Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki maraknya kecelakaan yang melibatkan bus transjakarta belakangan ini.
“Saya bilang terserahlah kalau mau bikin. Ada Pansus juga bagus,” ujar Basuki di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2014).
Ahok, begitu Basuki biasa disapa, mengatakan dia siap memenuhi panggilan DPRD apabila diperlukan. Sebab banyaknya masalah terhadap bus transjakarta menimbulkan anggapan Pemprov DKI kecolongan dalam pengadaan bus tersebut.
“DPRD itu memang tugasnya mengawasi kita kan. Kalau mau manggil saya atau Kadishub (Kepala Dinas Perhubungan), ya silakan, itu hak mereka,” ujar pria yang akrab disapa Ahok tersebut.
Seperti diketahui, sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 – 2019 telah dilantik pada Senin (25/8/2014). Saat ini, mereka tengah melakukan pembentukan kelengkapan-kelengkapan internal seperti tata tertib, ketua-ketua fraksi, komisi, dan lain-lain.
Pembentukan Pansus diwacanakan segera dilakukan usai pembentukan seluruh kelengkapan dewan itu tuntas [Kompas.com]
kapan ya, DPRD bikin transparansi setiap rapat, biar publik tau, mereka kerja apa dan siapa yg suka usul yg kurang tepat, toh semua untuk kepentingan rakyat. HARUS nya transparan.
Pake Duit rakyat, PANSUS ngincer Jokowi? Kalau ga terbukti bisa dilaporkan pelecehan nama baik Presiden!?….
ditunggu ajah bro….pak jokowi ahok yang kena atau malah DPRD dan pansusnya yang yang masuk galian…
Kelompok koalisi-nya siwowo bakal cari gara-2 neh, ganjel sana ganjel sini deh. Siap-siap aja Ahok bakal digoyang sebisa mereka…. Surat pengunduran diri Jokowi aja ga dikeluarin dengan alasan birokrasi banget…
@WIRS, tarohan….ga bakal yg namanya transparansi akan muncul di kalangan DPRD, apalagi DPR…. mereka cuma bisa bekoar aja dan selalu bikin masalah.
Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu…
Jangan kasih kesempatan kasak-kusuk cari celah buat korupsi…
Seluruh Rakyat Indonesia meminta agar Pak Presiden Jokowi membubarkan DPR, MPR, DPRD DPD sebab 99,99% lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
Alasan pembubaran DPR, MPR, DPRD, DPD menurut rakyat Indonesia :
————————–
-> 1. Menghambur2kan puluhan trilyun uang rakyat dan uang negara
-> 2. Hanya mengincar kedudukan, harta, jabatan, proyek-proyek kepentingan pribadi, keluarga, golongan dan partai
-> 3. Produk-produk dan Kinerja yang dihasilkan sebagian besar TIDAK bermanfaat secara signifikan buat rakyat dan negara dan hasilnya NOL BESAR
Seluruh rakyat Indonesia meminta agar semua pejabat yang berkantong tebal, melakukan korupsi, hanya memperkaya diri sendiri keluarga golongan & partainya sendiri untuk segera dimiskinkan dan seluruh harta dan asetnya disita untuk negara.
Di Indonesia ini serba aneh dan membingungkan sebab segala sesuatu yang buruk, busuk dan jahat harus disebut sebagai oknum.
Seharusnya yang disebut oknum itu kalo jumlahnya 1 atau 2 atau maksimal 3 orang saja. Tapi kalo jumlahnya sangat banyak dan sebagian besar anggotanya melakukan kebiasaan yang buruk dan jahat apakah masih harus disebut sebagai oknum ?
Inilah yang menjadi concern/ perhatian utama dari Seluruh Rakyat Indonesia.