Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menyesali proses pelaksanaan lelang jabatan kepala sekolah yang diduga diwarnai kecurangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membentuk tim investigasi menelusuri dugaan tersebut.
“Saya sudah punya segepok datanya dari guru-guru segala macam, saya sudah punya,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Melalui tim investigasi dan penelusuran data itu, Basuki ingin menguji para calon kepala sekolah yang lolos tes kompetensi bidang apakah benar jujur atau tidak. Menurutnya, para kepala sekolah definitif maupun calon kepala sekolah lainnya memang tidak bersalah dengan mencontek ujian, tetapi yang membuat soal ujian itu juga mereka.
Alumnus Universitas Trisakti itu mengatakan soal ujian yang dikerjakan saat lelang kepala sekolah merupakan himpunan soal diklat kepala sekolah yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan.
“Jadi, ini memang niatnya untuk mempermudah kepala sekolah definitif yang lulus. Padahal, kepala dinasnya sendiri yang ngomong, kepala sekolah itu hanya jabatan tambahan dari seorang guru,” ujar Basuki.
Maka dari itu, DKI akan terus menyelidiki indikasi kecurangan proses seleksi kepala sekolah hingga tuntas. Apabila berdasarkan investigasi itu, ada oknum yang terbukti bersalah dan “bermain-main”, tak tanggung-tanggung, Basuki akan memidanakan mereka.
Selain mengancam pidana, DKI juga akan mempelajari seluruh aliran dana kepala sekolah hingga Dinas Pendidikan DKI. Program ampunan melalui amnesti juga tidak berlaku untuk kepala sekolah yang masih ingin terus mempertahankan jabatan mereka.
“Kalau kepsek masih mau main curang mempertahankan jabatan dengan cara kotor, kita akan copot, dakwa, dan pidana Anda kalau begitu caranya. Kita punya datanya di PPATK,” tegas Basuki.
Sejumlah organisasi guru, yang terdiri dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawah Guru Jakarta (FMGJ), mempermasalahkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah. Sekjen FSGI Retno Listyarti mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai laporan dari pelapor bahwa ada dugaan terjadi kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan LPMP.
Sebelum tes kompetensi bidang, telah diselenggarakan pelatihan di LPMP dengan melibatkan oknum pejabat LPMP untuk membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah yang sedang menjabat. Dalam pelatihan itu, Retno menduga para peserta pelatihan (kepala sekolah definitif) telah dibekali dengan jawaban yang benar dan ditengarai soal pelatihan itu sama dengan soal yang diujikan saat tes berlangsung.[Kompas.com]
Sementara Ahok lagi tegangan tinggi soal lelang jabatan Kepsek, Bang Haji asik bernyanyi : Piano (feat. Rita Sugiarto)
.
Pria:Piano, mari main piano
Wanita:Piano, mari main piano
.
Wanita:Pak Guru
Pria:Hm-hm?
.
Wanita:Not ini apa namanya
Pria:Yang mana?Oh itu
.
Pria:Re-la-la-fa-la-la-re
Wanita:Pak Guru, yang ini apa namanya
.
Pria:Yang mana lagi?Oh
Pria:Mi-do-do-sol-do-do-mi
.
Wanita:Pak Guru, kini aku sudah tahu. Sekarang beri pelajaran baru
Pria:Memang kau muridku yang nomor satu Yang kusayangi selama hidupku
.
aseeeeeeeemmmmmmmmmmmmm teeenaaaannnnnnnnnnnnnn…..
tapi, nyampleng juga lho stel kendo kenceng
ecrek…3x….ndang…..ndung….
semoga ketegasan menindaklanjuti laporan warga, membuahkan hasil…pidanakan, ini birokrat cara kerja lama, masih mau main-main petak umpet….ketemunya di bui aja !!! 🙁
Kl yg ginian jd kepsek, gimana nga hancur guru2nya, apalagi yg murid2nya lbh hancur lg, apa kata dunia ttg generasi penerus bangsa ini. Murid yg nyontek jg berhak protes kl kepsek aja curangin ujian knp murid nga boleh curang.
MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) anggotanya adh para Kepala Sekolah SMAN/SMKN, kalo K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) anggotanya adh para Kepala Sekolah SD NEGERI, mereka punya pengurus tingkat Kecamatan, sampai tingkat Walikota. Kedua organisasi ini sering di jadikan SAPI PERAHAN oknum pejabat mulai dari para PENGAWAS TK/SD, PENGAWAS SMA/SMK, Kepala Seksi DIKDAS tingkat Kecamatan, sampai ke KASUDIN DIKDAS tingkat Walikota, uang dari negara BOS dan uang BOP dari PEMDA DKI memang turun langsung ke rekening sekolah masing2 TETAPI setelah turun harus setor PUNGLI ke OKNUM, memang oknum tidak minta langsung TETAPI lewat perantara K3S utk SD NEGERI dan MKKS untuk SMAN/SMKN…coba di audit PAK AHOK sumber dana K3S itu dan audit pula MKKS sumber dana itu dari mana yah semua itu dari uang sekolah bos dan bop tetapi tidak boleh masuk dlm SPJ (tdk boleh bunyi istilahnya)maka dari itu kami-kami bendahara sekolah membuat SPJ BODONG FIKTIF utk mengelabui pada saat pemeriksaan INSPEKTORAT supaya pungli itu aman dan sampai sekarang masih ada, mana ada PAK AHOK para Kepala Sekolah SDNEGERI, SMPNEGERI, SMANEGERI bayar pakai uang sendiri utk iuran K3S dan MKKS itu BOOOOOHONG…… ada rumusnya lho per siswa harus setor Rp sekian rupiah di kali kan jumlah murid sekolahannya (bayarnya per bulan) kalo turun uang BOP 2 bulan sekali yah langsung ditagih sekaligus 2 bulan, anehnya para Kepala Sekolah pengurus nya itu manut-manut saja, ini terjadi di semua wilayah Kecamatan yang ada di Jakarta lho…..Mohon pak Ahok panggil semua Kepala Seksi Dikdas Kecamatan se-Jakarta kumpulkan di BALAIKOTA berikan nasihat kalian itu mau berubah gak?……saya sdh dengar tentang pungli-pungli terhadap uang BOS dan uang BOP jika tdk mau berubah yah kita akan PIDANAKAN jabatan akan kita copot (Pak Ahok jangan LURAH CAMAT saja yg sering di kumpulkan di BALAIKOTA) ada pejabat setingkat Kecamatan yg membidangi pendidikan ini juga perlu di berikan bimbingan dan nasihat (disebut Kasie Dikdas Kecamatan)jabatan kepala seksi itu mengepalai wilayah kecamatan lingkup pendidikan TK SD SMP negeri dan swasta…AYO LAKUKAN PAK AHOK ! setelah di nasihati gak mau berubah sudah SIKAT SAJA PIDANAKAN SAJA. Demikian usulan dari kami-kami guru-guru yg tahu medan lapangan yang sesungguhnya.
Sangat setuju dengan penjabaran dari Suara Guru.
Saya pribadi sebagai tenaga pendidik, walaupun bukan dari DKI, membenarkan apa yang diuraikan diatas, karena saya pernah menjadi penyusun RAKS dimana saat penyusunan banyak dimasukkan anggaran siluman yang nanti dananya akan dipakai untuk “Saweran” baik di MKS, dinas pendidikan kota, propinsi dan pusat, terutama untuk me”Licin”kan cairnya bantuan ke sekolah.
Saya berharap apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Basuki, akan menjadi contoh per”Baik”kan dunia Pendidikan yang penuh dengan Intrik-intrik kebusukan dan ketidakjujuran.
JBU Pak, dan tetap semangat
sikat aja pak ahok jika memang mereka terbukti bersalah, nggak mutu jg orang2 itu yang lebih baik banyak koq. mudah2an dosa2 mereka diampuni. i love ahok
pak Ahok, tlg dilakukan inverstigasi juga terhadap Tes Kompetisi Bidang utk CPNS Pemprov DKI jalur pelamar umum, karena menurut saya tes tersebut tidak transparant, selain ada sesi tes tkb yang diulang dihari lain karena komputer error sehingga materi bocor, pengumuman kelulusannya juga hanya mencantumkan lulus / tidak tanpa nilai dan peringkatnya, selain itu jg tidak sesuai dgn peraturan Permenpan No. 024 tahun 2013 karena peserta nya melebihi 3x urutan peringkat di TKD berdasarkan formasi jabatan yang dibutuhkan,
Sebagai peserta saya merasa dirugikan, percuma saja TKD transparant kalo TKB dan tes lanjutannya tidak transparant, terimakasih
sepertinya program rekonsiliasi nasional alias pemutihan untuk oknum2 susah di terapkan di Indonesia, pada bebal dan gak ada rasa takutnya lagi, kecuali beli 100 peti mati taruh di dpn balaikota dan yg ketahuan lgsg di tembak di balaikota lgsg di masukin ke peti maati tersebut , mungkin baru terasa efek jera nya, kalau tidak mereka selalu berpikir uang dan otak kotor bisa membeli segala-galanya
saya sikap pa ahok tegas,supaya jangan adalagi kkn dalm jabatan. ntar korupsinya jg berjemaah. maju terus jgn takut dan jangan gentar.
Masalah Dikdas baik dari sisi pembangunan fisik maupun, bantuan dana dan kepala sekolah memang selama 20 tahun ini ribet melulu.. ada guru honorer yg tidak diajukan untuk diangkat selama lebih dari 10 tahun, sementara keluarga kep. Sekolah selalu diprioritaskan. Memang kita mestinya tidak usah mengutik-utik masalah lalu tapi minimal pemerintahan “Jakarta Baru ” mengetahui perilaku apa saja yg selama ini merugikan masyarakat…. adapun Lelang jabatan kepala Sekolah dengan cara yg seharusnya jujur, merupakan salah satu cara kearah memperbaiki Dikdas…
Seleksi CPNS pun perlu evaluasi untuk perbaikan kedepan.. karena untuk mengkikis perilaku untuk ” menguangkan setiap celah kegiatan ” tidak selalu berjalan mulus walaupun dengan “komputerisasi” karena faktor manusianya lebih banyak berperan … ( maaf P. Made, untuk membasmi tikus disini memang sulit, apalagi kalau belum kenal siapa tikus sesungguhnya ).
Kalau kita perhatikan para Pejabat lama yang sekarang masih menjabat dan bahkan naik pangkat di Era ” Jakarta Baru”, memang nampak sebagian yang bersikap lebih baik dari sebelumnya.. bahkan yang dahulu nampaknya pasif.. sekarang nampak cukup berperan aktif, tapi ada juga yg masih belum berubah dan belum sadar bahwa sudah waktunya harus merubah diri… yang sesungguhnya begitu mereka disumpah sebagai Pegawai Negeri .. yang diutamakan ya bekerja se-baik2nya untuk kemajuan negeri…… bukan menunggu diomeli P. Ahok dulu atau karena ancaman KPK…
Satu lagi yang sangat perlu dibenahi Pimpinan “Jakarta baru”adalah pelayanan Bank DKI, yang selama ini yang terbaik adalah yang dekat dengan Kantor Pak Gubernur, yaitu Bank DKI Balaikota…itupun masih jauh.. kalah baik pelayanannya dibandingkan dengan cabang2 Bank BNI…., apalagi Bank DKI di cabang2lain sangat menyedihkan.. untuk membuka tabunganpun ada yang harus menunggu sampai ber-jam2… sekarang sudah kalah dengan pelayanan KTP di Kelurahan2…. atau mungkin karena belum pernah diSIDAK oleh P. Gubernur? Andaikan nasabah Bank DKI sekarang bukan karena ada keterkaitan dengan Pemda DKI yang mengikuti ketentuan oleh Pemda DKI hrs menjadi nasabah bank DKI, mungkin sebagian besar nasabah akan hengkang pindah ke Bank lain….
Jadi masih banyak hal2 yang perlu penataan oleh pimpinan ” Jakarta Baru ” termasuk terhadap Dinas2 lain berikut Sudin2nya.. yang berperilaku rata2 masih sama dengan Dikdas….
Semoga Pimpinan “Jakarta Baru” selalu tegar dan pantang menyerah dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai barometer menuju kepada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan masyarakat/rakyatnya ….