DKI Selidiki Penyebab Lahan di Cengkareng Tak Tercatat di BPKAD

6
62

Ahok – Lahan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) yang ‘tak sengaja’ dibeli Dinas Perumahan dan Gedung disebut-sebut tak memiliki sertifikat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemudian menyebut sebetulnya DKPKP sudah ajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dicatat.

“Dia sudah ngajuin ke BPKAD. Makanya kita akan selidiki kenapa BPKAD juga tidak mau tindak lanjut. (Tapi) tidak disertifikatkan pun bukan berarti bukan tanah kami loh,” sebut Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).

Ahok tak tahu pastinya apakah benar DKPKP belum kantongi sertifikat atas lahan di Cengkareng itu. Tetapi tercatat sebagai aset.

“Jadi kalau dalam undang-undang tanah yang sudah kami kuasai, kami pernah keluar duit Rp 300 ribu saja di situ, itu boleh dicatat sebagai aset. Aset negara bisa dikuasai oleh swasta, yang aset negara yang dikuasai Pemda adalah aset Pemda. Kalau yang enggak dikuasai dan enggak dicatat kami bisa berdebat,” ujar Ahok.

Bukti kepemilikan, kata Ahok, tak harus berupa sertifikat kepemilikan tanah. Bisa saja berupa girik dan lain sebagainya.

“Lalu kalau ada BPN gila keluarkan sertifikat terus kamu kalah? Sama kayak Gedung Sate, ada yang pernah gugat, (padahal) itu punya kami (pemerintah). Enggak ada sertifikat juga itu punya kami, kami kelola. Pulau Sipadan-Ligitan, siapa yang menang? Yang mengelola,” ucap Ahok. [Detik.com]

6 COMMENTS

  1. Aset tanah milik Negara R.I telah banyak dirampas, Berapa banyak rupiah kerugian Negara???

    Sebagai contoh tanah milik PT. Pertamina (Persero) di Jln. Daan Mogot Km.14 luas 6 hektar, ada surat keterangan dari Kelurahan yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Cengkareng Barat yang bernama Bpk. Tarso.

    Diperiksa secara transparan agar warga Jakarta bisa update informasinya, apabila bersalah baiknya diberikan hukuman seberat-beratnya, diarak keliling Jakarta & biarkan warga Jakarta yang menghakiminya sampai mati. Lebih baik membunuh 1 orang corruptor daripada seluruh Warga Jakarta yang Mati terbunuh karena rakusnya para Corruptor.

    VIVA AHOKā€¦ FIGHT FOR RIGHT

  2. Sumanto dari BPN ternyata bolak-balik bicaranya, apa dan siapa pejabat di DKI JKT yang bicaranya tidak bolak balik apa pikun apa terima uang. Bahkan BPKAD dengan Heru. Sebelumnya si Sumanto ini kan mengatakan sertifikat tanah di DKPKP selang sehari katanya milik Toeti Sukarno, heran aneh, hanya penjahat bisa melakukan hal2 sulapan seperti ini, Indonesia 71 tahun merdeka ya begini aja. Dan ini warisn birokrasi DKI penuh korupsi dan tilepan sekian tahun menimpa petahana. Gila atau mati, ayo kerja kerja kerja sikat semua!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here