Ahok,Org – Khawatir jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta semakin meningkat, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menghentikan kegiatan penertiban PKL.
Penghentian penertiban secara persuasif, dengan memberikan gerobak dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) hanya untuk sementara waktu.
“Kami belum berani melakukannya lagi. Karena dikhawatirkan dengan memberikan gerobak dan SIUP gratis ini, akan dibaca oleh PKL lainnya, sehingga mereka akan mengajak sanak saudara yang berada di kampung untuk datang ke Jakarta,” kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/2/2013).
Jokowi mengaku untuk mengantisipasi kekhawatiran itu tidak terjadi. Dirinya tengah memerintahkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), untuk melakukan pendataan agar semua PKL di Jakarta terdata terlebih dulu.
“Karena kami ingin mendata (PKL), lalu kita kunci. Agar datanya tidak membludak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengaku akan menertibkan sekira 23 titik lokasi PKL. [Okezone.com]
didata, diberi nomor anggota, lalu dikomputerisasi. Itu akan memperkecil peluang penyalah-gunaan sistem.
Pak, berdayakanlah itu camat, lurah dan RW…mereka yang paling tahu lokasi PKL di wilayah mereka masaing-masing….bisa lebih cepat terdata dan mereka pasti tahu mana PKL yang baru buka lapak diwilayah masing2…kumpulin mereka semua, beri tenggang waktu untuk memasukkan data PKL yang ada diwilayah masing2….setelah itu, tertibkan SEGERA…tidak boleh ada lagi yang baru…kalau masih muncul juga, minta pertanggung jawaban Camat dan Lurah ybs…kalau tidak bisa tanggungjawab, copot saja dari pada ribet dan ngak selesai-selesai…Salam Go..JB
Sedikit info ni pak….saya mau jualan di jalanan seperti dipasar pagi kota disana jualan omsetnya bisa banyak, pedagang disana sulit, usut punya usut ternyata itu harus izin ama rw setempat dan jg bayar sewa ke rwnya sebulan tergantung tempatnya nah yg saya mau tanya uang bulanan dari PKL yang diserahkan ke RW itu masuk kemana… kalau masuk ke Kelurahan setempat..wah..wah… tempat yang basah seperti pasar pagi, lokasari, pasar baru dll pasti besar banget pendapatannya….
Betul Bro tri.
Di wilayah seputaran: JL. Pasar Pagi Mangga Dua, JL. Pangeran Jayakarta, JL. Blustru-glodok, JL. Mangga Dua Abdad (Harco Mangga Dua), Jl. Gunung Sahari DLL. Bahkan harus bayar dengan ormas anarkis.
SALAM JAKARTA BARU
Walkot,Camat dan Lurah minta pertanggungjawabannya Pak JB klo sampai ada muncul PKL baru diwilayahnya masing2 termasuk yg lama dan pungutan2 liar oleh oknum aparat.
Kasihan saya sama duet Jokowi Ahok. Mereka orang baik yang dikerjain oleh banyak pihak termasuk oleh orang miskin yang dibelanya.
Saran saya buat Pak De dan Koh Ahok: Setelah masa pendekatan ke rakyat miskin berakhir tolong tegas kepada mereka terutama penghuni pinggir kali, waduk dan pendiri bangunan Ilegal. Merekalah penyebab banjir dan kriminalitas Jakarta.
Mereka itu kebanyakan orang kaya di kampungnya. Cuma nyampe di Jakarta berlagak miskin karena jiwa mereka miskin dan tidak tahu malu. Kalo terlalu baik kepada orang miskin Jakarta yang ada mereka akan bawa temen dan saudara dari kampungnya mumpung kesempatan bisa ngerjain pejabat.
Nggak segampang itu oknum rakyat ngerjain mereka berdua. Dibelakang mereka byk rakyat yg membela, relawan2 yg memberi informasi dg detail siapa saja yg jd penghambat program. Contoh di rusun marunda cepat atau lambat yg menghambat akan kena & nantinya sebelum oknum beraksi menipu JB rakyat akan melibas oknum tersebut lebih dulu. Saat itu akan segera datang
se 77777777777 bngttt
halah ini kerjaan RW dibacking (oknum) Kelurahan dan Kecamatan….dan pembiaran ini sudah berlangsung lamaaa sejak zaman Mataram….