DKI Beri Dana Hibah untuk KPU Provinsi dan Bawaslu (video)

1
56

Ahok – Pemprov DKI Jakarta memberikan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebesar Rp 478.374.000 dan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 98.716.662.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, KPU DKI dan juga Bawaslu sudah cukup siap dan profesional untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI pada 2017 mendatang.

“Kami sudah bertemu 2-3 kali. Saya sampaikan semua yang penting dibuat transparan, terutama sistem pengawasan setelah pemilihan. Supaya orang bisa lihat tidak ada kecurangan,” ujar Basuki di Balai Kota usai Senin (16/5).

Dengan demikian, katanya, Bawaslu harus bekerja keras untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Pihaknya sudah menawarkan Jakarta Smart City untuk bisa dimanfatkan dengan baik terkait pengawasan Pilkada DKI ini.

Hal tersebut, katanya, karena Bawaslu tidak bisa membentuk banyak jaringan karena dananya pun terbatas. Dengan demikian mereka dipersilakan untuk membuat program untuk masyarakat bisa melaporkan kemungkinan kecurangan yang terjadi. Dari laporan di program tersebut, Bawaslu bisa melakukan penindakan yang seharusnya.

“Karena saya melihat bisa saja, fitnah macam-macam banyak. Jadi lebih baik dibuat transparan, seadil mungkin, baru orang bisa puas,” pungkasnya. [SP.Beritasatu.com]

Ketua KPU Jakarta: Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI. Hibah tersebut untuk pembiayaan selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada Februari 2017 mendatang.

Dana hibah untk KPU sebesar Rp 478 miliar, sementara untuk Bawaslu sebesar Rp 98 miliar. Semua dana tersebut diserahkan secara non tunai.

“Kami dapat Rp 478 miliar, itu untuk persiapan penyelenggaraan dan juga penyelenggaraan,” kata Sumarno, Ketua KPU DKI Jakarta, di Balai Kota DKI, Senin (16/5).

Dia menambahkan, anggaran akan digunakan untuk membayar sebanyak 144 ribu petugas penyelenggaran pemilu. Selain itu juga untuk logistik pemilu, seperti surat suara.

“Logistik itu terutama untuk pencalonan, pemeriksaan calon, verifikasi calon perseorangan, juga pencalonan lainnya, pemeriksaan kesehatan dan lain-lain,” ujarnya.

Menurutnya, dana hibah pada pilkada 2017, lebih tinggi dibanding sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya peningkatan jumlah pemilih, serta biaya komponen pencalonan sepenuhnya dibiayai oleh KPU.

Daha hibah ini sudah dihitung untuk estimasi dua putaran dengan jumlah enam pasangan calon. Jika tidak sampai dua putaran dan jumlah pasangan calon dibawah estimasi, maka anggarannya akan dikembalikan ke kas daerah.

“Kan itu anggaran proyeksi. Bukan berarti angka Rp 478 miliar itu pasti,” tandasnya. [Beritajakarta]

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here