Ahok.Org – Keberadaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) selama ini dianggap sebagian warga seperti jalan tol untuk bisa langsung berobat ke rumah sakit. Padahal, untuk bisa berobat di poliklinik rumah sakit, warga harus membawa surat rujukan dulu dari puskesmas setempat.
Kecuali jika warga tersebut dalam kondisi darurat, sehingga bisa langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) tanpa melalui prosedur rujukan puskesmas terlebih dahulu.
“Jadi bagi saya soal pelaksanaan KJS, kalau sampai tidak ada rujukan tolak saja. Kalau sampai tidak diberi rujukan, ya tanyakanlah ke puskesmasnya,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Selasa (19/2).
Menurut Basuki, banyak sekali warga yang tidak melewati prosedur yang benar untuk mendapat rujukan dan mempergunakan KJS. Tidak hanya itu, ia mensinyalir surat rujukan puskesmas banyak yang diperjualbelikan. “Banyak sekali calo-calo yang memiliki 10 rujukan yang diperjualbelikan. Kalau dia berobat di poliklinik rumah sakit tolak, sebab kalau tidak mampu harus masuk puskesmas kecuali benar-benar darurat,” jelasnya.
Basuki juga meminta kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mensukseskan program KJS ini. Karena banyak juga orang-orang yang sebenarnya mampu, juga ikut menikmati program ini. “Kalau sudah masuk kelas tiga nanti pindah ke kelas 1. Walaupun orang kaya kalau pakai KJS di kelas tiga, mana mereka mau. Kalaupun ada orang kaya pelit, anggap saja saya sedang menambah modal dia supaya tidak berkurang investasinya,” ucap Basuki.
Ia mengakui, program KJS hingga saat ini masih belum maksimal. Hal ini juga dikarenakan dana yang akan digunakan untuk program tersebut belum cair. Sehingga untuk penggunaan KJS di beberapa rumah sakit belum terlalu baik, karena masih banyak rumah sakit yang meminta sistem lama yaitu dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM). “Kita masih ada utang lama yang November-Desember belum bayar karena anggaran 2012 tidak cukup untuk Jamkesda,” terangnya.
Program Jamkesda, lanjut Basuki, memang hanya memberikan jatah Rp 50 ribu per bulan per orang yang diperuntukkan bagi 1,2 juta jiwa. Padahal warga miskin yang ada di Jakarta mencapai 4,7 juta jiwa. “Jadi yang pakai Jamkesda selalu tiap tutup buku berhutang Rp 200 miliar sampai Rp 300 miliar,” imbuhnya.
Untuk menghindari hal tersebut, program KJS menganggarkan dana lebih besar hingga Rp 1,5 triliun. Dana itu diperuntukkan untuk bayar utang lama sebesar Rp 300 miliar, sedangkan yang Rp 1,2 triliun untuk memulai sistem KJS dengan hitungan Rp 23 ribu per orang per bulan. “Ini mau turun (APBD), mendagri sudah menandatangani,” paparnya.[BeritaJakarta.com]
Mungkin hrus diperketat soal keluhan penyakit apa saja yg warga boleh datang berobat ke puskemas. karna bila semua digratisin trmasuk obat2an…. hanya sakit pusing saja, sudah minta obat. trlalu suka pada reaksi instan obat, membuat tubuh jadi mudah lemah. jangan kasih obat kalau tdk amat sangat perlu tapi suruh makan yg baik & benar & tidur cukup. Ini akan mengurangi kebutuhan mendesak untuk keadaan darurat ke rumah sakit.
–
kalau boleh usul pak Wagub, puskesmas hrus 24 jam beroperasi. jadi, tdk ada kata keadaan darurat kecuali puskemas rujuk pasien ke rumah sakit. dokter2 di UGD nakal2 n suka asal2an diagnosa pasien. jadi dgn dirujuk, ada saksi dokter puskesmas untuk cek n ricek kondisi pasien. Malpraktek dokter dapat diminimalisir.
–
mohon dipertimbangkan.
Menurut saya untuk menghindari fitnah yang dilakukan oleh pengguna KJS seharusnya di rumah sakit dipasang CCTV.
Saya sebel sekali melihat tingkah polah pengguna KJS yang kurang ajar.
Di saat ramai pegawai apotik telat mengambil kantong plastik saja sudah ancam mau lapor Pak Jokowi.
Belum lagi dari cerita teman saya yang kerja di RS pemerintah.
Mereka rewelnya minta ampun.
Keseleo dikit minta dirontgen, ABG mukanya jerawatan minta dikasih obat supaya mukanya mulus kayak artis.
Belum lagi pasien rawat inapnya yang ngeluh kenapa kok tandatangan mulu dan maksa dirawat inap supaya numpang makan dan tidur gratis.
orang kere berulah kembali…setelah berulah nipa-nipu dirusun…sungguh komplex ngurusi orang Jakarta yg belagu…(pake aji mumpung)
Harus direka ulang lagi, sistem untuk rujuk kerumah sakit, termasuk jenis penyakit tertentu…CCTV masih diperlukan (yg kelurahan aja belum terealisasi)…
sedikit sistem terhambat, diluaran orang partai sudah koar-koar, bukannya bantuin malah kayak yg punya modal APBD aja…
org miskin di kota besar & diperdesaan memang beda. Diperdesaan org miskin sebagian besar hanya miskin materi aja tapi di kota besar miskinnya bisa luar dlm ya materi ya nurani miskin sekali. Tapi mereka rakyat juga yg mesti diurusin, ini adalah sistem yg baru bagi rakyat seperti kemerdekaan ke 2. Cerita kakekku ketika awal2 kemerdekaan RI 1945. Byk rakyat beranggapan merdeka berarti segala2nya gratis naik kereta api aja gak mau bayar krn sudah merdeka. Ini resiko yg diambil oleh pemimpin revolusioner seperti JB demi unt mewujudkan Sila ke 5 dari Pancasila. Sedangkan pumpinan yg lain merasa nyaman dg sistem yg lama sebagai penguasa yg menguasai kekayaan negara unt keamanan & kekuasaan dirinya sendiri, maka mereka pasti terusik dg sistem baru duo JB tersebut. Semoga rakyat segara bisa memahami & bersabar bahwa sistem ini akan memberikan kebaikan dimasa dpn. Sukses selalu……
Saya pikir, pemda DKI akan kebobolan anggarannya nanti di akhir 2013, karena :
1. memang tidak jelasnya jenis penyakit yang di cover oleh KJS…(apakah yang sepele pun ke dokter? )ini harus dibuat transparan
2. pihak RSUD atau RS yang bekerja samapun kadang main gampang, masuk IGD, ngak ada rujukan dari puskesmas…terima saja, minta KTP dan KK pasien…beres diurusin, buat KJSnya,,,,nanti Pemprov yang bayar semua…
Saran saja, perlu pengkajian terus menerus pola-pola perkembangan penggunaan KJS oleh rakyat dan penyimpangan2 yang terjadi seperti apa saja dan solusi untuk mengantisipasinya..
Kadang kita yang bukan tergolong “miskin”, tapi termasuk kategori “Bayar pajaklah” belum diperhatikan nih oleh pemprov…yang Adil dong Pak. Kan kita juga rakyat DKI juga, tanpa kita2 yang bayar pajak, apakah APBD DKI bisa ada…dapat dari mana ? Salam … Go…JB
Apa perlu sosialisasi lagi ke masyarakat pak, karena masyarakat kita sering lupa, atau tidak mau tahu, tapi selalu inginnya “YANG PENTING” memang melayani masyarakat yang banyak harus sabar dan telaten pak,
Dan para calo surat Rujukan harus dibrantas pak, karena Pemprov DKI sudah memberikan pelayanan yang terbaik, ada saja oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, apa sudah membudaya kali,,,
Tetap semangat ya pak Jokowi dan pak Ahok, selama masih dipercaya oleh warga DKI, yang penting saya sudah melihat bapak-bapak sudah melakukan yang terbaik, masalah masa akan datang, adalah pilihan warga Jakarta yang peduli akan perubahan yang lebih baik atau mau statis saja,
Apalagi kalau bapak-bapak ini yang memimpin Indonesia Baru, wah… saya pasti memilihnya pak.
Pak Jokowi dan BTP,
KJS merupakan solusi sementara supaya warga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yg baik. Ada pepatah lama mengatakan jangan beri ikan kepada orang yg tidak mampu, tapi ajarkan cara menangkap ikan. Saya mohon bapak dan tim, mau memfasiltasi warga miskin DKI untuk pendidikan non formal, supaya mereka tidak hanya disuapi tapi juga bisa mandiri di kemudian hari. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, yang gratis2 itu bukan solusi jangka panjang pak. Saya percaya pada satu prinsip mutu dan kualitas yang baik tidak ada yg gratis pak. Bila butuh bantuan, saya siap.
Idem untuk pertanyaan saudara Raysan, mohon penjelasannya untuk beberapa point dibawah karena saya tidak menemukan informasi detail ttng pelaksanaan KJS baik di situs resmi pemprov atau situs2 lainnya .
1. Informasi penyakit apa saja yg bisa dicover
2. Tindakan medis apa saja yg bisa dicover (operasi kecil dan besar apasaja)
3. Obat apa saja yg bisa dicover. Tetangga saya yang masuk RS karena gagal ginjal dgn KJS tetap saja dicharge biaya obat dengan alasan yang dicover KJS hanya obat generik sedang obat yg diberikan hanya ada patennya saja
4. Biaya-biaya penunjang lainnya ex: lab, ambulance dll.
Mohon pencerahannya, terima kasih…
Ibu saya terkena serangan jantung lalu saya membawanya ke rumah sakit swasta di tangerang tapi saya domisili di DKI, lalu RS.Swasta tersebut tidak sanggup menangani dan di rujuk ke RS.Harapan Kita.
1. Apakah saya msh bisa menggunakan KJS, krn ini URGENT sekali jdi tdk sempat ke Puskesmas dan kejadiannya malam hari.
2. Bagaimana solusinya jika tdk mengikuti prosedur, krn ini serangan jantung jd hrs cepat di tangani ahlinya.
Mohon pencerahannya..Thx