Jebakan Tikus Untuk Oknum Anggaran Siluman

7
58

Ahok.Org – Siapa yang bermain dalam anggaran yang telah dicoret lalu muncul lagi di APBD DKI, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih penasaran. Dia mengaku akan menggunakan “jembatan tikus” untuk menemukan siapa pemain anggaran siluman tersebut.

Basuki menyebutkan, ada dua pihak yang paling memungkinkan melakukan permainan itu. Mereka adalah pihak legislatif atau DPRD DKI dan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI atau dinas.

“Aku pasang jebakan tikus saja. Jadi cuma ada dua kemungkinan, oknum di DPRD atau oknum di SKPD,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Basuki mengakui tak perlu membentuk tim investigasi untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut. Dia hanya mengambil kebijakan “jebakan tikus” atau sistem e-budgeting untuk mengantisipasi munculnya anggaran siluman. Begitu ada e-budgeting, kata dia, hanya Gubernur dan pihak otoritas tertentu yang memiliki password dan bisa mengubah anggaran. Apabila ada yang tidak setuju dengan sistem itu, maka pihak itulah yang merupakan “pemain anggaran”.

Hingga saat ini, kata dia, DPRD DKI enggan membahas sistem e-budgeting. “Kalau DPRD enggak mau bahas gara-gara itu, berarti mereka yang main kan,” kata Basuki.

Basuki menyebut ada beberapa item anggaran yang sudah ia coret, namun muncul kembali dan disahkan oleh DPRD DKI. Terkait pihak mana yang memunculkan kembali anggaran tersebut, Basuki yakin tak ada yang mau mengaku dan bertanggung jawab.

Dengan penerapan sistem e-budgeting, akan semakin mudah dalam mengontrol anggaran. Selain menerapkan e-budgeting, Pemprov DKI Jakarta juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan menempatkan 50 intel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengecek aliran dana pejabat.

“Minimal kita enggak mau nuduh siapapun. Begitu ada e-budgeting keluar, kita tunggu, kalau ada yang kebakaran jenggot berarti dia yang ubah. Rejekinya dipotong,” ujar dia.[Kompas.com]

Basuki Ungkap Ada Kepala Suku Dinas Ditangkap Kejaksaan

7 COMMENTS

  1. memperumit masalah yang sudah rumit, yang udah disetujui DKI 1 DKI 2 dan Sekda di publikasikan saja sambil menunggu persetujuan DPRD , ntar kalo diubah kan jadi tau bahwa ini anggaran dah di coret kok bisa muncul balek

  2. libatkan pengawasan dari masyarakat luas, setuju gagasan @lovemata, publikasikan secara luas proporsal anggaran yg sudah disetujui, DKI-1, DKI-2 dan Sekda.

    Setelah disetujui DPRD, publikasikan kembali kemasyarakat secara luas, pasti seperti open system android, banyak masukan nantinya…. mau lihat yg lolos brp banyak??? 🙁

  3. Saya kutip dari link diatas: “Di pos tersebut, banyak ditemukan berbagai proyek yang diberikan kepada kontraktor yang sama. Padahal, kontraktor itu lebih banyak menyerahkan proyek kepada subkontraktor sehingga pengerjaan tidak maksimal.”
    Apa tidak bisa di “black list” kontraktor tsb. Dilihat siapa pemiliknya. Apa masih ada hubungan kekeluargaan dengan pejabat di Dinas PU atau DPRD.
    Kalau hanya dimonitor transaksi perbankan kurang pas. Umumnya dilakukan secara cash.

  4. Susah kalau birokrasinya masih birokrasi lama. Kalau saya jadi birokrasi lama yang korup, tentu akan berusaha menjatuhkan Jokohok. Kalau saya jadi DPRD yang korup dan jahat, pasti akan selalu mencari cari kejelekan dan berusaha menjatuhkan Jokohok. Memang sangat berat tugas jokohok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here