Jokowi Akan Evaluasi Penerapan KJP Selama 3 Bulan

6
62

Ahok.Org – Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi pada 1 Desember 2012 masih terus diawasi penggunaannya untuk dilakukan evaluasi.

Jokowi menuturkan ia akan mengawal dan selalu mengontrol penggunaan KJP dalam waktu tiga bulan kedepan. Dikatakannya, hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat apa saja yang masih menjadi kekurangan dalam program tersebut.

“Tahun 2013 nanti KJP ini uangnya banyak. Jadi perlu evaluasi agar maksud dari program ini tidak melenceng dari yang kami inginkan. Tiga bulan akan kelihatan dimana kekurangannya,” ujar Jokowi, Minggu (9/12/2012).

Orang nomor satu di Jakarta ini menjelaskan pihaknya menyediakan tim khusus untuk mengontrol penerapan KJP. Menurutnya hal itu sangat perlu sebagai bagian dari manajemen kontrol. Selain KJP, tambah Jokowi, program Kartu Jakarta Sehat juga akan dilakukan evaluasi.

Sebelumnya, Jokowi sempat menjelaskan tim pengawas program KJP akan terdiri dari beberapa unsur seperti pihak sekolah, guru, orang tua murid, masyarakat, dan LSM.[Tribunnews]

Berita Lainnya:

6 COMMENTS

  1. Saran saya utk KJP;

    1. Anak SD sebaiknya tiap seminggu sekali dana yg diisi dgn kata lain penggunaan tiap minggu.
    2. SMP tiap 2 minggu sekali.
    3. SMA tiap bln sekali.

    Sebab tiap tingkat berbeda, ini selain membantu juga melatih anak dlm mengatur uang, dan diharapkan dgn %tasi yg besar kena sasaran cara si anak memanfaatkan bantuan.

  2. disini anak sekolah mendapat bantuan dari pemerinta yang di dapat setiap tiga bulan. yang di setorkan ke rekening orang tuanya. dimana penggunaannya tidak di kontrol, tetapi semua orang akan dapat melihat dengan jelas jika uang itu di pakai oleh orang yang tidak berkepentingan jika sang anak usia sekolah tidak mempunyai baju, sepatu, kegiatan sekolah dan lain2x. dan bagi yang melihatnya wajib melaporkannya.

  3. setuju Jokowi Akan Evaluasi Penerapan KJP-KJS Selama 3 Bulan dengan melibatkan masyarakat,agar tdk dimamfaatkan oleh orang2 yg tdk nyaman dengan program jokowi-ahok.

  4. Tekanan Pengawasan lebih disasar kepada :
    1.Guru/Kep Sek yang gak bermoral, karena merasa berjasa mengusahakan KJP, minta komisi pada anak-anak masing-masing diminta setor sejumlah uang tertentu dengan bermacam alasan untuk sumbangan sekolah.
    2.Orang tua yang kurang menyadari kebutuhan anak tentang pendidikan baik untuk kebutuhan sekolahnya maupun kegiatan extra kurikuler
    3.Kelompok gaul anak-anak terutama leader diantara group mereka yang biasanya jadi tukang palaknya.
    4.Laporkan segera pada polisi jika diketahui ada pengguna Narkoba disekolah

  5. Sekedar saran, kalau KJP bisa diambil sebagai atm, penggunaannya akan sangat retan disalah gunakan, apalagi msh banyak org tua yg belum berpikir pendidikan itu penting.

    Bagaimana kalau pemprov dki bekerja sama dgn setiap elemen yg menjual produk yg akan dipakai siswa, contoh toko buku, toko baju dan sepatu, dll, semua yg berkaitan dgn program KJP

    Jadi KJP hanya bisa melakukan transaksi debit, utk pembelian barang2x yg berhubungan dgn pendidikan

    Atau saran lain setiap sekolah mengelar bazar setiap 1-2bulan, yg isinya penjualan buku2x, baju, sepatu, dll, kembali lagi semua transaksi dengan debit, tdk menggunakan uang asli

    Kalau diperhatikan kedepan, banyak org tua yg tdk sadar pentingnya pendidikan akan merampok anak sendiri, atau meminta setoran setiap bulan pada anak2x, karena dianggap anak2x atm berjalan

    Pada kasus2x tertentu bisa saja uangnya dipergunakan utk membeli makanan, karena hidup yg sangat pas2xan, mungkin banyak org tdk menyalahkan apabila digunakan utk membeli makanan, tapi akhirnya penggunaan KJP tdk tepat sasaran

  6. Ass..pa jokowi yg terhormat , mohon maaf sebelumnya, sy cuma mau berbagi cerita sj, sy merasa gerah atas tindakan salahsatu guru yg selalu mengsms sy , yg mana sy diminta untuk mengkoordinir ibu” untuk memberikan komisi dana kjp ke guru tsb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here