BTP: Badan Resmi Tak Perlu Dicurigai

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mencurigai badan atau lembaga yang dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta.

Keberadaan badan itu resmi dan dijamin Pemprov DKI serta keuangannya transparan.

Dana hibah atau bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada badan atau lembaga resmi bentukan Pemprov DKI dijamin penggunaannya tepat sasaran. Sebab, programnya jelas dan dilakukan audit oleh auditor internal.

“Dulu ada arahan dari KPK, selama menjelang Pileg dan Pilpres semua anggaran yang sifatknya sosial atau hibah jangan dikeluarkan,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (12/5).

Imbauan tersebut dinilai baik oleh Ahok, untuk mencegah adanya tindakan money politic dalam pemilu legislatif (pileg) maupun pada pemilihan presiden (Pilpres).

Imbauan ini untuk mencegah adanya kepala daerah yang mencalonkan dirinya kembali menghibahkan anggaran tersebut kepada tim suksenya melalui yayasan-yayasan yang tak resmi.

Sayangnya, KPK tidak sadar dalam nomenklatur anggaran dana hibah atau bansos ini juga termasuk diberikan kepada badan atau lembaga resmi pemerintah.

Akibatnya, badan atau lembaga resmi milik pemerintah ini tidak mendapatkan anggaran sama sekali untuk menjalankan program kemanusiaannya dan kegiatan untuk kepentingan warga Jakarta lainnya.

“Kalau yayasan Ahok atau Basuki, kamu jangan kasih. Kalau yayasan di Jakarta atau yayasan keagamaan apa pun kamu berhak curiga itu money politic. Tapi kalau lembaga seperti KONI DKI, itu harus diberikan dananya,” ujar pria bertubuh tinggi tersebut.

Selain KONI DKI, lanjutnya, dana hibah atau bansos bisa diberikan kepada Badan Pembangunan Sengketa, Komisi Informasi Penyiaran (KIP), Komisi HIV/Aids, Komisi Anak bahkan hibah kepada kabupaten tetangga.

“Masa semuanya nggak boleh dikasih. Jadi salah menafsirkan. Karena itu ada ketakutan, kalau terlibat korupsi gimana. Kalau ada yayasan dan komisi, badan atau lembaga yang ada diseluruh Indonesia yang didirikan undang-undang melakukan korupsi, tangkap saya,” tegasnya. [Beritasatu.com]

Tak Cairkan Dana Hibah, Wagub: BPKD Jangan Cari Ribut Dengan Saya