Ahok.Org – Permasalahan penyerapan anggaran kembali memancing kemarahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Suara Jokowi meninggi ketikan mengetahui kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum maksimal. Penyerapan atau penggunaan anggaran SKPD hingga akhir tahun 2013 kemarin di luar target 97 persen, seperti yang diminta Jokowi.
“Dulu pernah saya sampaikan target penyerapannya berapa? 97 persen kan? Ingat 97 persen lho. Kenapa belum ada yang bisa mencapai angka itu,” kata Jokowi dengan nada suaranya yang meninggi, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Ia mencatat ada lima dinas dengan penyerapan anggaran tertinggi. Jokowi mengingatkan kepada SKPD untuk tidak terlena dengan keberhasilan penyerapan anggaran yang tinggi. Sebab, penyerapan anggaran yang tinggi bukan menjadi indikator kebijakan yang dihasilkan menjadi baik.
Lima dinas dengan penyerapan tertinggi, yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta 94,7 persen, Dinas Sosial DKI 93,8 persen, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI 93,4 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI 93,04 persen, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI 90,62 persen.
Kemudian Jokowi juga mencatat ada lima suku dinas yang menyerap anggaran paling tinggi di tahun 2013 kemarin. Yakni Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Barat dengan 99,4 persen, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat dengan 99,12 persen, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat 99,01 persen, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan penyerapan 98,69 persen, dan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Pusat dengan penyerapan 98,31 persen.
“Mestinya memang semuanya (SKPD) 99 persen penyerapannya, jadi enggak ada Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)nya. Ini menyangkut peredaran uang di masyarakat, lho,” kata Jokowi kembali mengingatkan kepada para kepala dinas yang menhadiri pengarahan tersebut.
Silpa APBD DKI 2013 Rp 7,2 triliun, sementara pada APBD DKI 2012 Silpa APBD DKI mencapai Rp 9,4 triliun. Jokowi kembali mengingatkan kepada para lurah, camat, kepala dinas, dan pejabat DKI lainnya terkait besarnya anggaran di Jakarta tahun 2014. Tahun lalu, APBD DKI hanya sekitar Rp 50,1 triliun, sedangkan APBD DKI 2014 mencapai Rp 72 triliun. Tingginya lonjakan anggaran itulah yang membuat Jokowi terus mengingatkan kepada SKPD dan UKPD (unit kerja perangkat daerah) menggunakan anggaran sebaik-baiknya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, pada pertengahan 2013, Jokowi juga pernah geram dengan SKPD yang tidak dapat menyerap anggaran dengan maksimal. Jokowi memberi target SKPD dapat menyerap anggaran hingga 97 persen. [Kompas.com]
Dilematis… bagi skpd tertentu.. 😀
.
Jaman sebelum pemimpin sekarang, anggaran banyak yang di-mark-up.
.
Dengan adanya pemimpin sekarang yang tegas, bersih, semua mark-up anggaran dibersihkan.
.
Kemudian apbd-dki nambah banyak dibandingkan periode-periode pemprov sebelumnya.
.
Gambarannya jadi begini,
mark-up udah bersih + apbd-d nambah banyak
.
.
Sekarang timbul pertanyaan baru :
apakah penyerapan anggaran bisa maksimal?
.
Jawabannya, bisa dan tidak bisa.
.
Utk skpd yang selama ini mainnya termasuk ‘bersih’, maka dengan adanya tambahan anggaran demikian banyak itu bisa langsung dilahap habis, utk pembiayaan yang jujur, utk fasilitas yang benar dst dst.
.
Sedangkan utk skpd yang biasanya main kurang ‘bersih’ maka bisa ada ‘sedikit’ masalah. Sebab mau dibuang kemana uang demikian banyak itu sedangkan jurus ‘mark-up’ yang biasanya dipake udh ngga laku lagi .. 😆
.
.
Ini layaknya seperti menangkap tikus, jalan bagi seekor tikus di depan dan di belakangnya dicegat / ditutup, sehingga tinggal dicomot dari tengah-tengah.
.
Strategi yang dipake pemimpin sekarang patut diacungkan 2 jempol ke atas utk membersihkan sistem birokrat pemprov yang korup selama ini. Bravo !
Dear pak Jokowi dan pak Ahok tolong ganti semua PNS bawaan pak kumis dg yang lebih kompeten.
Mereka semua tidak loyal kepada pak Jokowi dan pak Ahok.
Terutama pns bawahan yg mbalelo, apalagi yv ketahuan korupsi lsg copot aja….kalo perlu batalkan pensiunnya….
Gambarannya jadi begini,
mark-up udah bersih + apbd-d nambah banyak.
” di luar target 97 persen, seperti yang diminta Jokowi ”
Saya masih gak paham,orang2 SKPD yang minta kenaikan dana atau jokowi yang kasih dan orang2 skpd janji kenaikan 97. kalau yang minta orang skpd…berarti mereka tidak tahu fungsi, tugas dan gunanya skpd…sudah saatnya jokowi melihat orang2 anderground artinya gak perlu cari yang profesor dll yang penting cari yang mengerti fungsi, tugas dan gunanya Skpd dan hargai mereka dengan upah umr fasilitas cpns…
Strategi yang dipake pemimpin sekarang patut diacungkan 2 jempol ke atas utk membersihkan sistem birokrat pemprov yang korup selama ini. Bravo !
Inilah bedanya uang yang dikelola oleh pemerintah dengan uang yang dikelola oleh perusahaan2 profesional dan asing. Bagi perusahaan2, mengirit anggaran pengeluaran semaksimal mungkin akan menyenangkan para shareholders, memberi bonus kepada para direktur dan para karyawan dipertahankan untuk tetap bekerja di perusahaan tsb alias tidak ada PHK atau merger perusahaan.
–
Bila di pemerintahan, sebanyak mungkin menghabiskan uang anggaran pengeluaran, akan memperoleh pujian dan promosi jabatan oleh atasan. Dengan kata lain, smakin canggih ” mark-up ” biaya, plus cantik bermain ” maling & polisi ” maka semakin dipuji atasannya. ckckckck….
–
Harusnya pak Jokowi senang bila SKPD2-nya menghasilkan silpa sebesar2nya dengan catatan target pekerjaan semua terlaksana dengan baik. tapi bila hal itu dijalankan demikian, apakah parpolnya pak Jokowi akan mengapresiasi hasil kerja tsb ? 🙂
Oya jelas, beda perusahaan dan pemerintah.
.
Perusahaan berorientasi pada keuntungan sendiri.
Sedangkan pemerintah berorientasi pada kesejahteraan warga / semua.
.
Maka kerjanya pun berbeda. Mulai dari start, berjalan, sampai ending-nya pun berbeda, mungkin bertolak belakang. 🙂
Loh Komen, kan sudah dibilang BILA target pekerjaan smua terlaksana dengan baik, masih ada silpa, itu suatu prestasi dong. Perusahaan bicara soal kesejahteraan bisnis, perusahaan dan karyawannya juga. Pemerintah bicara soal kesejahteraan negara dan warganya. bisa mencapai silpa, maka silpa itu bisa dijadikan “tabungan” untuk program baru yang lebih lagi buat negara dan warganya. Harusnya sama saja prinsipnya. kecuali…. anda mau bicara tentang charity projects, baru deh harus dihabiskan dana yang ada untuk bantuan semaksimal mungkin. nah, itu baru tepat. tapi apbd bukan untuk charity projects. perusahaan2 milik pemda wajib menghasilkan keuntungan supaya bisa meningkatkan pelayanannya dan mengikuti era teknologi yang terus maju.
kok kesannya mengganggap jokowi tidak bisa memimpin ini Grace. Jgn terlalu membela Prabowo.
Kalau saya baca berita lain yang masih berkaitan di: , disitu disampaikan bahwa anggaran yang belum terserap disebabkan oleh berbagai pekerjaan yang direncanakan, belum terealisasi. Jadi minimnya penggunaan anggaran bukanlah prestasi seperti yang diutarakan Grace, melainkan adalah suatu kesalahan. Mengutip pada kolom komentar pada berita tersebut, ada kecurigaan bahwa dana dibungakan terlebih dahulu, kemudian pekerjaan baru direalisasi 1-4 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
monggo kuliah lagi, stick and carrot
nek ora becik yooo mecothot, eh dicopot
woiiii pak Rudi Manggas Siahaan, jalanan di S Parman, depan hotel twin plaza rusak sudah lebih dari 3 bulan,sepanjang 100M mengapa tidak dibetulkan? itu anggarannya berlimpah, gimana ngga coba. Ngapain saja selama ini??? Nunggu ada yang kecelakaan apa?
tulis di web lapor.go.id mas bro, pantau terus laporan anda…