Pemprov DKI Siap Jelaskan “Ganjalan” DPRD

11
117

Ahok.Org – Pengesahan anggaran DKI 2013 menuai banyak ganjalan. Pasalnya, ada komunikasi yang tak optimal antara eksekutif dan legislatif terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan pihaknya telah menyiapkan jawaban dari seluruh pertanyaan yang diajukan DPRD DKI. Baik itu mengenai penyertaan modal pemerintah (PMP) ataupun tentang pengembangan busway.

“Sudah kita siapkan, kita nunggu undangan dari DPRD untuk menjelaskan,” kata Sarwo saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Sedangkan untuk teknis pelaksanaan kampung deret, Sarwo mengatakan pihaknya telah mengantongi data tentang jumlah kampung kumuh yang harus ditata mencapai lebih dari 300 titik. Apabila sempat mencuat isu pembangunan kampung deret akan dilakukan di 100 titik, menurut Sarwo hal itu belum diputuskan.

“Kalau perlu dispesifikkan penetapan lokasinya nanti kita siapkan. Bisa juga ditetapkan nanti melalui SK Gubernur,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI dan DPRD DKI tengah estafet menggodok skema anggaran 2013. Di tengah mepetnya waktu pengesahan yang jatuh pada 20 Desember nanti, kedua pihak masih saling melempar argumen terkait terkatung-katungnya pembahasan anggaran tersebut.

DPRD DKI menilai pihak eksekutif tidak menjalin komunikasi yang baik, khususnya pada penjelasan di empat program. Yakni mekanisme hibah 1.000 bus, sumber dana Kartu Jakarta Sehat (KJS), penataan kampung deret, dan pembangunan jalan layang non-tol di Ciledug-Blok M.[Kompas]

11 COMMENTS

  1. Usul saja untuk pa Jokowi & pa Basuki : “lakukan saja pertemuan informal sambil makan siang dan makan malam seperti waktu memindahkan PKL di Solo. Siapa tau bisa cepat disetujui”. Salam

    • @fa_tanara, pertemuan informal harganya mahal….mending dananya utk keperluan masyarakat DKI. Di Dewan ada istilah rapat setengah kamar, itu aja udah bikin pusing biayanya. hahaha…

  2. Bpk Gub/Wagub, menghadapi Dewan harus tegas sepanjang semua yg diprogramkan utk rakyat gak ada yg ditakutkan. Bila perlu transparan aja kepada masyarakat, jadi kalau utk rakyat gak disetujui Dewan….lalu siapa yg mereka wakili? Periode yg lalu terlalu banyak kompromi antara Eksekutif dan Legislatif, karena ada kepentingan masing2 yg memang bukan kebutuhan rakyat. Kalau masih seperti itu, sampai akhr tahun pun bisa APBD gak disahkan. Kalau perlu buat komitmen antara Eksekutif dan Legisatif, kapan tanggal penetapan yg pasti. Kemudian, rapat2 di Kebon Sirih aja ngapain jauh2 buang2 anggaran lagi? Gedung Dewan dibangun utk apa? Selamat berjuang utk rakyat, biar nyata Jakarta Baru nya…gitu lho.

  3. Coba kita melihat penilaian DPRD soal, “DPRD DKI menilai pihak eksekutif tidak menjalin komunikasi yang baik, khususnya…”

    “Tidak menjalin komunikasi yang baik”.

    Penilaian timpang!

    Aneh??
    Tidak ada angin tidak ada hujan, kenapa tiba-tiba DPRD DKI memberikan penilaian ini yah??

    Dari penilaian itu bisa diartikan, DPRD DKI mengetahui rencana kerja Pemprov DKI setelah lebih dulu mengetahui melalui media-media daripada diterimanya secara langsung dari Pemprov DKI (belakangan baru diterima setelah siaran ke media).

    Secara profesional DPRD DKI tidak perlu kebakaran jenggot mempersoalkan kondisi itu. Seharusnya tidak perlu memberikan penilaian itu, yang malah menunjukkan sikap pura-pura yang dibungkus penilaian sok prihatin.

    Begitulah kira-kira gamabaran kondisi DPRD DKI kita saat ini.. Patut disayangkan.. 🙁

  4. kalo persetujuan dari DPRD ternyata telat untuk disahkan….apa yang akan terjadi dgn anggaran DKI Jkarta 2013????

    apa bisa pake anggaran model 2012, sisa kekurangannya belakangan???

  5. Disini nanti kelihatan yang duduk di DPRD DKI orang2 pintar apa yang kepintarannya kurang banyak, yah kalau kgk bisa ngikuti
    perkembangan yang sedang terjadi, lengser aja deh dari pada dilengserin Rakyat nantinya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here