Jokowi Dukung Ketegasan Ahok

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko “Jokowi” Widodo mendukung ketegasan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, dalam sidak Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau biasa disebut Balai Uji KIR Kendaraan.

“Memang harus ada tindakan tegas seperti itu,” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Jokowi menyayangkan atas yang terjadi di balai uji kendaraan tersebut. Dia prihatin atas penyimpangan dan “main uang” yang terjadi di sana. Dia mengatakan, aksi-aksi semacam itu yang membuat transportasi Jakarta tidak kunjung membaik.

“Uji kalau harusnya enggak lulus diluluskan ya gimana? Apa jadinya? Sudah pada tahu kan pasti?” ucap Jokowi.

Presiden terpilih periode 2014-2019 itu juga mengaku telah mendapatkan laporan soal hasil sidak sang wakil. Jika tindak lanjut sidak tersebut harus ada pejabat yang diberi sanksi, Jokowi menegaskan akan melakukannya.

“Kalau sudah jelas (bersalah) ya mau gimana lagi? Harus tegas dong. Hari ini kita lihat perkembangannya,” ujar Jokowi.

Ahok murka atas segepok uang

Wakil Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah saat sidak di UPT PKB di Kedaung Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (23/7/2014). Ahok melakukan sidak bersama dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Bambang Widjojanto dan Zulkarnain.

Di salah satu ruangan di kantor tersebut, Ahok mendapati petugas berseragam Dinas Perhubungan DKI. Di mejanya ada segepok uang senilai Rp 8 juta dalam pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000. Ahok kemudian menginterogasi pegawai itu karena juga terbukti menyimpan uang di kantong jaket hitamnya.

“Dapat berapa kamu sehari?” tanya Ahok.

“Bisa dapat Rp 27 juta, Pak,” jawab pegawai bernama Agung kepada Ahok dan disaksikan Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Wakil Kepala Dishub Benyamin Bukit, Kepala Inspektorat DKI serta, dua pimpinan KPK.

Setelah itu, Ahok menanyakan asal uang itu. Karena Agung tidak bisa menjelaskannya, Ahok pun geram. Dengan marah, Ahok memerintahkan agar petugas itu dipecat.

Belakangan, Agung mengaku bahwa dia bukan pegawai Dishub, melainkan karyawan perusahaan swasta yang sebelumnya menjadi operator di Balai Uji Kir. Agung mengaku sebagai calo alias penyedia biro jasa.

“Pakai baju Dishub biar rapi saja,” katanya.

“Semua PNS yang terlibat pasti tahu ada bagi-bagi duit. Semua harus dipecat juga supaya kapok,” kata Ahok dengan nada tinggi.

Melihat itu, Agung malah tersenyum.

Masih dengan nada marah, Ahok mengatakan, modus korupsi di PNS adalah memanfaatkan pegawai honorer agar mereka tetap bersih.

“Selalu permainannya begini. Pasti bilang yang honorer yang main. Kalau honorer kan dipecat bisa cari kerja lagi. Semua harus diperiksa, tetapi kalau dia enggak kasih data, kontraknya diputus dan dilaporkan ke polisi,” Ahok menegaskan. [Kompas.com]