BTP: Evaluasi KJP Agar Tepat Sasaran

3
51

Ahok.Org – Pemprov DKI akan mengevaluasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar tak dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab. Jangan sampai KJP ini jatuh ke tangan siswa yang mampu, untuk beli rokok atau gadget.

“Mereka kan orang-orang yang memaksakan itu untuk dapatkan KJP. Sebetulnya nanti murid sekolah yang akan evaluasi. Kalau ngerokok, ketahuan, kita cabut KJP. Kalau pakai BB Dakota kita cabut KJP-nya,” tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ketika ditanya syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan membeludaknya pendaftar KJP di kawasan Jakarta Barat.

Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).

Semua orang dapat melaporkan penyalahgunaan KJP itu melalui berbagai saluran.

“Sesama teman lapor ke guru, kita buka di website, di sekolah-sekolah, di bank, semua orang bisa buat laporan,” imbuhnya.

Pihaknya mengevaluasi KJP karena segera akan datang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Pemprov DKI akan mengevaluasi penggunaan KJP termasuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

“Makanya kita mau bikin, nanti negeri pun harusnya bayar semua di-BOP. Yang tidak mampu lu kasih KJP untuk bayar. Baru adil kan. Ini kita lagi kaji. Karena yang negeri dibayar penuh BOP-nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen. Kasihan kan sekolah-sekolah swasta murah,” tuturnya.[Detikcom]

3 COMMENTS

  1. Kalo ke sekolah naek motor masih berhak terima KJP gak koh?

    Sudah tipikal di masyarakat kita kalo mendengar sesuatu yang gratis semua langsung ngaku miskin. Pemberian KJP itu kan mirip dengan BLT zaman dulu.
    Lebih baik disalurkan lewat sekolah seperti pengadaan baju seragam dan alat tulis.
    Bukan rahasia umum kalo KJP ini dipake lebih banyak untuk ngegaul seperti nyicil motor, nyicil gadget, beli pulsa BB dan rokok.

  2. ADB pernah menawarkan pinjaman ke Pemerintah untuk memberi beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, tetapi pintar, agar mereka bisa bersekolah di sekolah swasta yang bagus (c.q. mahal). Logika mereka sekolah2 itu dikelola oleh Yayasan yang profesional dan kompetitif, maka mutunya akan makin lama makin bagus. Anak orang kaya, meskipun kurang pintar, tetap bisa sekolah di sekolah swasta yang demikian karena mampu bayar, kecuali kalau anaknya tidak mau. Anak miskin yang pintar dibuat mampu bayar oleh adanya beasiswa itu.

    Sekolah negeri justru untuk yang tidak mampu dan tidak pintar, sehingga pola pendidikannya pun disesuaikan dengan kondisi mereka. Misalnya pembelajaran disitu berpola pada yang dinamakan “contextual teaching and learning (CTL)”, karena siswanya kurang mampu berpikir abstrak. ADB juga pernah membiayai (proyek) pelatihan guru-guru berpola CTL.

    Oleh karena “proyek” di jaman itu sangat sarat dengan KKN maka semua itu kemudian hilang entah kemana. Melihat sepak-terjang duo DKI saat, yang bertanggung jawab, ini ide dan pemikiran di atas kelihatannya kok bisa di revisited.

  3. sekolah negeri dikenakan biaya, mending diswastakan aja koh ahok, biar banyak untungnya. program wajib belajarnya dari 6 tahun ke 9 tahun kemudian balik lagi ke program wajib bayar jokowi ahok yg pro wong cilik, sekolah negeri bayar, rusun bayar, toilet bayar juga dong n parkir apalagi harus bayar mahal motor 1000 jadi 2000 n mobil 2000 jadi 10000 aja deh biar gak macet ya. jadi jakarta gak ada yg miskin, yg ada orang kaya semua. lalu yg miskinnya pada uda kaya semua? sip deh….jokohok..gubernur kite.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here