Ahok.Org – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai belanja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terlalu tinggi. Belanja aparatur itu umumnya dilakukan pada rapat yang digelar, pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan sehingga berpotensi melahirkan pemborosan dan kebocoran anggaran.
Dalam seminar pencegahan korupsi di Balaikota Jakarta, Abraham memberikan contoh pada angka kenaikan belanja operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disampaikannya, ada kenaikan anggaran belanja sekitar Rp 3 triliun di tahun 2012 yang totalnya Rp 22 triliun. Sedangkan di tahun 2011, angkanya Rp 19 triliun.
Ia memprediksi, APBD DKI tahun ini akan menyisakan anggaran Rp 8 triliun. “Namun kenaikan belanja operasi lebih dimanfaatkan untuk kepentingan aparatur daerah, belanja kepentingan rapat dan lain-lain,” kata Abraham, Rabu (28/11/2012).
Menurutnya, ada tiga sektor yang paling mudah melahirkan potensi penyelewengan dan harus menjadi fokus bersama. Yakni, penganggaran APBD, pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Abraham juga mengimbau agar DKI dapat meningkatkan evaluasi pada pendapatan asli daerah. Karena idealnya, 80 persen APBD diperoleh melalui pendapatan tersebut.
“Pengadaan barang dan jasa naik 65 persen, itu juga harus dicermati pertanggungjawabannya. Karena untuk kebutuhan aparatur masih terlalu tinggi, tidak realistis dan tidak fokus untuk menyejahterakan rakyat,” tandasnya.[kompas.com]
Belanja aparatur terlalu tinggi…?!!! Dalam terminologi yang lain dapat berarti : boros, tidak rasional, tidak terarah, tidak memenuhi asas baku mutu perencanaan anggaran, ngawur, balakaciprut, rombengan, butut, inefisiensi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk terjadinya perilaku korup. RASIONALISASI KEBIJAKAN KOTA JAKARTA PERIODE 2012-2017 adalah WUJUD LAIN DARI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA — itu Presiden dan DPR-RI paham gak sih dengan substansi kebijakan Kota Jakarta periode 2012-2017 sekarang ini…? Kalau memang bener gak paham atau berlagak bego, sebaiknya pada mundur aja sebagai pejabat aparatur penyelenggara negara — sebagian besar rakyat udah gak butuh dengan kualitas pejabat tingkat nasional yang standarnya ada di bawah Pemrov DKI Jakarta periode 2012-2017 ini. Segera kemasin barang-barang dan secepatnya pulang kampung : urus saja nasib keluarga masing-masing di kampungnya dan jangan coba-coba berpikir untuk nasib bangsa dan negara ini. Gak pantaaaaaas…!!!
BUAT KEPALA KPK :BAPAK ABRAHAM SAMAD TERUSKAN PERJUANGAN BAPAK SELURUH RAKYAT MENDUKUNG.KALAU PAK ABRAHAM SAMAD BISA MEMASUKAN PENJARA PEJABAT TINGGI POLISI YG KORUPSI DGN PENJARA MAKSIMAL 20TH ATAU SEUMUR HIDUP,DAN MENGAMBIL SEMUA UANG HASIL KORUPSI UNTUK NEGARA,INDONESIA AKAN BEBAS KORUPSI,KRN YG DIBAWAHNYA PARA KORUPTOR AKAN TAKUT MELAKUKAN KORUPSI,KARENA PEJABAT TINGGI POLISI YG KORUPSI BISA DITANGKAP,APALAGI BAWAHANNYA.KALAU NAMANYA ABRAHAM SAMAD BETUL BETUL BERANI TIDAK HANYA BESAR DIOMONGAN SAJA,BUKTIKAN SECEPATNYA,RAKYAT MENUNGGU,BUKAN HANYA OMONGAN BESAR TAPI TINDAKAN NYATA.