BTP: Kawasan Kemang Banyak Salahi Peruntukan

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan kondisi di kawasan Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang saat ini telah banyak salah peruntukan.

Kawasan tersebut seharusnya diperuntukkan sebagai daerah resapan air untuk meminimalisir banjir dan genangan di Ibukota.

“Makanya ini sangat disayangkan. Itu daerah resapan air. Tapi keluar kajian-kajian yang menyatakan lokasi bisa dibangun,” katanya, Minggu (28/8).

Basuki menegaskan, tidak akan mengeluarkan izin pembangunan apartemen dan bangunan lainnya di kawasan yang berbahaya untuk dibangun. Kawasan seperti itu dinilai lebih baik dibeli Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk dijadikan daerah tampungan air.

“Sebelumnya juga ada yang ingin ajukan pembangunan apartemen di lahan seluas 2 hektare. Kita mau beli lahan tersebut, karena sesuai harga pasar, tapi mereka menolak,” ujarnya.

Ia menambahkan tidak bisa menjatuhkan sanksi terhadap bangunan yang sudah berdiri di lahan tak sesuai peruntukan. Pemprov DKI hanya dapat menagih kewajiban yang belum dibayarkan pihak pengembang.

“Tapi nanti akan dipejari lagi izinnya untuk di kawasan Kemang. Karena ini bukan tanggul yang jebol. Tapi dinding rumah mereka yang dibangun persis di bibir kali,” tandasnya. [BeritaJakarta]

–

Kami Enggak Mungkin Ganggu Orang yang Kantongi Izin

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menggusur bangunan warga yang memiliki izin serta sertifikat hak milik. Satu-satunya solusi untuk menanggulangi banjir di kawasan Kemang adalah membeli tanah dan membangun waduk atau tampungan air.

“Kami enggak mungkin ganggu orang yang sudah punya izin. Itu ada kajian-kajian susah berdebat karena secara ilmiah,” kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Minggu (28/8/2016).

Oleh karena itu, ia menyayangkan adanya kajian yang mengizinkan pendirian bangunan di daerah resapan air seperti di Kemang. Ahok menegaskan, dia akan langsung menolak jika ada permohonan pembangunan di daerah resapan air yang diajukan kepadanya.

Beberapa waktu lalu, lanjut dia, ada pihak yang mengajukan permohonan pembangunan apartemen di lahan seluas dua hektar di Kemang.

“Saya langsung tolak. Orangnya marah-marah sama saya. Ya sudah, jual saja ke DKI pakai harga pasar, (dia) enggak mau lagi,” kata Ahok.

“Ya kalau kami prinsipnya sederhana. Kalau izinnya masuk akal tetapi daerahnya berbahaya, kami tolak saja,” kata Ahok.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, tak dapat memberi sanksi apa-apa bagi pengembang, kecuali jika ada klausul dalam perjanjian yang belum dapat dipenuhi pengembang.

Pemprov DKI Jakarta kemudian akan memaksa pengembang menjalankan klausul yang belum terealisasi. Banjir di kawasan Kemang, lanjut dia, akibat jebolnya tembok rumah warga yang berbatasan langsung dengan Kali Krukut.

Dinas Tata Air DKI Jakarta bakal memasang bronjong untuk menanggulangi jebolnya tembok rumah warga tersebut. Bronjong merupakan kotak dari anyaman kawat yang diisi oleh batu-batu di tepi sungai dan berguna untuk menahan laju air.

“Sekarang kami pelajari lagi kesalahannya di mana. Itu sungai kecil, bobolnya bukan turap sungai, tetapi di rumah orang. Kalau rumah orangnya ternyata kosong, harus kasih ke kami (dijual ke Pemprov DKI Jakarta),” kata Ahok. [Kompas.com]