Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta agar tidak mengaitkan urusan pembangunan di Jakarta dengan partai politik. Sebab kepentingan parpol dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembangunan beda haluan.
“Kepentingan parpol soal dukung mendukung itu sudah menjadi hal yang wajar. Tapi, untuk membangun Jakarta, kepentingan politik terpisah sama sekali. Bahkan bisa di bilang tidak ada urusannya,” ujar Ahok kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Keterangan Ahok, menjawab pertanyaan publik terkait kekalahan pasangan Rieke Dyah Pitaloka (Rieke) dan Teten Masduki di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.
Rieke-Teten akhirnya harus mengakui kemenangan Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar yang maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan didukung partai koalisi seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda).
Dalam kepentingan politik, masyarakat khawatir jika pembangunan yang sedang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mendapat kesulitan saat ingin melakukan kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Contohnya soal rencana pembelian villa di Puncak Bogor.
“Enggak, sama saja. Urusan politik beda lah. Partai saya malah dukung-dukung si Dedi. Saya sama wakilnya, Dedi mizwar, baik kok. Kakak angkat saya dekat, enggak masalah. Kalau jual beli biasa saja, kita semua pasti bisa memahami. Kan, kepentingannya bersama bukan soal parpol,” terangnya.
Seperti diberitakan, Pemprov DKI telah melakukan banyak kerjasama dibidang penanganan banjir dan macet dengan daerah lain seperti Jawa Barat dan Tangerang.
Dalam penanganan banjir, Pemprov DKI dan Jawa Barat telah membuat masterplan bersama. Begitu juga dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, kedua belah pihak telah membuat masterplan bersama terkait penanganan macet.[Sindonews]
makanya, tidak peduli berangkatnya dari manapun (partai/independen apapun), kalau sudah menjabat, jadinya pejabat publik, bukan pejabat partai. kalau ada yg seperti ini/berperi laku begini, publik harusnya melakukan penolakan. kalau dibiarin dan RI jadi negara partai, ya jangan salahin siapa-siapa, itu kan akibat ke-cuek-kan kita-kita.
kepartaian kan sudah ada aturannya, tinggal jalur independen saja yg seharusnya diberi fasilitas yang tidak berat sebelah; sebagai penyeimbang.
salam.
Sudah lama hal itu berlangsung, dijaman order baru ada yg namanya mayoritas tunggal buat golkar. Malah ada perintah seluruh rumah gentingnya harus ditulis PKK besar sampai sekarang masih banyak sisanya, sampai sampai bisa dipantau dari udara. Buat kontrol rakyak yg tidak nurut. Maka sudah terlanjur salah kita menerjemahkan pemimpin adalah penguasa, banyak disebut disetiap pemberitaan media. Pada hal dalam demokrasi itu rakyatlah yg berkuasa sedangkan pimpinan menjalankan tugas dari penguasanya yaitu rakyat, semacam CEO dan rakyat pemegang sahamnya.
beruntunglah, saat pilkada DKI lalu, duo Jokowi – Ahok menolak partai yg menawarkan dukungan dgn embel2….
seharusnya setelah menjabat, entah jadi presiden, menteri, gubernur, dpr, dprd, dll, lepas sdh dari partai, bekerja giat demi rakyat.
Dengan sendiri nya, rakyat akan bisa menilai koq..
Indonesia harus bersatu!
Kalo jadi JURKAM ??? Boleh ???
kalau dari arti kata Pemerintah itu sendiri>>> bisa di artikan secara bahasa indonesia yang baik dan benar PE = kata subyek yang menjadi dasar atau acuan, dan mengartikan dengan sesungguhnya pemerintah adalah yang memerintah…. dan perlu di sadari semua lapisan masyarakat tidak perduli itu rakyat pejabat ataupun penjahat. bahwa yang benar yang harus memerintah adalah rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat, jelas di sini bahwa pemerintahan ada di tangan rakyat, bukan pejabat ataupun penjahat, yang berdasi dalam tanda khotib. jadi benarlah adanya bahwa banyak orang mengerti bahasa tapi tidak bisa mengartikanya dengan sesungguhnya, yang paling banyak di mengerti oleh semua lapisan masyarakat, bahwa pemerintah itu adalah para pejabat yang berkuasa, padahal sejatinya mereka para pejabat dan instansi instansi yang ada adalah pelayan rakyat, dalam arti mereka yang harus melayani kebutuhan rakyat, dan mengerti apa yang di butuhkan rakyat dan segera mengalokasikanya, bukan mempersulitnya, di ibarat sebuah keluarga pejabat pejabat dan instansi2 itu adalah pembantu pembantu yang di terima bekerja oleh kepala keluarga, untuk mengurusi rumah dan kebutuhan kebutuhan anggota keluarga, jadi jika ada pembantu yang hartanya lebih melimpah ketimbang anggota keluarga di mana dia bekerja, sudah sepatutnya di curigai sebagai pembantu yang culas dalam mengatur keuangan yang di percayakan dari kepala keluarga tersebut, so .. hehehe…. anda anda pasti bisa punya persepsi sendiri sendiri…