Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah mengetahui adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang terlibat dalam dugaan usulan anggaran siluman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.
Bahkan, Basuki telah mengantongi nama pejabat DKI tersebut. “Saya tahu ada oknum PNS yang terlibat. Saya pun sudah tahu namanya,” kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).
Kendati demikian, ia tak menyebutkan siapa PNS DKI tersebut. Dia mengakui dokumen APBD Pemprov DKI memang tak seluruhnya benar.
Menurut dia, dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu pagi tadi, diketahui masih ada oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menganggarkan alat tulis kantor (ATK) dengan jumlah besar.
Hal itu diketahui dari sistem e-budgeting yang kini dijalankannya. Oleh karena itu, Basuki bersyukur memperoleh ilmu dari Kemendagri mengenai bagaimana cara menyusun anggaran yang benar.
“Selama ini, puluhan tahun PNS DKI melakukan kesalahan. Sekarang kami luruskan dan yang paling senang, ini kan menjadi bukti apa yang disebutkan Pak Jokowi (Presiden) jadi kenyataan. Kenapa Pak Jokowi meminta saya tahan dulu? Karena Pak Jokowi khawatir kalau Mendagri, Seskab, Mensesneg, yang dulu tidak sevisi dengan sistem e-budgeting, habislah kami,” kata Basuki.
Pria yang biasa disapa Ahok ini menemukan usulan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun pada RAPBD versi DPRD. Di dalamnya terdapat usulan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kelurahan sebesar Rp 4,2 miliar tiap unitnya dan untuk dipasang di sekolah sebesar Rp 6 miliar tiap unitnya. [Kompas.com]
Itwilprov mestinya bergerak atas temuan Gubernur, dan mengusut lbh lanjut, malu kan mosok orang luar semua yg menemukan kejanggalan…
Saya berkoemntar dengan artikel yang saya tulis di kOmpasiana ini:
http://hukum.kompasiana.com/2015/03/05/awas-
siluman-dan-hantu-sedang-bergentayangan-705066.html
kalo ahok emang benar video rapat dgn kemendagri tolong di upload biar warga melihat.
wind of change terus berhembus di Indonesia. Bu Risma mungkin lebih dahulu tapi effect yang paling besar mungkin dari DKI. Very good move. dengan ini bukan lagi Ahok vs DPRD, tapi telah menjelma jadi Pemprov DKI vs DPRD DKI. bravo Pemprov DKI ….
bukan juga bro, melainkan angkara-murka vs kebajikan.
.
sisi beratnya adalah : kali ini, kita lah yang harus mencatat dalam lembar sejarah bangsa ini !!! pertanyaannya adalah : dengan apa kita akan mencatatnya; tinta emas kah ??? atau dengan lumpur-kehinaan-kebodohan ??? mari kita pilih n tentukan !!!
.
salam,
Dobrak kebiasaan lama………& Bongkar.
Maju terus Bpk Gubernur Ahok.
Kami butuh anda.
Maju terus ‘JAKARTA BARU’
Libassss PNS yang ikut bermain.
Jujur itu:
1. Buka proses dari awal, bagaimana ceritanya dari awal proses UPS itu bisa masuk ke dalam RAPBD-2015 dan APBD-2014.
2. Misalkan ada permintaan dari guru ke kepala sekolah, atau rapat sekolah, atau seorang marketing UPS datang ke kepala sekolah?
3. Apa itu spesifikasi UPSnya? untuk apa? untuk komputer? ada berapa unit komputer di sekolah itu?
4. Buka dokumentasi produknya, merek apa? tipe apa? website hardwarenya apa? distributor indonesianya apa? suppliernya apa? kok bisa yang menang perusahaan abal-abal? pinjam cv atau gimana?
5. UPS untuk komputer itu harganya cuma 600 rebuan untuk 1 unit komputer. ada berapa unit komputer di sekolah itu?
6. apakah di jakarta sering mati listrik? kalau sering mati listrik yang di beli harusnya genset, bukan ups.
7. proses dari kebutuhan dan permintaan sekolah, dari sekolah ke disdik, dari disdik ke mana proses seterusnya bisa sampai ke dprd trus sampai ke lpse mohon di buka dan di transparankan biar kami mengerti.
8. proses lelang juga menurut saya belum transparan. saya tidak bisa melihat dokumen lelang para peserta yang ikut tender sehingga tidak bisa memastikan apakah panitianya jujur atau tidak. seharusnya ketika proses lelang sudah selesai, dokumen seluruh peserta lelang bisa dilihat publik. bisa juga publik yang menentukan peserta lelang yang mana yang seharusnya menang. kalau seperti lpse yang sekarang, belum lagi sistem penunjukan langsungnya, sepertinya cuma akal-akalan saja. 🙂
Salam pak Ahmad
Saya mengomentari point 5 dan 6
Saya sangat setuju dengan point 6 bapak
Dan untuk point 5 memang harga ups berkisar 600 ribuqn anggap 700 dan anggap rata rata komputer di sekolah
sebanyak 30 unit jadi 30X700000 =21 jt
Sedangkan proyek ups yg dianggarkan itu terlalu overkill karena biasa dipake di data center, airport dll dan kalo dilihat dari spec 120kva dengqn harga kisqran di indonesia 1,2 m
Ups biasa saja saya rasa cukup plus genset
Bisakah rapat2 Pemprov DKI dng DPRD & Mendagri di upload ke youtube?
Masalah video itu sangat bisa diupload kemanapun dan ini yg diinginkan pak ahok agar terbuka. Nah sekarang mendagri dan DPRD nya mau gak itu di videokan dan diupload? Jadi komplaintnya ke mendagri dan DPRD dong kalau gak ada videonya!
nah ini dia PNS yang bajingan! Tiap hari ngomongnya asalamualaikum tapi korup! Udah digaji besar masih korup! Semoga Tuhan memberikan azab pada mereka dan keluarganya yg sangat mereka sayangi agar merasakan akibat perbuatan bejatnya!
MAJU TERUS PAK AHOK…!! LEBIH BAIK JADI SINGA SEHARI DARIPADA DOMBA SERIBU TAHUN….ANDA AKAN DIKENANG OLEH INDONESIA SEBAGAI SINGA ANTI KORUPSI….
Wah, anggaran 2013-2014 itu banyak silumannya dan banyak oknum yang terlibat, semoga KPK, kejaksaan, polisi,BPKP, Itwilprop DKI segera membereskan semuanya.