Ahok.Org – Pintu pertama bagi peserta program kartu Jakarta sehat (KJS) ada di tingkat Puskesmas. Peserta tidak bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis, tanpa rujukan Puskesmas.
Perawatan pertama harus melalui Puskesmas, kecuali pasien yang menjadi korban kecelakaan maupun bencana.
“Kalau rawat jalan tidak boleh di rumah sakit, kecuali rawat jalan lanjutan. Kalau tiba-tiba bawa KJS ke RSUD atau rumah sakit swasta akan ditolak, kecuali emergency kecelakaan. Makanya kami punya audit rujukan dengan sistem online,” tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (20/12/2012).
Penggunaan sistem online dalam program KJS mengurangi pergerakan permainan calo. Pihak rumah sakit yang menerima pengajuan perawatan pasien KJS bisa mengecek secara online dokumen pasien.
“Jika di Puskesmas tidak ada data tersebut, berarti orang ini dimainkan calo. Seharusnya yang mendampingi ditangkap karena dugaan tindak pidana penipuan,” tutur Basuki.
Untuk mendukung pelaksanaan program KJS, Pemprov DKI menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia, dengan menempatkan mahasiswa Program Pendidikan Spesialis di Puskesmas.
“Semakin tinggi kompetensi dokter ke Puskesmas, semakin kecil orang yang dirujuk ke rumah sakit. Sudah anyak tenaga spesialis banyak di Puskesmas,” ucap Basuki.[Kompas]
banyak calon dokter yang kerja praktek…beri kesempatan di puskesmas2…. pasti tenaga medis akan cukup… masalahnya apakah fasilitas puskesmasnya cukup menampung begitu bnyk pasien?
Salam JakartaBaru
Di puskesmas DKI sdh ada dokter dan fasilitasnya sdh baik, kl mau ditambah mgkn lbh baik. Masalhnya warga banyak yg tdk mau ke puskesmas, gengsi, malas tdk mau antri,tdk mau pagi2, jd lsg ke RS, begitu biayanya mahal baru nodong minta rujukan ke puskesmas, bahkan dg mem-bawa2 nama pak Ahok. Warga spt ini harusnya diancam dilaporkan, jd jgn hanya mengancam pegawai puskesmas/RS yg menolak.
Pak Ahok Usul aja nih.
Untuk rencana penghapusan BBM untuk jakarta saya sangat setuju, kalau bisa setelah tipe transfortasi jakarta berjalan Baik, dan alokasi subsidi BBM hanya untuk Angkutan Umum atau perkotaan aja (untuk stabilitas Ekonomi) itu juga harus menunjukan kartu identitasnya (surat Ijin Trayek). lebih baik subsidi BBM yang buat kendaraan pribadi dialihkan ke KJS dan KJP atau untuk pembangunan infrastuktur yg lebih bermanfaat dan bisa mensejahtrakan anak bangsa.
Salam Jakarta Baru, Dari Surabaya
pak bikin kartu sehat bayar tidaaaak/ sy takut suruh bayaaar? coba dong sidak kelurahan tangki pak
gratis pak tanpa pungutan biaya
sebaiknya aparat pemda yg berantas calo KJS,sebab itu terjadi karena ketidak tahuan warga,jadi apabila ada KJS warga palsu warga tsb dapat dimintakan rincian prosesnya oleh siapa dan calo2 itu tentu keliaran di RS/puskesmas.calo timbul disebabkan permintaan yg tdk seimbang(loket/petugas tdk sesuai dengan pemohon).
juga tidak lupa,sebaiknya perokok tidak mendapatkan kartu jakarta sehat dan segala macam fasilitas kesehatan ….
buat apa membantu org yg suicidal.
yang diwaspadai adalah calo, notabene orang puskesmas sendiri……yang memang diberi wewenang memberi rekomendasi rujukan ke RS…untung ada sistem online, yg bisa dilihat oleh pihak RS riwayat sisakit dan pengobatannya di puskesmas…..
Setahu saya org/pegawai puskesmas sdh sejahtera, baik dokter/bidan/perawat, diluar gaji rata2 punya penghasilan sendiri yg jauh lbh besar dari praktek sore di rmh masing2, tdk perlu jadi calo.
Semangat pa AHOK gebrakan-gebrakan anda bukan NATO (Nothing Action Talk Only)kita dukung….