Ahok.Org – Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) percaya diri program-program pembenahan Jakarta tidak dijegal anggota-anggota DPRD DKI Jakarta. Ia tidak takut karena yakin anggota dewan masih memiliki nurani.
“Nah kenapa saya bisa jalankan program? Karena semua anggota DPRD kan punya nurani. Kalau saya kerja dengan jujur, masa iya DPRD nggak mau dukung? Kecuali dia nggak punya nurani. Jadi saya nggak pernah takut. Saya hanya akan takut kalau DPRD enggak punya nurani. Repot itu,” kata Ahok di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
“DPRD DKI kan punya nurani, kenapa takut? Emangnya kamu kira DPRD enggak punya nurani? Santai saja. Dengan DPRD kita mah komunikasi terus. Enggak masalah,” lanjut suami Veronica Tan ini.
Ahok lalu berbagi kisah pengalamannya saat menjadi Bupati Belitung Timur.
“Saya juga punya temen kok di DPRD. Pengalaman selama ini, DPRD kita enggak ada satu partai yang menguasi 50%. Waktu aku jadi bupati (di Belitung Timur) tahun 2005, itu lebih repot lagi karena ada partai yang mayoritas yakni Partai Bulan Bintang, yang kuasai 55%,” ujar Ahok.
Mantan anggota Komisi II DPR ini optimistis program-program unggulan di DKI tidak akan dijegal oleh anggota dewan. Dia berkaca pada pengalamannya saat memimpin Belitung Timur. Ketika itu, rekan separtainya dari Partai Indonesia Baru yang jadi ‘beking’ sebagai anggota dewan tidak sampai 10 orang. [Detikcom]
Cara melawan Oknum DPRD yang jadi setan korup adalah dengan transparansi. Publikasikan saja semuanya buar rakyat tau. Maka saat itulah ada rakyat dan doa rakyat yang mendukung anda.
bingung sama negara ku, kok ada rule gubenur dipilih dprd ??? kalau di pilih presiden masih mending karena gubenur bertanggung jawab kepada presiden untuk mengelola daerah masing-masing…tepok jidat
mau basmi kepala daerah yg korup, itu dengan penegakkan hukum, jika korup, penjarakan dgn berat, sita kekayaan nya, sah kan undang2 pembuktian terbalik atas harta nya, pencegahan nya dgn fit n proper test yg sangat ketat!
bukan dengan mengubah yg milih malah jd DPRD/Partai….
Begitu kepala daerah jadi terdakwa, langsung copot jabatan, wakil nya naik, dan hak politik nya dicabut jk sdh diputuskan!
korup di gedung DPRD sudah mengakar,, apa lagi godaannya berat dan didepan mata, kesempatan terbuka lebar. hanya orang – orang yang imannya kuat ajah yg ga ikut korup.
“gedung panas” DPRD itu…
inget prinsip demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
mosok pemilihannya tidak langsung…