Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini belum menerima salinan keputusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait gugatan PT Ivani Dewi selaku importir bus gandeng Transjakarta merek Ankai yang dibeli pada tahun 2013. Dalam putusan BANI tersebut, Pemprov DKI diwajibkan membayar uang kepada pemenang pengadaan bus tersebut sebesar Rp 7,6 miliar untuk satu unit bus seharga Rp 3,5 miliar dan BPKB/STNK sebesar Rp 4,1 miliar.
“Saya belum terima salinannya. Kita hargai UU tentang BANI yang putusannya final dan mengikat. Tapi, kita perlu lihat putusan hakim, dasar memutusnya apa?” kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jumat (24/4).
Ia mengungkapkan, pihaknya akan mempelajari secara rinci surat putusan yang dikeluarkan oleh BANI. Namun, menurut Basuki, Pemprov DKI tidak dapat membayarkan bea balik nama sebanyak 30 armada bus berkarat sesuai hasil penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menemukan indikasi mark-up dalam pengadaan bus tersebut.
“Kami mesti pelajari. Putusan hakim masuk akal juga, memang ada suatu unit bus yang dipakai dan ada biaya balik nama lalu dibatalkan. Kalau dibatalkan karena ada mark-up, bukan salah kami kan,” tuturnya. [Beritajakarta]
Kok sekarang banyak kontroversi putusan oknum hakim-hakim, yg mejatuhkan putusan jauh dari keadilan yg dirasakan rakyat…
Cobalah bandingkan bus2 yg dibawah ini buatan tahun 2015 merk “Scania”dgn harga di Finland seharga 220.000 Euro untuk type Scania K410, dan untuk Scania K450 harganya 255.000 euro. Bayangkan banyak sekali perbedaannya!! baik dari harganya maupun kwalitasnya dan tentunya sudah termasuk garantie juga. Siapakah team pembelinya, apakah mereka sudah melalukan pekerjaan rumahnya???? Kalau mau tau juga boleh cari di google, http://www.busstore.com. Ini sebagai bandingan ya untuk dapat gambaran harga pasarannya bus2 kota di Eropa atau di Scandinavia.
Siapa lagi kl bukan bos Udar Pristono?!!! Hebat kan, sudah korupsi, nekat mau nuntut Gubernurnya lagi. Ybs harus dibuat MISKIN !!!
Team hukum pemprov DKI Jakarta kurang canggih nech, kalah mulu dipengadilan, minta bantuan kek kpd yg profesional, kesannya pemerintah geblek amat…