KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, NEWS » Jokowi Akan Gusur Pejabat Sudin yang “Enggak Bener”

Ahok.Org – Gubernur DKI Joko Widodo geram atas banyaknya pegawai negeri sipil di Suku Dinas Pemerintah Kota Jakarta yang kinerjanya jauh dari harapan. Tidak main-main, Jokowi akan mencopot pejabat yang telah “diciumnya” memiliki kinerja tidak baik tersebut.

Ditemui di sela acara pribadinya di Jakarta,Sabtu (19/10/2013) siang, Jokowi mengaku telah mencium adanya kebobrokan kinerja pejabat di berbagai suku dinas (sudin) di Jakarta. Dia pun mengaku paham mengapa para PNS itu bertindak demikian.

“Banyak sudin yang enggak bener. Kebanyakan itu mereka merasa jauh dari kontrol saya dan merasa jauh dari pengawasan, sehingga kerjanya tidak serius,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, pejabat suku dinas yang tak bekerja dengan baik tersebar merata di lima wali kota dan satu kabupaten kota di Jakarta. Namun, Jokowi enggan menyebutkannya secara detail.

Satu jabatan yang paling ketahuan yakni Sudin Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan Jakarta Timur, instansi yang kena amuk Jokowi saat melakukan sidak, Jumat(18/10/2013) lalu. Orang nomor satu di Jakarta itu pun melontarkan candaan terkait nasib pejabat yang dimaksud. “Siapa yang bilang mau dicopot? Mau tak ganti,” ujar Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, amarah Gubernur DKI Joko Widodo memuncak saat ia mengunjungi Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Jumat (18/10/2013) siang. Ia mendapati kepala Suku Dinas UMKMP Jakarta Timur beserta stafnya tak berada di meja saat jam kerja.

Jokowi yang kala itu berlaku layaknya masyarakat yang ingin mengurus izin pun marah. Sebundel data yang dia pegang dilempar ke salah satu meja pejabat itu hingga mengagetkan semua yang ada di ruangan.

Tak hanya itu, tanpa berkomentar, dia melenggang keluar ruangan ke mobilnya sambil membanting pintu mobilnya dengan wajah dingin.[Kompas.com]

  • Share/Bookmark

17 Responses to “Jokowi Akan Gusur Pejabat Sudin yang “Enggak Bener””

  1. Itu warisan budaya lama Pak…harus punya sistem baru kalau mau ubah Pak. Kalau di swasta, kita biasanya punya pusat pelayanan pelanggan yang dapat menampung dan membantu pelanggan untuk menyelesaikan kebutuhannya (termasuk komplain dan memastikan bahwa yang di komplain terselesaikan) dalam hal ini biasa disebut “Customer Service”. DKI dalam hal ini mungkin bisa bentuk “pusat pelayanan publik terpadu”. Agar independen kalau perlu dikepalai oleh pejabat setingkat SKPD, jadi tanggung jawab langsung kepada Gubernur dan Wakil. Perlu sistem yang terintegrasi untk semua wilayah DKI dan perlu main frame yang memadai untuk menyimpan semua data yang di update setiap hari oleh para staff disemua wilayah DKI.

    Fungsinya pusat pelayanan publik :
    1.semua komplain di 5 wilayah Jakarta dapat ditampung dan diberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkannya
    2. semua pertanyaan dan info yang dibutuhkan publik dapat dijawab oleh staff yang bertugas tanpa masyarakat harus dihalangi oleh batasan tempat tinggal atau mendaftarnya dimana serta waktu untuk bertanya
    3.urusan kapan IMB keluarpun bisa ditanyakan disini kalau perlu (datanya akurat dan terkoneksi/Intergrate data)
    4.dsb
    Keuntungan lain yang bisa didapat, seperti perbankan, setiap staff yang kerja di pemerintahan DKI dapat dpantau aktifitasnya, karena harus LOGIN untuk akses data di pusat Bank Data Pemprov, kalau tidak ada update data, artinya yang bersangkutan sedang main game kali…Mudah-mudah bisa membantu Pak….Salam…Go…JB

    Reply
  2. Kemungkinan struktur organisasinya yang masih mengikuti struktur lama ketika komputer belum ada. Jadi saat ini terlalu banyak pegawai nganggur jadi kerjanya membosankan. Apa tidak mungkin levelingnya dikurangi? Tanggung jawabnya jadi lebih jelas. Biasanya kalau levelingnya terlalu panjang/banyak, jika terjadi kesalahan akan saling menyalahkan.

    Reply
  3. Sekalian KaDisdik & KASUDIN yg setengah2 menyalurkan KJP ke siswa dan Minta Setoran untuk buat lolos SPJ BOP&BOS di JAKARTA.
    Agar oknum tidak bisa main mohon dibuat SPJ Online untuk BOP & BOS di jakarta. MAju terus JB

    Reply
  4. terus apa dong tugas dan kerja Walikota yg atasannya, notabene seatap beda lantai, dan tidak pernah mengevaluasi kinerja bawahannya !!!

    Dang yg paling menjengkelkan, kinerja Itwilprov, apa sich sebenarnya ?…, apa cuma mengusut kalo sudah kejadian korupsi dan diketemukan instansi lain….kok ya rada memalukan githu…

    Reply
  5. “Ketua2 yang jadi pengetua pejabat, menjadi Penanggung Jawab nya para PNS yang’ “Enggak Bener” ‘pekerja2 di Pemerintahan orang2 yg Ber Pendidikan’ Punya Tanggung Jawab, kerja2 ter Baik nya,di Nilai untuk, Guna Baik Dalam menjadi Suri Tauladan (Kan) kepada Masyarakyat Dan generasi muda penerus, “Pembangunan Negara” Saudara Saudari se Tanah Air, “Jangan Pudar Kan Harapan Bangsa Indonesia yang bertekad Untuk Maju Dan Punya Martabat di Mata Bangsa Kita Sendiri” Pemerhati Dari Negara2 lain nya MenJ√†di Pemantau,’ “Kerja2 yg men Dapat Nilai dari pekerjaan2 Saudara Saudari.” “Kita Memper Juang Kan nya Untuk “Generasi yang lebih Baik di Masa Depan” Untuk “Bangsa Indonesia Jaya Raya”

    Reply
  6. horeee….setelah setahun ama lik Jokowi, para punggawa praja yang belum bisa se-rel, bakalan dapat surat cinta…..
    gimana mau ASEAN goes local, eh….masih mblekutek di hal-hal cepethe bin cekeremes…padahal AFTA sudah muntup-muntup lagi…
    Jakarta Baru, new platform of clean and good governance of government (horeee…!!!)

    Reply
  7. itu tugas walkot mustinya ….masak semua harus jokowi yang sidak …perlu di tatar lagi walkotnya pak …dikasi waktu kalau dalam sekian waktu di reviwe lagi , kalau masih pelayanan masyaratnya rendah …wajib diganti …

    Reply
  8. Seharusnya Walikota yang menjadi atasan langsung ada rasa malu. Kalau dinegara Saudara Tua (pembuat Seiko,Toyota,dsb) pasti sudah mengundurkan diri. Sayang tradisi mundur karena malu tidak pernah ada dinegeri ini.

    Reply
  9. pak Jokowi, ayo budayakan “Pemberhentian”, semua yang tidak bisa bekerja dengan baik lakukan pemecatan/pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat, tidak dapat lagi pensiun… Jadi para PNS tidak berani main2 lagi…. Kalau tidak dilakukan budaya itu, sampai kapanpun tidak akan berubah…

    Reply
  10. Bagus pak Jokowi! Two thumbs!
    Memang masih banyak setan-setan warisan lama yang masih bercokol santai dalam jajaran pemprov.
    Sok menganggap enteng keseriusan Jakarta Baru.
    Setan-setan ini perlu dibuang ke laut, karena bisa menjalar dan bikin rusak sistem yang sudah mulai berjalan.

    Reply
  11. Bikin Kartu Kuning bayar dan minta tanda tangan plus cap bayar di kecamatan Pancoran JakSel..copot aja camat nya Pak jokowi..

    Reply
  12. rupanya baru tahu kekacauan birokrasi kita , masa walikota gak ada hak menggatur para sudin, yah kasihan lah walikotanya kalo di kantornya tapi anak buah pns ada yg dia gak berhak atur, kacau benar sistem birokrasi pemerintahan

    Reply
  13. Idealnya memang suatu organisasi ada pendelegasian tugas tugas sehingga seorang pemimpin tidak harus serepot ini untuk mengontrol struktur paling bawah, idealnya pak jokowi hanya menanyakan hasil yg diharapkan kepada walikota tentang apa apa saja kemajuan yg sudah di capai atau harus ada kinerja berdasarkan target2 yg harus dicapai dan setiap 3 bulan sekali di evaluasi.
    Namun memang saat ini metode kerja pak jokowi yg paling pas, kunjungan mendadak dan memberikan hukuman bagi pns yg tertangkap basah diharapkan dapat merubah mental para pns.
    Saya mendukung pak jokowi untuk mengganti walikotanya dan kasudinnya untuk memberi contoh kepada yg lain dan kalau bisa penurunan pangkat.
    Cukup sudah pak jokowi ahok satu tahun ini memberikan contoh dan sosialisasi mengenai jakarta baru, kinerja tahun kedua ini saatnya memberikan ketegasan kepada pns yg malas.

    Reply
  14. Sekali-sekali WALIKOTA sidak juga ke Balaikota.
    Kira-kira staff Balaikota apa sudah bagus juga yaaaa….???

    Reply
    • SETUJU
      Staff Balaikota juga banyak yang “nggak bener” kok…
      Ayo dong Pakde, terbuka juga donk….

      Reply
  15. hajarrr pak jokowi ahok….benahi jakarta,,
    benahi dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan,walikota…banyak yg ga bener tuch alokasi dananya..masih banyak lingkungan warga yg kumuh, banjir, aliran got2 ga beres..tp masalahnya setiap pelapor untuk wilayahnya menjadi incaran dari pejabat setempat..capek dechh..harusnya dirahasiakn dong pakde..seperti no telp, email, fb org…mknya perlunya untuk membentuk tim independence untuk menampung keluhan warga yg bertanggung jawab langsung ke pak gubernur dan wagub..

    Reply

Leave a Reply