BTP: Jangan Takut Eksekusi Proyek yang Dianggarkan

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama meminta seluruh satuan/unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar tidak takut mengeksekusi berbagai proyek yang dianggarkan, terutama untuk pembelian lahan. 

Hal tersebut disampaikannya ketika memberi arahan dalam diskusi panel tentang kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan anggaran di Kompleks Balai Kota, Kamis (27/8). Diskusi dalam rangka implementasi arahan Presiden Joko Widodo di Bogor beberapa waktu lalu terkait lamanya anggaran dicairkan.

“DKI saya asumsikan oke (penyerapan), kalau memang takut sampaikan takutnya dimana. Menurut saya bukan takut, tapi bingung nyolongnya dimana,” kata Basuki.

Ia mengatakan, hal tersebut mempengaruhi anggaran di DKI belum terserap dengan baik dan banyak proyek yang belum berjalan sempurna. Oleh karena itu, Basuki pun menyimpulkan keterlambatan tersebut juga karena banyak harga barang satuan yang digelembungkan (mark up).

“Tapi kita sengaja loloskan di e-budgeting (anggaran 2015). DKI ini baru benar-benar melakukan prosedur penganggaran sesuai aturan di APBD 2016. Tidak apa-apa, masukkan dulu saja harga satuannya pun rata-rata mark-up,” katanya.

Basuki mencontohkan, untuk pembangunan sebuah GOR saja dibutuhkan Rp 48 miliar padahal sedianya untuk itu hanya butuh sekitar Rp 25 miliar. Namun, untuk nilai-nilai tak sesuai itu, pihaknya baru akan memperbaikinya di Anggaran Perubahan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015.

“Tapi yang kita kesalkan, pembelian tanah tidak dieksekusi. Yang saya temukan, banyak (minta) komisi. Itu yang membuat orang yang mau jual tanah, marah,” katanya.

Ia mengatakan, pembelian barang inilah yang akhirnya tarik ulur karena para SKPD/UKPD ini ketakutan. Menurutnya, ketakutan itu tidak perlu terjadi.

Basuki juga mengatakan, dari kasus pengadaan alat catu daya (uninterruptable power supply/UPS) yang bermasalah, pihaknya bisa melihat kinerja Dinas Pendidikan yang buruk karena menyusun barang-barang yang dibeli dilakukan pihak ketiga. Hal tersebut membuat mereka kaget ketika diajak bekerja menyusun anggaran dengan benar dan ternyata tidak bisa.

Contoh lainnya, pembelian lahan untuk puskesmas di Pancoran, Jakarta Selatan, dengan harga appraisal yang sudah ada tapi tidak bisa direalisasikan. Demikian juga lahan untuk MRT yang belum deal juga karena masyarakat mengaku ada yang minta komisi. Itulah yang membuat orang yang mau menjual tanah jadi enggan lagi memberikannya.

“Serapannya sedikit tidak apa-apa, jadi lebih baik saya kunci daripada dipakai macam-macam. Kalau saya izinkan nyolong, serapannya pasti kencang,” pungkasnya. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]