki juga mengutarakan, para ketua RT dan RW yang tidak memiliki waktu luang, bisa meminta isteri dan anaknya untuk mengirimkan laporan ke aplikasi Qlue. Sehingga target minimal tiga kali laporan yang dibebankan kepada pengurus RT dan RW setiap hari bisa tercapai.
“Kalau bilang saya pulang kerja malam, kalau gitu kamu jangan jadi RT. Kasih saja istri atau anak kamu kan kami juga butuh ada orang yang memerhatikan warganya,” ucapnya.
Ia menambahkan, sistem laporan melalui aplikasi Qlue ini sekaligus diterapkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dari pengurus RT/RW. Sebab, dana operasional RT/RW selama ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Kalau pakai APBD itu kan harus ada laporan pertanggungjawaban. Selama ini kan laporan pertanggungjawasan selalu ngarang-ngarang,” tandasnya. [Beritajakarta]
–
Laporan Qlue untuk Pertanggungjawaban Dana Operasional RT/RW
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, laporan Qlue merupakan cara untuk pertanggungjawaban RT/RW, yang selama ini belum pernah dibuat secara baik. Mengingat uang operasional RT/RW menggunakan APBD DKI Jakarta.
“Kami juga bukan bilang mau pecat mereka (RT/RW) kok. Sekarang logika begini saja, mereka mau masuk penjara apa tidak? Kalau kamu terima uang APBD itu ada pertanggungjawaban. Sekarang ini pertanggungjawabannya uang operasional itu ngarang-ngarang,” kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/5).
Basuki menambahkan, semua penggunaan APBD harus ada laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya Qlue, setiap RT/RW bisa terukur kinerjanya. “Ini kan supaya buat kamu (RT/RW) nggak dikejar (Badan Pemeriksa Keuangan),” ucapnya.
Setiap RW mendapatkan uang operasional sebesar Rp 1,2 juta per bulan, sementara RT sebesar Rp 900 ribu. Agar bisa mendapatkan uang operasional tersebut, RT/RW diminta untuk lapor ke Qlue minimal tiga laporan setiap harinya.
“Memang betul, kalau dia (RT/RW) tidak di bawah kami. Tapi kalau seperti itu dia tidak boleh ambil uang operasional dong. Kan saya cuma mau nawarin nih, anda mau ambil uang operasional pertanggungjawabannya gimana? Jangan pertanggungjawaban cuma kwitansi-kwitansi doang, sebagian ngarang,” tandasnya. [Beritajakarta]
–
RT/RW Dapat Pulsa Rp 75.000 untuk Lapor ke Qlue
Ini berita bagus, tumben banget BeritaJakarta menulis berita akurat, gimana Pak Ii Pak Setiaji, ayo kerja kerja kerja!
Ijin OmSak itu masak iya wawancara dari 27 Mei baru sekarang Senin diupload, itu bagaimana sik youtube pemprov. Itu di fesbuk ada yang mau lapor PakGub. Ini saya lapor sama OmSak, apa2an sih adminnya pemprov itu. Tolong dong OmSak. Thank you OmSak
Bagian hukum pemprov DKI Jakarta mesti diperkuat yg benar lebih profesional.
Sekarang ada oknum pokrol yg selalu mengambil setitik keteledoran pemprov DKI, mengambil celah hukum untuk mendiskreditkan, minimal membuat malu kebijakan publik yg diambil pemprov DKI Jakarta qq Gubernur…
Siang Pak. Saya juga ketua RT “kepaksa” ditempat saya…saat sosialisasi pemakaian Qlue, di kantor kelurahan kami. Saya perhatikan 95% ketua RT dan RW yang hadir rata-rata sudah sepuh semua…HP yang dibawa juga jadul semua….lha mau pake Qlue gimana mereka…ha..ha…Usulan saya, Disetiap kelurahan hendaknya disosialisasikan agar syarat pemilihan ketua RT dan RW hendaknya seperti :
1. Batasan umur maksimal ketua RT dan
Ketua RW
2. Ngerti gadget dengan aplikasinya
3. Bersedia dan mau menjadi pengurus.
Siap menjalankan tugas dengan penuh
tanggung jawab
4. dst
Tujuannya, agar ada regenerasi di tingkat RT dan RW….Kadang kadang lucu juga, ada yang sampai keluar duit untuk jadi pengurus RT/RW saat ada pemilihan…aneh..kaya pilih anggota dewan saja atau mungkin dipikirnya bisa korupsi atau malak warga kali ya…trus orang yang mencalonkan diri juga, katanya “tokoh” masyarakat, ntah itu jagoan atau preman setempat, tentara, polisi, Jendral lah…dsb…ada ada saja.Terlepas dari itu semua, saya usulkan juga untuk merevisi tunjangan RT dan RW dari Rp.900.000 jadi Rp.2.000.000 saja biar semangat untuk LAPOR. Asumsinya, dulu tidak ada keharusan lapor saja sudah segitu…sekarang “kerjaan” ditambah ngak ada reward nya….ngapain ? Kan logikanya seperti itu Pak…wong PNS saja kalau rajin masuk kerja on time dapat tunjangan, kenapa RT dan RW ngak boleh dapat…kan pertanyaannya seperti itu…Thanks atas perhatiannya….Salam….Go…JB
Ahoi jadi ini ketuaRT nyelonong di forum ini OmSak, rempong amat! Ingat ya PakRT Raysan mau uang itu Gub selalu akan beri tetapi kasih tahu untuk apa dan apa kenyataannya jadi realisasi dari uang yang PakRT minta itu. PakGub selalu mengatakan ini di rapim2, selalu. Juga dikatakan Gub uang mengikuti fungsi jangan sebaliknya ya PakRT paham toh!
Terus apa kata Anda PakRT tentang sejawat2 Anda tuh yang ngadu ke dprd, napa kok ke dprd, digempur dong balkot, gituh! Anda serta? Napa ngadu ke koruptor, sudha tahu semua kan dprd itu diisi bentukan apa sajah? Lalu apa kata PakRT yang terhormat bahwa tuh ada yang bilang tesinggung karena hanya dihargai Rp.10.000,00 bersikap seperti itu kan sebenarnya sudah menclaim dirinya diukur dengan uang, nah kalau dihargai 12,1T apa 2juta lain hal ya,engga tersinggung toh, dasar, sorry ya Pak, temen2 Anda itu sepertinya garong pinteran dikit lah, awas loh Pakgub itu langsung ngerasa kalau ada yang mau nilep2an, langsung tahu dia. Gub kan sedikit paranormal istilah yang beredar Gub gila, nah hati2. Ayo kerja kerja kerja.
Memang kebanyakan RT/RW itu kan sudah jadi fosil barang karatan membatu karena tua dan renta, ya engga heran kalau gaptek. Ngomongnya itu juga udah ngelantur kemana-mana. Aduuh malu PakRT. Tetapi ini kan semua relawan katanya dipilih rakyat setempat, kaya apa aja bicaranya. Kalau itu betul seperti yang Anda katakan dan demikianlah disinyalir maka memang sebaiknya model relawan yang sudah jadi fosil ini dibubarkan saja, buat apa? Minta uang suruh melapor ribut kemana-mana, ketahuan kan sekarang nah kebakaran jenggot lagi. Ayo bubaran sana engga mau juga kan, malah mau boikot! Ketahuan lah, kalau kalian itu cuma main, yang disinyalir Gub itu betul sudah. Sekarang sudah bukan jamannya RT/RW, Gub itu sudah berikhtiar baik loh sama kalian, malah nglunjak! TErima uang engga mau kerja, itu namanya korupsi tauk!! Bubarr bubarr bubarr ayo bubarr!!!!!