Soal Program DKI Ditengah Kisruh APBD

3
47

Ahok.Org – Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD terkait APBD 2015 masih meruncing. Meski demikian, Ahok memastikan kekisruhan ini tidak akan menghambat proyek pembangunan Ibu Kota.

“Semua program jalan. Nggak ada yang terhambat, semua program jalan. Kita sudah pikirkan dengan matang,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

“Ini bukan gara‎-gara angket. Saya sudah merancang (sistem e-budgeting) dari 2012,” imbuhnya.

Adapun kekecewaan karena pernah tertipu oleh Dishub dan Dinas PU saat awal menjabat sebagai pimpinan daerah membuat Ahok mulai menyusun e-catalog. Dengan begini, suami Veronica Tan tersebut baru bisa memperbaiki sistem kota.

“Saya sudah rancang ini semua dengan baik. Kenapa saya mulai rancang? Semua harus gaji dengan kartu e-money. Sekarang coba kalian lihat, ada nggak sampah, sungai-sungai kotor, jalan laporan habis banjir jalan nggak semua? Jalan,” terang Ahok.

Dirinya mengatakan, program yang telah disusunnya bisa tetap berjalan menggunakan anggaran mendahului dari APBD 2015. Adapun besarannya 1/15 dari APBD.

“Jadi kita boleh menggunakan anggaran mendahului sebelum ini diputuskan APBD-nya. Jalan saja, kan ‎baru Februari. Kalau sudah lewat Februari sampai 60 hari, kalau Mendagri nggak bisa sebutin mana benar mana salah, kita kan pakai anggaran tahun lalu,” jelasnya.

Ahok mengatakan pihaknya bisa saja mengadakan tender. Sebab menurutnya, Pemprov telah memenuhi syarat dengan penyusunan mata anggaran sebelum diketuk palu.

“Jadi kalau tender boleh nggak? Tender kan juga ada proses 45 hari. Peraturannya sebelum APBD ketuk palu sudah ada di mata anggaran, boleh nggak tender? Boleh. Ini proses tender akan jalan terus seperti biasa sambil nunggu proses. Jadi nggak ada yang terhambat pemerintahan,” tutup Ahok. [Detikcom]

3 COMMENTS

  1. Sangat jelas terimakasih, mudah-mudahan Wagubnya itu loh membaca ini, jadi bukan nanti tancap gasnya Pak, sudah tancap memang! #untukIND tanpa korupsi, everyone!

  2. Pagi pak Ahok….bagaimana dgn nasib GURU HONORER NON PNS yg mengabdi di sekolah negeri sampai saat ini tunjangan BOPNONPNS masih Rp.400.000/bulan yg turun melalui rekening BOP Sekolah Negeri…mohon kiranya pak AHOK dalam APBD Versi E-Budgeting di masukkan kenaikkan tunjangan bagi guru honorer non pns….sy justru melihat di APBD Versi DPRD lah yg memasukkan anggaran Tunjangan Guru Honorer nonpns sesuai UMP 2,7 juta….Mengapa di APBD Versi pak Ahok tunjangan guru honorer non pns tdk di masukkan kenaikkan anggarannya, bukankah ini janji pak Ahok utk menaikkan kesejahteraan GURU HONORER SEKOLAH NEGERI NON PNS dgn memberikan tunjangan sesuai UMP…masa guru kalah sama tukang parkir….mohon pak AHOK APBD E-Budgeting di revisi di masukkan anggaran Tunjangan Guru Honorer Non PNS sesuai besaran UMP DKI…Demikian usulan dari Suara Guru utk Pak Ahok, Sekian dan terima kasih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here