Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggelar rapat pimpinan (rapim), di Balaikota, Senin (12/1/2014) pagi ini. Adapun permasalahan yang dibahas dalam rapim terkait keberlanjutan nasib proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM).
“Kalau PT JM mau membangun depo di lokasi lain selain Waduk Setiabudi dan Tanah Abang, mereka harus lelang lagi dengan perusahaan lain. Tidak boleh langsung bangun depo seenaknya, karena yang mereka ajukan itu pembangunan depo yang lama, makanya ini mau dikomunikasikan di rapim,” kata Ahok, di Balaikota, Senin (12/1/2015).
Dalam rapim itu, Ahok menegaskan tetap akan menggunakan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, yakni tingkat bahaya pembangunan depo di atas Waduk Setiabudi. Menurut Ahok, pembangunan di atas waduk dapat membuat waduk jebol dan banjir meluap di wilayah BKB (banjir kanal barat).
Ia pun mencurigakan ada oknum yang memberi izin pembangunan depo monorel di Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. “Berarti dulu (ada pejabat) yang mengatakan boleh membangun depo di Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. Seharusnya tidak bisa,” kata Ahok.
Ia juga mengaku telah membicarakan perihal monorel oleh PT JM bersama Presiden Joko Widodo. Presiden menyetujui keputusan Ahok untuk membatalkan proyek monorel oleh PT JM jika kalkulasinya tidak sesuai.
Di sisi lain, Direktur PT JM Sukmawati Syukur merasa tidak terima dituding memaksakan pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut dia, pembangunan depo di sana merupakan kesepakatan yang tercipta antara Pemprov DKI dengan PT JM.
“Lokasi (pembangunan) depo itu yang menentukan adalah Pemprov DKI. Kami, PT JM hanya mendesain saja,” kata Sukmawati.
Ia pun mengklaim pihak PT JM telah mendapat restu Menteri PU terdahulu Djoko Kirmanto untuk membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi. Di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemprov DKI dengan PT JM, lanjut dia, kewajiban mengadakan lahan untuk pembangunan depo merupakan kewajiban Pemprov DKI. [Kompas.com]
jangan sampai bpk mengalah atau kalah dengan Pt jm ttg pembangunan depo trutama di atas waduk. ingat: bpk sudah brusaha membebaskan waduk dr rumah kumuh. kalau depo di bangun di dekat waduk maka air waduk akan terkena polusi oil yg keluar dari monorail. yg jls air waduk akan semakin kotor.
Ga selesai-selesai dah…
Terlalu lama dan beresiko, apalagi dizaman menteri PU lama, tanpa Ada batas waktu selesainya dan denda, segera putuskan siapa yg bisa menyelesaikan dlm 2tahun misalnya
hahahaha….karena salah dari awalnya jadi berlarut2, pak warga jakarta dll masih banyak karyawan kerja di gaji 500rb bersih hanya untuk bertahan hidup…gmana tuh pak, diurus dong…cuma jalan aja….dll.harusnya dki membuat peluang kerja untuk semua warga indonesia dengan gaji standar yang telah di putuskan sendiri oleh gubernur…sidak perusahaan pak…banyak yang bermain pajak dll…model yang ada saat ini membuka pt bermain tender karyawan gaji kecil dan dapat fee dari pemberi tender dan fee di bagi2..kasihan rakyat…