Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ingin Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota dan DPRD Bekasi bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
Ahok ingin menuntaskan permasalahan yang telah berlarut-larut itu selesai dengan duduk bersama. Dan kedua Pemerintahan sepakat untuk memutus kontrak dengan pihak pengelola TPST Bantargebang, yakni PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigate Organic Energy Indonesia.
“Bilang sama Bekasi, baik-baik, sama-sama putuskan (kontrak) dong. Karena kita sama-sama punya kepentingan,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).
Ahok bilang kuncinya adalah bekerjasama dengan Bekasi, dan “Godang Tua (PT. GTJ) harus diputus kontraknya,” katanya.
Untuk memutus kontrak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melayangkan Surat Peringatan hingga tiga kali. Bila itu terjadi Pemprov DKI akan memenangkan gugatan di pengadilan.
Menurut aturan, ujar Ahok, pelayangan SP1 ke SP3 itu 105 hari. Dan berarti pemutusan kontrak dengan PT. GTJ bisa saja terjadi pada Januari 2016 mendatang.
Ahok juga tidak memusingkan, kalau pengelolaan sampah akan diambil alih oleh Dinas Kebersihan DKI. Kata Ahok pengolahan sampah itu gampang.
“Kelola sampah itu cuma ngaduk sama tumpuk-tumpuk doang, makanya kami mesti bangun incinerator (mesin pembakar sampah),” katanya.
Kuasa Hukum PT. GTJ dan PT. NOEI Yusril Ihza Mahendra ingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI menangani persoalan Pengelolaan Tempat Sampah Terpadu (PTST) Bantargebang dengan hati-hati.
Yusril mengatakan, bahwa tidak ada daerah atau kabupaten/kota yang mau menampung sampah dari Jakarta. Itu juga termasuk daerah di sekitar Jakarta, yakni Bogor dan Tangerang, “Yang mau hanya Bekasi,” ujar Yusril di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2015). [Tribunnews.com]
–
Basuki Ajak Permasalahan Bantargebang Diselesaikan dengan Baik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memutus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Hal itu lantaran, PT GTJ tidak memenuni beberapa kewajibannya.
Beberapa kewajiban tersebut seperti menanam pohon di sekitar TPST Bantargebang, buat lapisan sampah dengan tanah, saluran air di dalam TPST, serta lainnya.
“Mereka mesti buat kalau ditumpuk mesti ada lapisan tanah. Biar kalau kebakaran bisa berhenti dimana. Terus mesti bikin saluran juta, itu semua tidak dilakukan,” kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/11).
Basuki mengaku, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemprov DKI. Namun, semuanya telah diserahkan kepada PT GTJ, dengan kompensasi membayar tipping fee.
“Kan DKI telah menyerahkan kepada Godang Tua Jaya untuk mengatur. Dititipkan ke Godang Tua, dia dapat tipping fee,” ujarnya.
Basuki pun berencana mengelola sendiri sampah di PTSP Bantargebang. Sehingga beberapa kewajiban tersebut bisa dilakukan dan menambah fasilitas lainnya. “Ya sudah kalau gitu DKI kerjain sendiri supaya kewajiban kita bisa penuhi. Kalau nggak nanti ada temuan dong, tipping fee untuk bikin buffer zone masih pakai APBD,” tuturnya.
Namun, Basuki mengajak agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Mengingat Jakarta merupakan Ibukota negara, yang merupakan wajah depan Indonesia. “Kita sama-sama punya kepentingan ya sudah. Kita sama-sama selesaikan,” tandasnya. [Beritajakarta]
P Gubernur,
seharusnya dari awal, statement ini yang keluar ( “Kita sama-sama punya kepentingan ya sudah. Kita sama-sama selesaikan,”)
Dengan terlontarnya kata2 yg “seakan akan” menyerang DPRD Pemda Bekasi dll, maka “mereka” yang memang tidak suka dengan p Gubernur menggunakan kesempatan untuk menyerang !
Semoga masalah sampah DKI bisa cepat diselesaikan
NB: seperti main kartu..jika kita belum pegang kartu As..jangan buru buru “menantang” lawan main
Jika DKI belum memiliki (minimal 2 unit) pengeloaan sampah modern..maka Pemprov DKI tidak bisa tidak akan sangat “bergantung” kpd daerah lain
MAJU TERUS p BASUKI..PERANG MELAWAN ANDA SEDANG DIPERSIAPKAN MEREKA YANG RUGI NGGA BISA KORUPSI LAGI..hi..hi
kelebihan tonase sampah DKI per hari, kan udah diback-up tipping fee. Memang bunyi MoU nya gimana, kok berantem soal siapa wanprestasi…?
Seyogyanya warga DKI Jakarta yg diwakili DPRD, langsung bicara ketika kepentingan daerahnya dan rakyat yg diwakilinya dirugikan, malah adem ayem…seakan bukan urusan gua, itu kan soal mangkok nasi tetangga….
Pikir2 tumpukan sampah dr bekasi dipindahin ke gedung dpr aja yah, ada bagusnya biar mereka pikir n belajar jg kepentingan rakyat itu spt apa drpd mikir gimana korupsiin uang rakyat terus.
Ada tanggapan DPRD DKI. haji Lulung memberikan statement yg kesannya manas-manasin tanpa solusi. Tuh ada di media online
DPRD yang katanya WAKIL RAKYAT TERHORMAT bisanya hanya menambah beban pemprov DKI bukan membela malah menyalahkan Pemprov DKI, emang sontoloyo tuh Oknum DPRD.
105 hari, kalau bantargebang tetap ditangan yang ini, ditambah ceng-ho segala, seperti apa sampah di jkt jadinya ???
.
kerja sama dng pemda sekitar, khususnya dalam hal kini, adalah bekasi, memang utama; tapi dalam situasi masa kini, tetap tak kalah pentingnya, punyakah lahan lain utk tampung sampah sementara !?!? untuk eliminir 105 hari may be plus waktu utk ngebangun insinerator ???
.
kan, senjata harus ditangan, bukan utk perang saja, tapi juga utk jaga perdamaian !!! kalau tidak, rakyat yang kasihan, kan !!
.
salam,
p gubernur keluhatan anda sudah capek diganggu oknum yang tidak suka denghan bapak …coba agak tenang sedikit agar masalah ini bisa selesai , agak mengalah pak agar sampah terangkut …sementara pikirkan punya tempat pembuangan sampah sendiri gak perlu numpang didaerah lain …saya tahu ini semua adalah kerjaan gubernur terdahulu …tetapi kan harus diselesaikan …jangan minta atau mengharapkan DPRD DKI banti …tidak mungkin ..bapak harus cari solusi sendiri ..pasti bisa pak ..tidak ada yang tidah bisa buat bapak ahok tercinta …