Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyalahgunakan aset negara. Tak tanggung-tanggung, sanksi yang akan diberikan adalah pemecatan.
Basuki mengaku mendengar kabar ada lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang akan dijadikan sebuah kos-kosan bertingkat. Sontak hal ini membuat geram dirinya.
“Jadi, ada tanah (Dinas) kesehatan mau dijadiin kos-kosan dan tingkat lagi. Kami mau pecat ada pejabat yang ‘main’ di sana,” ujar Basuki, di Balaikota, Selasa (7/7).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku sedang melakukan perbaikan pengelolaan aset menyusul hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014. Dalam laporannya itu BPK menyoroti peralihan aset Pemprov DKI ke pihak ketiga.
“Kami mau lakukan gugatan dan pemecatan oknum pejabat yang main,” tandasnya. [Beritajakarta]
Ayo bantu angkat berita ini ke media tv selama satu bulan full, supaya pejabat terkait terbuka topengnya biar warga dki tau mana setan aman hantu nya. Apalagi oknum BPK tuh, sorot terussss aja tiap hari fulll sampe tertangkap setan2 nya…apalagi sy dengar pak Ahok gak dikasih kesempatan buat nanggepin laporan BPK di rapat paripurna DPRD itu. Dasar memang sengaja ditutupin. Takut pak Ahok bongkar topeng nya kali tuh….ehh…udah pasti takut, bukan kali lagi…udah jelaas bingits….hehehe…..
BENAR PAK, orang BPK juga harus bisa di AUDIT. Jangan hanya bisa mengaudit saja. Harus ada lembaga independen yg bisa mengawasi BPK.
yang bekerja itu selama ini bpk melelang kantor akuntan dan yg menang mengadit jadi bpk itu gak perlua ada, sudah digaji negara mahal kerjanyapun gak ada bubarin aja persis dengan dinas pu di dki pegawai banyak tapi yg kerja swasta. makanya apamasih ada perlu bpk dinegri ini? belum lagi main mata dengan pejabat daerah untuk penentuan status wtp atau tidak.