KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BERITA, NEWS » Komentar BTP Soal Penangkapan Bambang: Kita Masih Butuh KPK!

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok angkat bicara soal penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut Ahok yang paling utama, KPK harus tetap ada.

“Kita sih berharap KPK eksis. Kita dukung full KPK untuk eksis karena kita masih butuh KPK. Yang jelas KPK selama ini bisa nangkap-nangkap orang. Kita harus dukung,” tutur Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Menurut Ahok selama ini, Pemprov DKI amat terbantu dengan kehadiran KPK. Salah satunya bersama Bambang menangkap pelaku KIR.

“Dia bantu aku nangkap KIR,” sambung suami Veronica Tan tersebut.

Lebih lanjut, Ahok menyampaikan, dirinya menyerahkan ke proses hukum soal penangkapan Bambang terkait kasus Pilkada Kotawaringin Barat ini.

“Ini susah ya jawabnya. Masing-masing punya argumentasi kan. Aku pikir kita lihat saja lah. Susah juga,” ujar Ahok.

“Makanya saya bilang biarlah itu proses hukum. Saya pikir polisi nggak sembarangan berani nangkap orang kalau dia nggak punya pegangan, KPK juga punya barang bukti baru berani menetapkan tersangka Budi Gunawan. Masing-masing punya argumentasi. Saya nggak tahu masalah kasus ini saya nggak pernah lihat buktinya,” lanjutnya. [Detikcom]

 

  • Share/Bookmark

3 Responses to “Komentar BTP Soal Penangkapan Bambang: Kita Masih Butuh KPK!”

  1. Jawaban bijak seperti itu Pak Gubernur. Objektif, Netral & tidak ada pemihakan kpd salah satu yg berperkara. Biarkan masalah diselesaikan oleh pihak berwenang, yg lain kl mau peduli boleh kawal jalannya persidangan sampai tuntas.

    Reply
  2. Sebaiknya pak Ahok merangkap sebagai Kapolri juga biar negara aman dan tentram

    Seharusnya ketentuan pencalonan seorang kapolri harus dari jendral bintang 3 dihapus saja.

    Siapa saja berhak menjadi kapolri, mulai dari polisi pangkat rendah, polisi pangkat menengah, polisi pangkat tinggi, tni segala pangkat, para pejabat negara, orang biasa juga boleh, bahkan pejabat KPK pun boleh mendaftar menjadi kapolri.

    Buat aja seleksi 10 orang terbaik Kapolri lalu dipilih oleh rakyat bekerja sama dg KPK, PPATK.

    Kenaikan dan penurunan pangkat ga harus urut satu persatu tapi harus bisa terbang dan loncat jadi orang dengan pangkat paling rendahpun bisa menjadi pangkat paling tinggi asalnya orang baik, ahli dan sangat profesional

    Reply
  3. Komen ini saya tulis dirubrik ini, karena tidak tahu harus tulis dimana sebaiknya.
    Tindakan jokowi dalam urusan kpk polri tahun ini, sungguh baik, mengutamakan hukum, menghormati lembaga pemerintah secara pantas,serta sangat memberikan pendidikan serta mencerdaskan wni (tentu hanya bagi wni yg mau saja).
    .
    Bagi kpk, seperti biasanya, penetapan tersangka harus ditindaki dengan saksama(termasuk : sampai tuntas-tas), dengan demikian, kesan bermuatan maksud tertentu diluar pangsa tugasnya, akan tereliminir. Apa bila terjadi sebaliknya, tanggung jawab penuh harus diemban, suka-rela maupun dipaksa.
    .
    Apabila terbukti, maka proses sampainya bg dapat diajukan, harus dibuka tuntas ke public, diikuti pertanggung-jawaban dari setiap unsur dari tiap level pengambil keputusan (baik yg memberikan tandatangan maupun paraf persetujuan).
    .
    Bagi polri, hal serupa harus dilakukan terhadap penetapan bw sebagai tersangka. Apabila tidak terbukti, selain tanggung jawab penuh harus diemban, proses penetapan bw sebagai tersangka dan pemberian perintah penangkapan yg telah terjadi harus dibuka habis ke masyarakat, termasuk perhatian diberikan kepada pelapor yg telah memilih waktu dng pas.
    .
    Apakah itu perorangan, parpol, kompolnas, dpr atau siapapun tanpa terkecuali, dalam kasus ini, harus bisa menunjukkan fakta kinerja yang proper kepada para wni dng gamblang terbuka, serta mengambil konsekuensi penuh atas apa yg telah dilakukannya, baik suka-rela atau dipaksa. tidak ada main-2 or plintiran-2 lagi.
    .
    salam,

    Reply

Leave a Reply