Ahok.Org – Sebelum resmi dilantik menjadi Presiden RI, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melakukan perombakan secara besar-besaran ribuan PNS DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa rencana itu merupakan idenya.
“Saya bilang ke Pak Jokowi, sebelum bapak jadi presiden, tolong pelantikan pejabat besar-besaran dulu. Kasih kenang-kenangan sebelum jadi presiden, biar mereka (PNS) merasakan dilantik oleh presiden, walaupun masih tiga perempat presidennya,” kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Menurut dia, perombakan pejabat DKI secara massal baru yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Perombakan pejabat itu dimulai dari pejabat eselon IV, III, hingga II.
Pada Kamis (21/8/2014) lalu, DPRD telah mengesahkan Rancangan Perda (Raperda) Organisasi Perangkat Daerah. Raperda itu telah sah menjadi Perda dan Pemprov DKI segera mengimplementasikannya dengan membuat peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
“Sistem lurah dan camat semuanya berubah. Nanti semua (pejabat) harus dilantik ulang,” ujar Basuki.
Sebagai informasi, sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, setidaknya ada lebih dari 2.000 pejabat yang akan dirombak dan dilantik secara bersamaan pada September mendatang. [Baca: Perombakan Besar-besaran, Jumlah Jabatan di DKI Akan Menyusut]
Perombakan massal ini yang pertama kali dilaksanakan di pemerintah kota di Indonesia. Perombakan massal itu dilakukan sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo secara resmi menjadi Presiden RI pada 20 Oktober mendatang.
Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ada 8.009 jabatan. Namun, setelah DPRD mengesahkan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, jumlah jabatan itu dirampingkan menjadi 6.826 jabatan.
Dari jumlah itu, sekitar 40 persen di antaranya akan dirombak. Biasanya pelantikan pejabat eselon IV dan III dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI. Sementara Gubernur hanya melantik pejabat eselon II dan eselon I.
“Khusus perombakan massal ini, ribuan pegawai akan dilantik oleh Pak Gubernur (Jokowi). Karena pimpinan menginginkan adanya sebuah perubahan,” ujar Made.
Tidak semua pejabat dimutasi, tetapi ada pula yang dipromosikan jabatannya, diturunkan golongannya, maupun hanya menjadi staf. Jabatan yang akan dirombak mulai dari lurah, camat, kepala seksi, kepala bidang, wali kota, kepala badan, kepala biro, kepala dinas, dan lainnya. [Kompas.com]
Ide brilian sekaligus solusi efektif untuk kerja lebih profesional & efisien. bravo pak ! 🙂
rombak sana rombak sini bukan masalah utama, masalah utama itu pegawai yang di rekrut itu mau kerja kagak, semisal orang yg lamar jadi pekerjaan umum mau gak turun lapangan berpanas ria , kalau cuman terima laporan ama kerja kantoran mah kgk butuh gitu banyak pns kelesssss, masa rata rata apbd se Indonesia itu 50-70% habis buat anggaran bayar pegewai ama anggota dprd ama pejabat daerahnya, sisa 10-30% mau bangun apa ? udah tak cukup buat membangun eh masih pula di tilep2
^^^ yg begituan akan tereliminir secara alamiah, mungkin pensiun dini lebih terhormat daripada masuk penjara tipikor…
Bongkar lemari gudang, bersih-bersih, supaya rapi .. 😀
Pejabat yg tdk pernah turun ke lapangan wilayah kerjanya layak di ganti dan yg sangat penting siapa bertanggung jawab apa,seperti camat/Lurah,kepala pasar/terminal wajib bertanggung jawab di wilayah tugasnya bila terjadi banjir,sampah,macet,tempat kumuh,PKL,Parkir liar yg mengganggu badan/trotoar jalan,bila tdk mampu copot,hal tsb yg tdk ada selama ini.