Kalau Ada Moratorium PNS, Berarti Lulusan IPDN Juga Tak Boleh Diterima

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pertemuannya dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPNIKAPTK) Djohermansyah Djohan untuk bertukar pikiran.

Basuki mengaku ingin mengungkapkan semua alasan mengenai usulannya soal pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden Joko Widodo.

“Misalkan contoh, saya bicara dengan Presiden dan Presiden mengatakan moratorium PNS (pegawai negeri sipil) di seluruh Indonesia lima tahun. Tetapi, lulusan IPDN harus kita terima terus, apakah ini tidak mengakibatkan selama lima tahun diisi penuh dengan orang IPDN,” kata Basuki, di Balai Kota, Senin (14/9/2015).

Menurut dia, tidak semua lulusan IPDN menjadi PNS potensial. Bahkan, jika melihat di Pemprov DKI, ada beberapa oknum PNS lulusan IPDN yang justru tidak berkinerja baik.

Oknum tersebut kerap memungut bahkan menerima setoran dari pihak lain. Namun, lanjut dia, tak sedikit pula PNS lulusan IPDN yang berkinerja baik, seperti Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji dan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaedy Harahap.

“Kalau moratorium PNS, berarti seluruh IPDN juga tidak boleh diterima, itu baru adil. Karena dia (alumni IPDN) masuknya enggak melalui tes dan promosi terbuka, rekomendasi dari daerah. Ini yang menurut saya tidak adil,” kata Ahok, sapaan Basuki.

Seharusnya, lanjut dia, IPDN memiliki konsep seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Lulusan STAN, lanjut dia, tidak otomatis menjadi PNS Ditjen Pajak serta Kementerian Keuangan.

“Anda (lulusan STAN) harus tetap mengikuti seleksi dan seluruh universitas diterima,” kata Basuki. [Kompas.com]

–

Bersalaman, Basuki dan Alumni IPDN

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan alumni IPDN bertemu sejam lebih. Mereka akhirnya menemukan titik temu tentang wacana pembubaran IPDN. Clear!

Pertemuan ini berlangsung di kantor Ahok, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (14/9/2015).  Djohermansyah bertemu Ahok sekitar 1 jam 30 menit sejak pukul 15.30 hingga 16.53 WIB.

Djo dan Ahok menegaskan adu argumen tentang keberadaan IPDN sudah selesai. “Saya dari dewan pengurus alumni dari pengurus sengaja kita menemui untuk bisa mendapat klarifikasi tentang pernyataan Pak Gubernur,” ujar Djohermansyah yang juga menjabat Dirjen Otda Kemendagri ini.

“Rupanya dalam dialog dengan kami lebih pada konteks dan kontennya. Lebih dalam konteks kebijakan moratorium PNS tidak boleh ada penerimaan PNS di Indonesia,” kata dia.

Jika moratorium terjadi sedangkan IPDN terus menerima murid maka pemerintah daerah hanya akan menerima PNS dari IPDN saja. Akhirnya, tidak memenuhi standar keadilan karena perekrutan PNS DKI tidak selamanya dari IPDN.

Setelah memberi penjelasan pada wartawan, Ahok dan Djohermasyah lalu bersalaman.

“Maka sudah clear karena ini bukan soal pembubaran IPDN tapi dalam rangka ada keadilan. Saya paham Beliau. Sekarang alumni IPDN sudah bisa tenang bekerja,” pungkas Djo. [Detikcom]