BTP: Penipuan itu Tindak Pidana

15
109
Wagub BTP

Ahok.Org – Ucapan bernada keras terlontar dari mulut wakil gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kala mengunjungi SMAN MH THamrin yang terletak di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur.

Nada bicara Ahok meninggi karena menemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran di SMA tersebut karena melihat ada 11 kontrak tenaga pengajar melalui Soerya Institute namun tetap masuk dalam anggaran sekolah.

“Kalau sebelumnya bisa lolos, sama saya tidak bisa. Saya bisa baca otak bapak, mengelak terus. Saya ini auditor, bapak hati-hati,” cetus Ahok, Rabu (14/11/2012).

Mantan bupati Belitung Timur ini tambah berang mendengar pihak Dinas Pendidikan DKI dan pihak sekolah terkesan saling melempar tanggung jawab terkait kontrak kerjasama tenaga pengajar dari Surya Institute yang seharusnya sudah berakhir dari Agustus 2012 tetapi masih ada dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah tahun ajaran 2012-2013.

“Saya terima laporan dari anggota Komite Sekolah, kontraknya ini sudah berakhir. Ini bisa kena pidana, nipu Pemda dan DPRD. Kenapa kontrak sudah selesai masih dianggarkan?” ucapnya.[Tribunnews]

15 COMMENTS

  1. Dicemplungin ke comberan hukum positif saja, Pak Wagub.. itu jelas sudah mengarah pada upaya-upaya tindak pidana — biar penjara-penjara penuh dengan orang-orang dinas yang gelap mata/hati/pikiran serta para pejabat birokrat yang pada ngelantur akibat salah didik dari atasannya terdahulu. Saya sekedar menambahkan : Kepemimpinan yang berkualitas dan bermutu akan melahirkan produk sosial masyarakat dan sistem birokrasi yang berkualitas dan bermutu juga. Sebaliknya juga begitu : PEMIMPIN BRENGSEK, yang cuma bagus bungkusannya saja (performancenya), penampilannya saja yang cuma sok tegas, sok berwibawa (tapi sebenarnya diketawain warganya yang paham manajemen kepemimpinan), bangga dengan posisinya sebagai atasan tapi dikibulin terus oleh bawahannya, merasa hebat bisa bikin Renstra tapi gak pernah jelas indikator keberhasilannya (terutama dalam membenahi birokrasi dan pelayanan masyarakat di bawah kendali tanggung jawabnya), merasa paling tau masalah yang dihadapi warga Kota Jakarta tapi actionnya ngelantur kemana-mana (yang sakit dimana, yang yang diperiksa dan dikasih obat malah bagian lain), maka jenis pemimpin brengsek seperti ini (seperti sudah kita ketahui secara bersama) cuma akan melahirkan birokrat-birokrat pemalas tapi judes-judes; sedangkan kondisi sosial masyarakatnya tetap tidak berdaya, jadi cepat emosional juga, gampang marah, darah tinggi, dan cepat putus asa sehingga menimbulkan masalah-masalah baru sementara masalah-masalah klasik yang sudah bertumpuk-tumpuk tidak pernah bisa diatasi secara tuntas. Bermunculannya organisasi-organisasi berkarakter premanisme, bermacam peristiwa kriminal dan kekerasan yang pernah terjadi di Ibu Kota, yang mengarah pada bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia, adalah WUJUD LAIN DARI KEGAGALAN PEMIMPIN BRENGSEK YANG CUMA SOK KELIHATAN BERWIBAWA karena ternyata isinya hanya gombal, rombengan, dan rongsokkan tidak berguna bagi warga Kota Jakarta yang merindukan Kepemimpinan berkualitas dan bermutu yang benar-benar berani dan mampu menjawab kompleksitas masalah Kota Jakarta yang sudah terlanjur dibikin menjadi ruwet dan serba centang perenang oleh model-model kepemimpinan brengsek itu. Langkah awal yang cukup bagus dan brilian memang bisa dimulai dari pembenahan birokrasi yang terlanjur dididik jadi brengsek supaya jadi birokrasi yang manusiawi dan bermartabat (tidak memalukan). BRAVO JOKOWI-AHOK !!! BRAVO RAKYAT KOTA JAKARTA !!!

    • Terima kasih Pak Walgub. saya mau informasikan masih banyak hal yang merugikan pemda DKI seperti Dana BOs juga banyak yang untkan kemana,
      Saya lihat dana dana yang diberikan sekolah swasta pun agak keanehan, akan menjadi peluang manipulasi data.
      Saya kira sekolah swasta yg di berikan dana bos itu kurang tepat, kecuali sekolahnya sangat minim fasilitas, anggap saja Pemprov DKI menyumbang dengan yang jelas.
      Kalau sekarang ini pendidikan ada geratis sd sampai SMA kenapa masih harus memberikan bantuan kepada sekolah swasta.
      SEbenarnya dari dulu 9 tahun wajib sekolah sudah tidak perlu membantyu sekolah swasta yang tingkatan sd SMP dan untuk sekarang sampai SMA

      Pak Wakil coba pelajari hasil Audit dari BPK, dengan cara perbandingan antara nilai harga fisik yang sebenarnya , bukan berdasarkan angka,data dari pihak di dalam pemprov DKI

      Saya yakin pasti jauh sekali bedanya

      Contoh biaya PU dalam membangun Jembatan di dalam komponen harga yang di pasaran dengan harga yang diajukan oleh para kontraktor dan pemprov yang sebelumnya

      PASTI KETEMU JUGA

      Hati hati biaya pengeluar gaji pegawai yang asli dan fiktif.
      perlu di audit lagi

  2. kata johny wenas semalam di tvone, Ahok ini pencitran, tidak etis,kontra produktif.menurut ane kok malah Ahok yg sempet meredam gejolak dengan menyetop perdebatan yg sensitif dan menyetop saling memojokan unt kasus masa lalu. Yg menurut penilain ane pribadi bijaksana tidak membiarkan saling memojokan…. Bagaimana menurut para pemirsa youtube seri ini????…respon donk bang, mpok….. : )

  3. Siapa itu Jhony Wenas…? Malaikat pencabut nyawa atau Malaikat Penolong Rakyat Tertindas…? Kalau dia berani, gentleman, dan sengaja mau cari penyakit suruh dia kumpulin jutaan Warga Kota Jakarta di lapangan Monas kemudian suruh dia bicara seperti itu di depan jutaan warga Kota Jakarta yang sudah berkumpul itu. Coba, dia berani gak…?

    • Johny wenas itu ketua DPRD DKI bang Ireng…semalam muncul di tvone siap2 aja sidang Pemprov dg DPRD untuk ditanyangkan di youtube juga, biar bisa tahu rakyat DKI siapa yg belang……bravo

  4. Tolong lebih diperhatikan bidang pendidikan Pak Wadub. Di MIN 10 Durensawit baru saja terjadi pungutan liar uang LKS. Setelah saya datangi kepsek nya, dia lempar tanggung jawab ke komite sekolah. Akhirnya saya konsolidasi wali murid yg tidak setuju sampai rapat antar dewan guru dan komite. Tolong di sidak MIN 10 Durensawit. Klo perlu data saya siap dihubungi di 0819 324 725 91. Bravo Pak Ahok…

  5. Waaaaaah… mantaaaaaaaap…!!! Saya baru tau nih kalau Pak Wagub sudah menyiapkan TIM ADVOKASI WAGUB untuk menerima pengaduan. Mau tanya ke Oom @sak niiiih, Pak Kamil dengan alamat [email protected] itu bisa menerima jenis pengaduan apa ajaaaa…? Buat Bro @otnat, kalau Ketua DPRD-DKI Jakarta ngomongnya sudah macam pembuangan sampah seperti itu sebaiknya kita-kita yang sudah menjadi simpatisan/pendukung/pengagum kepemimpinan Jokowi-Ahok ini memang sudah saatnya bertemu untuk saling kenal kemudian mulai dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk meminta pertanggung jawaban hukum dan politis kepada Ketua DPRD-DKI Jakarta itu melalui publik hearing yang terbuka untuk umum. Bagaimana…? Siapa yang siap jadi koordinatornya…? Kalau tidak ada yang siap (secara moral, hukum dan politis) biar saya menyiapkan diri untuk menjadi koordinatornya, bagaimana…? Ini alamat email saya : [email protected][email protected] atau http://www.facebook.com/didingireng.chairudin — Terima kasih. Saya tunggu komfirmasinya dari semua teman-teman yang intens komunikasi di ahok.org ini. BRAVO JOKOWI-AHOK !!!BRAVO RAKYAT KOTA JAKARTA !!!

  6. Di situs Tempo Online http://www.tempo.co/read/news/2012/11/21/083443126/Ahok-Jawab-Kritikan-Pencitraan-Nenek-Lo — ada sumpah serapah dan caci maki yang ditujukan ke WAGUB DKI JAKARTA (AHOK) dari orang dengan user MAKSUMBAR, saya langsung merespon sebagai berikut ……………………………………………………………..

    Buat @MAKSUMBAR yang ngelantur : Gue juga pribumi asli, BETAWI TULEN, Engkong gue asli RAWA BELONG, Babe gue lahir di TELUK NAGA (Tangerang), Nyak gue merocot di JEMBATAN BESI. Gue sekeluarge kemudian hijrah ke RAWA BEBEK, GEDONG PANJANG (PENJARINGAN) deket PASAR IKAN itu. Saat Ali Sadikin sampe periode sebelum Sutiyoso, Keluarge Besar gue masih bisa bertahan kumpul semua di KEBON JERUK, KELAPA DUA — tapi setelah itu (karena bebagai faktor, misalnya urbanisasi, desakan ekonomi dan lemahnya daya saing, dll.) akhirnya Keluarge Besar gue mengalah untuk menyingkir ke pinggir-pinggir Kota Jakarta. TAPI SEBENERNYA GAK BEGITU PENTING ASAL-USUL KETURUNAN GUE ITU DARI MANA, YANG JAUH LEBIH PENTING ADALAH PEMAHAMAN BERPIKIR YANG CERDAS DAN KOMPREHENSIF (TIDAK PARSIAL) DARI SEMUA RAKYAT DI INDONESIA (SIAPA PUN DIA DAN DARIMANA PUN ASAL-USUL KETURUNANNYA) TENTANG : APA DAN SIAPA MUSUH BERSAMA KITA YANG SEBENARNYA..?!!! DARI SEJAK SOEHARTO BERKUASA DENGAN STRATEGI POLITIK FLOATING MASS-NYA (POLITIK MASSA MENGAMBANG, kalau dalam bahasa gue : MAAF.. POLITIK MASSA TAIK NGAMBANG), gue jadi sangat paham betul kemana itu maunya Soeharto. Dengan kekuasaanya, dia gak mau semua bangsa Indonesia IKUT-IKUTAN BERPOLITIK (TERUTAMA WARGA KETURUNAN) — HARUS DIDIDIK MENJADI A-POLITIS (tidak boleh mengenal apa itu politik) mendingan disuruh cari duit aja yang banyak, gak usah sok mikiran bangsa dan negara ini, begitulah kira-kira dalam bahasa gue. Tapi, akhirnya, APA YANG TERJADI…? SOEHARTO DAN KRONI-KRONINYA TERNYATA TELAH MENJERUMUSKAN NASIB BANGSA INDONESIA (TERMASUK KITA DAN AHOK, YG SEKARANG WAGUB ITU, DI DALAMNYA) KE DALAM KRISIS MULTI-DIMENSI YANG AKHIRNYA BERKEPANJANGAN HINGGA SAAT INI — krisis hutang luar negeri (hingga mencapai kira-kira $ 148 juta, US Dollar tuuuuuh.. bukan Dollar Teluk Gong, krisis kebijakan nasional, krisis kepemimpinan nasional, krisis akhlak, krisis moral; partai politik, penyelenggaraan pemilu, pemilihan wakil rakyat dan pemilihan presiden serta seabreg-abreg undang-undang dan kebijakan yang ada saat ini SUDAH CUKUP TERBUKTI TIDAK PERNAH BECUS MENYELESAIKAN PERSOALAN BANGSA INI MALAH MAKIN MENAMBAH JUMLAH PERSOALAN, waaaah.. pokoknya semua jenis krisis deeeeh. JADI, DARI FAKTA-FAKTA YANG TETAP TERUS ADA HINGGA SAAT INI DAN YANG SUDAH TERLANJUR MENJADI SEJARAH NYATA (BUKAN NGARANG SEPERTI SUPER SEMAR VERSI SOEHARTO) maka KESIMPULAN GUE ADALAH BEGINI : musuh bersama kita sebagai sesama bangsa Indonesia ADALAH KETIDAKADILAN — bukan asal-usul keturunan, bukan soal pribumi atau non-pribumi, bukan perbedaan latar-belakang agama, bukan perbedaan warna kulit , dan BUKAN KARENA WAGUB DKI JAKARTA ITU AHOK ATAU BUKAN AHOK . Sekali lagi : INI ADALAH PERKARA KETIDAKADILAN YANG TERUS DIJEJALKAN KE DALAM CARA BERPIKIR DAN SIKAP HIDUP MASYARAKAT DI INDONESIA. SUMBER-SUMBER KETIDAKADILAN ADA DI SEGELINTIR ORANG YANG MEMBUAT KEBIJAKAN YANG SERINGKALI TIDAK BIJAK ITU — SEGELINTIR ORANG YANG MEMBUAT DAN MENGENDALIKAN SISTEM. Gue, Jokowi-Ahok, dan semua bangsa Indonesia (KALAU MAU DITUDUH JELEK SEPERTI BINATANG) maka semua yang jelek seperti binatang itu ADALAH PRODUK SISTEM/KEBIJAKAN YANG JUGA JELEK SEPERTI BINATANG ITU. Terima kasih.

    DIDINGIRENG, 22/11/2012 10:22:05 WIB,
    via gmail.

  7. Saya salut sama Bp. Wagub dlm pembenahan birikrasi yang tanpa basa-basi. Saya setuju dg Bang Diding bahwa pd umumnya birokrat kita ini sok wibawa dan santun, tapi otak kosong, korup serta suka ber-pura2 (munafik). Saya ada info yang perlu segera ditindaklanjuti yaitu perambahan tanah berupa taman fasos /fasum di Perumahan Taman Ratu Indah (TRI), Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang telah diberikan oleh pihak TRI kepada pihak Pemda DKI. Ketika PT. TRI masih berkantor di TRI tanah2 tsb aman2 saja selama lebih dari 20 tahun. Namum begitu begitu Kantor TRI tutup/pindah sekitar 5 tahun lalu krn rumah sdh habis terjual, dalam kurang dari satu bulan dalam taman tsb didirikan 1 rumah bedeng. Tahun berikutnya 2 rumah bedeng berdiri. Sekarang taman tersebut penuh dg bangunan. Apalagi menjelang lelang lurah dan camat pembangunan rumah permanen pun semakin gencar. Beberapa tahun lalu ada warga yang melaporkan ke Pemda DKI melalui pihak walikota/kecamatan/lurah), maka di pasanglah papan yang menyatakan bahwa tanah tsb merupakan aset Pemda dg nomor asetnya. Namun palang tsb sekarang telah diganti dg papan lain yang menyatakan bahwa tanah tsb milik orang tertentu. Pertanyaannya, kalau tanah tsb milik pribadi, kenapa baru akhir2 ini setelah kantor TRI tutup baru diklaim ? Kenapa pula bedeng2 yang lain boleh ikut berdiri di taman tsb. Berdasarkan informasi, banyak taman milik Pemda DKI yang diberikan oleh real estate di kelurahan duri Kepa dirambah dg SEPENGETAHUAN lurah Duri Kepa dan pihak Kecamatan. Disini jelas sekali ada permainan baik pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, Dinas Tata Kota, dan Satpol PP. Dinas Tata Kota dan Satpol sering merasia rumah2 yg dianggap menyalahi aturan dalam pembangunannya dan akhirnya meloloskan dg memberi ijin tak resmi untuk melanjutkan pembangunannya dg imbalan uang, tetapi tidak melihat perampokan tanah milik Pemda DKI sendiri yang sering kali dilewati/dikelilingi. Ironis dan mustahil bukan? Bayangkan Pemda DKI yg gencar2nya mengatasi banjir yang salah satunya dg membuat sumur resapan, tamannya yang bisa menjadi lahan resapan air malah dirampok sekelompok preman yang mengklaim punya hak sebagai ahli waris. Pak Jokowi dan Pak Ahok, jangan biarkan preman2 beserta aparat korup terus berkeliaran, usut tuntas dan PIDANAKAN mereka supaya kedepannya ga ada aparat korup yang main mata dg para preman. Lokasi tepatnya taman yang saya maksud berada di TRI blok G dan blok F. Di TRI Blok G didirikan rumah bedeng dan rumah permanen 2 dan 3 lantai untk kos2an dan di TRI blok F didirikan rumah kelas BTN disewakan dan juga ditawarkan 50 juta per unit. Sukses Jokowi-Ahok.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here