Ahok.Org – Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengembalikan anggaran yang tak terserap ke kas daerah sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI disahkan pada 28 Januari 2013. Anggaran yang tak terserap itu mencapai Rp 13 miliar.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, anggaran tersebut akan dimasukkan dalam penyusunan anggaran belanja tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan DKI 2013.
“Dana itu langsung kita masukkan untuk menambah ABT. Anggaran itu akan kita pakai untuk keperluan-keperluan yang lain,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/7/2013).
Selain Dinas Pendidikan, menurut Basuki, pengembalian anggaran yang tak terserap juga dilakukan oleh antara lain Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Pemadam Kebakaran Penanggulangan Bencana DKI, dan Dinas Pekerjaan Umum DKI.
Ia pun menyebutkan tak ada satu pun Satuan Perangkat Kerja Daerah (SPKD) yang menyerap anggaran hingga seratus persen.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, sejak APBD disahkan hingga 31 Mei 2013, pihaknya telah menyerap anggaran sebesar 20,83 persen dari target 97 persen. Menurutnya, tingkat penyerapan itu adalah salah satu yang tertinggi.
“Salah satu kendala penyerapan di dinas kami, misalnya, program rehabilitasi berat di SMP 194 yang masih belum selesai. Tapi, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman suku dinas,” kata Taufik.
Berikut ini adalah SPKD dengan tingkat penyerapan anggaran terendah, terhitung sejak 28 Januari hingga 17 Juni 2013.
1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI (2,18 persen)
2. Dinas Perhubungan DKI (4,04 persen)
3. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI (4,40 persen)
4. Dinas Pekerjaan Umum DKI (6,11 persen)
5. Dinas Kelautan dan Pertanian DKI (8,16 persen)
6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI (10,50 persen)
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI (10,55 persen)
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI (10,78 persen)
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI (12,23 persen)
10. Dinas Olahraga dan Pemuda DKI (12,83 persen)..[Kompas.com]
hehehe…jaman sekrg, anggaran sisa, terbuka semua, transparan. Goodjob pak JB.
Bangun/perbaiki sekolah2 negeri pak.
Atau bangun Rutan, untuk tindak pidana ringan/pelanggaran lalin/pelajar nakal.
kalau bisa dimasa yg akan datang program kerja harus yg realistis dan langsung mengena pada kepemerintahan dan masyarakat sehingga target bisa tercapai 100%. terimakasih atas transparansinya tapi skpd yg lain ko gak dicantumkan
heran dinas PU atau dinas Perhubungan serapnya rendah banget, jalan-jalan masih banyak yg bolong-bolong, hotmix aja semua biar tebelan….jadi bingung, cara kerja birokrat ini???
Yang sangat perlu adalah penerapan standar kualitas setiap barang yang dibeli atau ang dibangun. Jangan terulang lagi Sekolah di renovasi dengan biaya Rp 1 milyar, tapi belum 6 bulan digunakan su dah roboh. Lihat jalan yang di cor beton baru 1 tahun sudah terkelupas. Paving blok yang dipasang harus yang berkuali tas. Lihat gedung2 yang direnivasi dengan dana besar tapi hasilnya tidak ada. Penjarakan pejabat yang masih mengurangi semen, yang mengecilkan besi beton.
Jamannya bang Kumis semua terserap, makanya perut2 bos2 itu pada gendut2, jalanan pada macet krn siang2 sudah pada ngafe n karaoke….pusing utk habis2in anggaran. Syukur Pak JB datang menolong JKT
Penyerapan SKPD yang rendah kalau menurut kami ada 2 kemungkinan terjadi seperti itu :
1. pembuatan anggarannya ada yang asal dimasukkan dan tidak tepat guna bagi masyarakat, sehingga tidak berani diterusin, takut di reject oleh pak Wagub
2. mark up nilai project masih ada meskipun tidak sebesar yang dulu, sehingga ketika dijalankan, nilainya berkurang, sehingga terjadi kelebihan anggaran (meskipun sudah dipotong 25%)
3. SKPD saat susun anggaran tidak tahu mau buat apa lagi untuk kepentingan masyarakat. Tau nya yang sudah rutin-rutin wae…jadi ya berlebih dah.
Saran saja Pak, mbok ya setiap SKPD membuat program unggulan yang baru dan saling berlomba untuk melayani masyarakat DKI sebaik-baiknya dan seefisien-efisiennya. Udah ngak waktunya mikirin gimana supaya kantong pejabat tebal-tebal…Salam…Go…JB
yang patut didorong juga adalah pns2 yang memahami supply chain dan monev harus turun kebawah juga, tidak hanya diatas kertas…kalau ndak ada pnsnya…yah ditraining…kalau tak ada yang mau ditraining…saya bersedia diangkat jadi pns di dki jakarta yah…tapi tidak untuk daerah lain…kalau daerah lain mah akuuuuuuuuuut birokrasinya……….jadi tempe entar….sekolah tinggi2 pnsnya kok pada tahap implementasi kayak orang tak sekolah..(sori , bukan bermaksud pisik dan psikis yah)