KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BERITA, LAWAN KORUPSI!, NEWS » “Nggak Bisa Lagi Sistem Sogok”

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan Jakarta yang dipimpinnya kini sudah berubah sejak era Jakarta Baru. Ahok menegaskan di masa kepemimpinannya, dia benar-benar mengharamkan praktik korupsi dan sogok menyogok yang dulu lazim ditemukan saat berurusan dengan birokrasi.

“Saya sudah bilang Jakarta sudah berubah, nggak bisa lagi disogok,” kata Ahok saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu 2014 di Hotel JS Luwansa di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).

Ahok mengungkapkannya ketika berhadapan dengan beberapa warga yang datang mengadu ke Balai Kota. Dia beberapa kali didatangi oleh pelaku bisnis yang mengeluh tak lagi dapat proyek atau proyeknya terancam gagal karena sistem pengadaan baru yang berbasis online di DKI.

“Pernah pelaku usaha kos-kosan. Dia datang mengadu. Saya bilang itu peruntukannya tidak benar. Dia jawab, dulu kalau kita bayar boleh pak. Sekarang dia ngadu diperas dan nyogok sampai Rp 7 juta. Tapi saya bilang itu enggak boleh lagi. Masalahnya orang sudah diperas dulu baru ngomong, ya sudah,” tuturnya.

Ke depan, Ahok mengungkapkan akan memaksa sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Badan PTSP sendiri sudah dibentukny dan beberapa waktu lalu Ahok melantik kepala Badan PTSP. Dia memprediksi gebrakan anti sogok itu akan tetap mendapat banyak perlawanan dari pegawai di lingkungan Pemprov.

“Tahun 2015 kita akan paksakan PTSP. Saya perkirakan pasti bakal berantem ini. Pasti ada perlawanan. Tadi saya dapat laporan sistem IT belum terkoneksi, masih masalah. Saya bilang biarin saja, enggak apa-apa. Kalau gebrakan ini bisa berhasil, gesek menggesek sudah enggak ada lagi pada 2016,” pungkasnya. [Detikcom]

  • Share/Bookmark

3 Responses to ““Nggak Bisa Lagi Sistem Sogok””

  1. Kemana laporan untuk pembangunan yg melanggaran tata ruang, semisal menggunakan jalur hijau untuk warung makan DLL.

    Reply
  2. Pak Gubernur

    Dalam memimpin suatu pemerintahan yang mana dalam tanda kutip sudah kebanjiran oknum koruptor.

    Tidak bisa menggunakan gaya Malaikat, tapi harus gaya penegak hukum.

    INi salah satu persoalan yg dihadapi Bapak karena Bapak katakan masa lalu kita lupakan yang penting sekarang harus bersih.

    Namanya manusia ,dibilang seperti itu ,mintanya lebih dan mengangap aneh aneh:
    1.Memang gak bisa mengungkap Korupsi masa lalu
    2.Penakut
    3.Tidak punya backing kuat
    dll

    Mulanya minta KPK dan Polri dan Kejaksaan
    Memeriksa 3 tahun laporan penggunaan APBD sebelum Pak Jokowi dan Bapak jadi Gubernur.

    Kalau menuruti laporan Inspektorat,BPKP dan BPK .,mah nothing.

    Kan bapak sendiri pernah mengatakan WTP tapi ada yg masuk Penjara.

    Dalam Politik harus kejam ,tapi kekejamannnya untuk niat baik.

    Pak SBY kan sudah bilang ,Politik itu Kejam

    Kalau main cara belas kasihan ,tidak menyelesaikan masalah.

    Masukan TNI didalam Pemerintahan dan POLRI

    Komandonya mudah,kalau PNS jadi oknum bagaikan Ular berkepala 2, sulit handlenya.

    Kan sudah ada contoh,Tersangka Koruptur TRans J
    Dah ada bua harta nya dimana mana dan awewek.

    Berani bawa ke rana politik dan menyalhkan JOkowi
    Koruptor yg salah saja kejam.

    Masa Bapak Bapak yg niat baik gak berani jadi si Raja Tega

    Reply
  3. Solusi buat DKI

    1.) Bubarkan KMP + FPI
    2.) Revolusi Mental warga DKI agar tidak menjadi PNS, Karyawan, Buruh, Pejabat tetapi menjadi entrepreneur
    3.) Revolusi Mental warga DKI agar tidak buang sampah dan limbah di got, sungai, kali, jalan, laut, pantai.
    4.) Rampingkan jumlah PNS dari 105.000 PNS menjadi 5.000 PNS saja agar hemat APBD
    5.) Convert/ Ubah semua mobil dan motor berBBM menjadi mobil dan motor listrik agar hemat APBN
    6.) Beli 1.000 bus tingkat gandeng listrik untuk transportasi darat
    7.) Beli 1.000 kapal feri listrik untuk transportasi laut
    8.) Semua penjahat harus dimiskinkan disita hartanya untuk korban kejahatan dan negara + harus dibuntungkan 2 kaki, 2 tangan 2 mata harus didonorkan untuk efek jera
    9.) 70% penjara, lapas, rutan dibongkar dan diubah menjadi hutan kota untuk mencegah banjir
    10.) Pemprov wajib kasih modal yg banyak + pelatihan entrepreneurship kepada warga yang berbakat.

    Reply

Leave a Reply