DKI Ajak Pemkot Bekasi Kelola TPST Bantar Gebang

4
86

Ahok – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menangani  pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dana pengelolaan sampah yang sebelumnya dibayarkan ke swasta, akan diberikan kepada Pemkot Bekasi.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengatakan, jika Pemprov DKI akan memberikan kompensasi kepada Pemkot Bekasi. Anggaran untuk pengelolaan sampah senilai Rp 400 miliar per tahun yang sebelumnya dibayarkan kepada PT Godang Tua Jaya akan dialihkan.

“Mulai dianggarkan ke Bekasi per ton berapa duit. Biar itu menjadi penghasilan untuk Pemkot Bekasi. Kepala Dinas Kebersihan segera bicara sama Wali kota Bekasi. Biar Bekasi itu punya uang yang banyak dan resmi,” ujar Basuki di Balai Kota, Senin (28/9).

Selain rencana tersebut, Basuki juga meminta agar anggaran Pemprov DKI yang sudah masuk ke pengelola saat ini diperiksa oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab sejak lima tahun lalu, Pemprov DKI tidak mengetahui aliran anggaran tersebut.

“Tahun depan kita kirim surat ke PPATK. Bilang kita ingin tahu uang yang keluar ke mereka setiap harinya kemana saja sejak lima tahun. Aliran dananya kemana saja. Kasih tunjuk kepada kita aliran dana kemana saja,” ujar Basuki. [Beritajakarta]

4 COMMENTS

    • di negeri ini, menurut yang sudah-sudah, biasanya cuma setengah-setengah, dibelokkan ditengah jalan, diplintir dibiaskan dst dst. sehingga tidak tuntas.
      .
      contohnya : sembarang nuduh. . . . kagak terbukti, yang nuduh juga kagak diapa-apain, santai-2 saja,berlalu pergi dng kepala tegak n wajah tidak berdosa. . . . maka kriminalisasi merebak, bak jamur dimusim hujan. . .
      .
      kalau ppatk ketemu pelanggaran, pelakunya harus dibikin habis-bis-bis. . . . supaya mati loe beneran. . . .bukan mati ketoprakan, layar ditutup, eeeh hidup lagi loe. . . .
      .
      salam,

      • benar sekali.
        dan penyebar informasi2 yg menyesatkan, tendensius, fitnah, juga harus lebih diperangi. Biar masyarakat tdk dibanjiri informasi sampah, yg ujungnya membingungkan.
        Cyber crime harus diperkuat.

        • juga menurut yang sudah-2, dinegeri ini, kelihatannya, rakyat harus ikut aktif mengawal n aktif mendorong agar prosesnya jalan terus dan lurus!!!
          .
          saya percaya jokowi!!! tapi aparat pemerintah n negara ini, memang masih harus banyak-2 diperbaiki, dimodifikasi (terutama mental aparatnya), atau bahkan dirombak total, agar kebaikan, keadilan tidak terhambat sampai ketujuannya : rakyat banyak.
          .
          lihat saja “laboratorium pemda dki”, setalah diganti sekian ribu dari sekian ribu, dng interval super rapat pun, setalah lebih dari 1/2 masa jabatan ahok, baru” didapat performa seperti hari ini, bagaimana dng skala indonesia???. . . . maka paradigma harus dirubah : jangan semuanya diserahkan ke jokowi, kita semua duduk cantik dipinggir (=baik miturut orde yang lalu), membiarkan jokowi seorangan yg mumet, kasihan dan tidak fair bin tidak realistis kan!!!! . . . . ahok sudah buat “laboratorium” utk percepatan defacto kebaikan bagi nusa n bangsa, . . .kita ???
          .
          salam,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here