Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan ada kecurangan yang dilakukan dalam proses lelang jabatan kepala sekolah. Namun, kecurangan itu masih sulit dibuktikan karena merupakan kecurangan sistematik.
“Ada kecurangan. Kecurangan kayak pemilukada saja. Sistematik, agak susah dibuktikan,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/1/2014).
Ahok menjelaskan, ada oknum kepala sekolah bersama oknum Dinas Pendidikan DKI yang terbukti melakukan diskusi bersama terkait soal tes lelang jabatan kepala sekolah.
“Mereka terbukti kok belajar bareng, belajar soal. Terus dibatasi yang ikut ke tahap berikutnya siapa aja, sekian nilainya. Jadi mereka batasi, mereka yang lolos temen-temen dia juga. Inikan namanya ingin mempertahankan status quo,” terangnya.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi guru-guru untuk tidak belajar saat tes lelang jabatan kepala sekolah karena mereka masih punya waktu yang luang untuk belajar.
“Harusnya guru-guru kalau lagi liburan, mereka tingkatin kinerja mereka dengan belajar. Satu hari cuma ngajar berapa jam. Enggak ada alasan guru-guru enggak belajar,” tukasnya. [Okezone]
waduh curang bgt donk klo temen2nya doang yg dilolosin skalian aja saudara2nya jg dilolosin jg, susah kalau mental nepotisme dr jaman kumis. udah pak jokowi sesegera tanda tanganlah penggantian kepala dinasnya sesegera mungkin agar pendidikan dijakarta lbh baik. i love ahok
Akhirnya Taufik CS habis juga. Sepandai pandai nya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ganti Semua aparat curang dan Kroninya agar guru jujur dapat berprestasi. Maju trus Pak Ahok
Kadis Pendidikan DKI Taufik Yudhi Mulyanto, tidak bisa mengikuti irama perubahan Gub Wagub JOKOWI AHOK, Taufik masih bekerja dengan gaya-gaya lamanya dan itu masih terjadi sekarang ini, Taufik masih tutup mata (pura-pura gak lihat)bahwa uang BOS dan BOP di sekolahan SD NEGERI masih sering di pungli oleh oknum Kepala Seksi Pendidikan Dasar tingkat Kecamatan (di baca : Kasie Dikdas Kecamatan)melalui kerjasama dengan perantara K3S (singkatan dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah) kejadian ini semua terjadi di seluruh KECAMATAN yg ada di DKI JAKARTA, ada berapa jumlah kecamatan se-Jakarta angkanya sama dengan jumlah KASIE DIKDAS Se-Jakarta banyak betul jumlah oknum itu, mereka memang tidak minta langsung tapi mintanya ke pengurus K3S Kecamatan, pengurus itulah yg mengumpulkan uang PUNGLI itu utk disetorkan ke KASIE DIKDAS KECAMATAN, mereka itu pakai rumus berdasarkan jumlah murid SD NEGERI nya per siswa Rp 3.000 X Jumlah murid suatu sekolah SD NEGERI kalo SD NEGERI itu punya murid 200 orang yah di kalikan saja lalu bayar ke K3S itu baru utk uang BOS dari APBN ini di bayar per bulan lho,kalo utk uang BOP=Bantuan Operasional Pendidikan yg diberikan oleh pemda DKI (BOP sumber dari APBD DKI)sama nasibnya kena pungli juga dengan rumus Rp.7000 di kali jumlah siswa SD NEGERI, jika contoh SD Negeri Keramat 03 punya murid 289 0rang yah tinggal di kali kan saja itu uang yg harus di setorkan ke K3S dari situ uang mengalir ke KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DASAR ini juga di bayar per bulan walaupun uang BOP turunnya dua bulan sekali yah bayarnya di rapel. Mereka menyebutkan bahwa uang PUNGLI itu sebagai uang MONITORING yg di kumpulkan oleh K3S utk di setor ke KASIE DIKDAS KECAMATAN, Tetapi aneh Bin Ajaib ketika para Kepala Sekolah SD Negeri ingin men SPJ kan pengeluran tersebut tidak bisa/tidak boleh mereka menyebutnya “Tidak Boleh di Bunyikan” jadi lah bikin sulap-sulap laporan SPJ BOS dan SPJ BOP karena utk menutupi pengeluaran pungli tersebut ini masih terjadi sampai sekarang dari jamannya FAUZI BOWO sampai jamannya JOKOWI begini-begini saja tidak ada perubahan, lho bagaimana mau ada perubahan KADIS PENDIDIKAN nya orangnya masih yang sama TAUFIK YUDHI MULYANTO sebagai Kadis Pendidikan DKI sejak jamannya FAUZI BOWO sampai JOKOWI dia-dia juga orangnya…bagaimana mau berubah, oleh karena itu pak JOKOWI AHOK mohon pilih KADIS Pendidikan yang baru yg bisa membawa irama perubahan kerja di lingkungan dinas pendidikan DKI salah satu isu terpenting yg harus di tanyakan komitmennya kepada KADIS yg baru adalah menghapus segala bentuk pungli uang BOS dan BOP di sekolah SD NEGERI se-Jakarta, nasib hampir sama pula yg di alami oleh teman-teman KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI/SMA NEGERI/SMK NEGERI se-Jakarta tetapi bentuk organisasinya saja yg beda yaitu di kumpulkan oleh MKKS (Singkatan dari : Musyawarah Kerja Kepala Sekolah).Memang uang BOS dari APBN turunnya langsung online ke BANK DKI rekening sekolah negeri, begitu juga BOP dari Pemda DKI bersumber dari APBD DKI turunnya langsung ke rekening sekolah negeri melalui BANK DKI…Tetapi setelah turun nasibnya wooow parah di pungli sana-sini, di TINGKAT WALOKOTA pun sama selalu minta jatah kalo ada kegiatan di SUDIN DIKDAS JAKBAR mereka minta nya ke K3S pakai rumus juga per siswa sekian rupiah di kalikan jumlah murid dlm sekolah negeri itu contoh kegiatan antara lain : LEBARAN BETAWI, TEA WALK=Jalan-jalan akhir tahun SUDIN DIKDAS JAKBAR Desember 2013 per siswa para Kepala Sekolah SD NEGERI di minta Rp.2000 X jumlah siswa SD NEGERI nya ini kegiatan rutin mereka setiap akhir tahun ini di hadiri langsung oleh Kasudin DIKDAS JAKBAR nya di tempat wisatanya, Ketika hal ini di tanyakan oleh PEMROP atau LSM atau Media Massa jawabannya sudah bisa kami TEBAK, yaitu bahwa uang kegiatan TEA WALK bukan berasal dari uang sekolah melainkan dari sponsor utama buku penerbit, atau mereka jawab begini bahwa uang kegiatan TEA WALK SUDIN DIKDAS JAKBAR berasal dari uang pribadi para Kepala Sekolah dan tidak menggunakan uang BOS BOP (Ini Jawaban Modus Jika ada yg Bertanya)semua jawaban KASUDIN DIKDAS JAKBAR sudah kongkalingkong dengan K3S se Kecamatan yg ada di Jakarta Baratnya, jika ada yg bertanya jawabannya kompak yah itu kalo enggak jawab nomor satu atau jawab nomor dua sdh jd jawaban modus, ini terjadi sejak jamannya FAUZI BOWO sampai sekarang jamannya JOKOWI AHOK masih ke enakkan dalam zona nyaman pungli sono-sini, oleh karena itu kami para Kepala Sekolah SD NEGERI se-DKI memohon kepada GUB dan WAGUB DKI untuk mereformasi DINAS PENDIDIKAN DKI Jakarta di tahun 2014 dengan mengganti orang-orang lama dengan orang-orang baru melalui LELANG JABATAN Kadis Pendidikan, LELANG JABATAN Kasudin DIKDAS JakBar, LELANG JABATAN Kepala Seksi DIKDAS Kecamatan, LELANG JABATAN Pengawas TK/SD, LELANG JABATAN KEPALA SEKOLAH secepatnya pak AHOK kami menginginkan adanya perubahan di lingkungan tempat kami bekerja sekian dan terima kasih. Di tunggu realisasinya utk perubahan pendidikan di Jakarta.
Mohon Kepada Pak Ahok untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri intel kejari/POLDA METRO Unit Ekonomi Khusus untuk menangkap tangan (operasi tangkap tangan) pelaku KORUPSI PENDIDIKAN DKI bisa objeknya yaitu 1. Kepala Sekolah Negeri beserta Bendahara dengan barang bukti stempel-stempel palsu, kwitansi-kwitansi palsu, BAP ANGGARAN KEGIATAN palsu 2. Ketua K3S Kecamatan dan Bendahara K3S Kecamatan sebagai pengumpul uang PUNGLI dari para Kepala Sekolah Negeri SDN dengan barang bukti lembaran tunai uang setoran,draf anggaran kegiatan K3S palsu, kwitansi-kwitansi pengeluaran K3S palsu dan stempel-stempel palsu 3. Kepala Seksi DIKDAS Kecamatan dengan barang bukti lembaran uang setoran pungli dan penyetornya yaitu K3S ketika bertemu utk menyetorkan hasil uang yg terkumpul kepada KASIE DIKDAS KECAMATAN biasanya ini transaksinya ada di dalam ruangan KASIE DIKDAS yg tertutup pintunya…..dari 3 objek target tangkap tangan ketika berhasil di tangkap basah maka akan di ketahui uang itu mengalir kemana saja bisa penegak hukum menyelidikinya sampai sejauh mana uang itu mengalir. Tujuan di adakannya Operasi Tangkap Tangan ini utk menimbulkan “Efek Jera” bagi pelaku korupsi di lingkungan dinas pendidikan di DKI Jakarta, bahkan kalo ini di laksanakan akan menjadi yang pertama kali di INDONESIA yg bisa di ikuti para Kepala Daerah lainnya di Indonesia utk membersihkan lingkungan pendidikan di daerahnya dari birokrasi pendidikan yg KORUP. Sekian dan terima kasih, Salam Hormat saya untuk pak Ahok!
pecat dan pidanakan segera birokrat pemprov DKI Jakarta, yang masih KKN dan korupsi..sungguh heran tidak tercium Itwilprov… aparat Kejaksaan segera lacak, masak yg beginian mesti KPK sech…
Makanya aku ga setuju banget kalo guru disebut pahlawan tanpa jasa..wong mereka pekerja yang menerima upah dan fasilitasnya.. dimana pahlawannya…Soal keculasannya sami-wawon dengan profesi lain…jika ada kesempatan nyolong pasti 100% diembat…