Ahok.Org – Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama sedang menggencarkan perang melawan anggaran siluman dalam APBD DKI Jakarta tahun mendatang. Namun demikian dia menilai tidak perlu ada Densus Anti Korupsi sebagaimana diwacanakan Komisi III DPR.
“Nggak lah saya kira,” ujar Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Ahok yang pernah menerima Bung Hatta Anticorruption Award ini menyatakan keberadaan KPK sudah cukup untuk memberantas korupsi di negeri ini.
“Ya kan sudah ada KPK, buat apa itu Densus Antikorupsi?” gugat Ahok retoris.
Kaporli Sutarman menyatakan pengamanan Pemilu 2014 sebagai prioritas terdekatnya. Sedangkan wacana Densus Antikorupsi harus dikoordinasikan lebih dulu dengan berbagai pihak terkait. [Detik.com]
buat apa membuat badan yang baru lagi, apakah tugasnya beda?. jika sama tujuannya untuk menangkap koruptor, untuk apa?
Apakah KPK sekarang tidak independen dan pro ke golongan tertentu. apa mungkin densus ingin dibentuk supaya menandingi KPK?
1000% Betul BANG AHOK & Bro Chandra.
Yang perlu segera dibentuk DENSUS ANTI PREMAN. Lihat yang pro aktif hanya Polres Jakarta Barat (khusus yang di Jakarta). Yang lain sayup-sayup khabarnya. Lihat sudah begitu parahnya Premanisme khususnya di Jakarta.
SALAM JAKARTA BARU
Setuju. Jangan sampai kasus2 yang harus dilindungi diambil alih oleh Densus Antikorupsi agar tidak ditangani KPK. Mungkin ini tujuan dari DPR karena Polri lebih mudah diintervensi. Ingat korupsi alat-simulator. Jika waktu itu sudah ada Densus Antikorupsi mungkin saat ini sudah bebas!
Saya lebih setuju KPK diperkuat, anggotanya diperbanyak dan hasil pendidikan sendiri sehingga kasus2 korupsi dapat banyak dan diselesaikan dengan cepat tanpa campur tangan Polri.
Betul bro, Kabareskrim Polres Jakarta Barat, cukup cekatan dan mau bertindak!
Bravo!
Mungkin nama orang2 baik sebaiknya dapat dimunculkan agar jangan dia nanti tenggelam oleh dalam lingkungan orang2 yang “kurang baik”. Setahu saya orang yang jujur diantara orang yang tidak jujur akhirnya akan “mental” – menghilang, atau terbawa menjadi tidak jujur.
Saya kira kini saatnya memunculkan orang-orang yang track recordnya (bukan hanya sesaat) baik dan jujur.
wwkwwk…polisi mau buat densus anti korupsi, rumput2 bisa pada ketawa semua bro..perbaiki dulu dech citra polisi dimata masyarakat..halooo pak polisi,, pls dech yee jgn buat rumput2 pada ketawa ye mau buat densus anti korupsi..
itu usulan DPR ke pak sutarman, dgn tujuan untuk melemahkan KPK..adoohh hari gini rakyat masih mau diakalin sm DPR..
kalau DPR mengusulkan hukuman koruptor seumur hidup, potong tangan dan dimiskinkan ..baru itu benar,,so mau buat densas, densus, densi, dansa percuma semua..Koruptor dinegara ini tdk akan pernah bisa dihapus, tp malah akan menggurita..wong hukumannya sm az dengan maling ayam, maling kambing..sy az sbg pembasmi koruptor jg udah capek krn koruptornya ga habis2, yg ada makin bertambah trus..hidup pak jokowi ahok…sy tunggu sepak terjang mu nanti sbg orang nomor 1 di negara ini.
buat apa buang2 biaya itu….
klau mau DENSUS PEMBUNUH KORUPTOR…
saya siap pa ahok 🙂
Ha..Ha..Ha..jangan terlalu bermimpi untuk polisi mau “mebyelesaikan” masalah preman..karena semuanya datang dari ‘atas’ Jika dari ‘atas’ tegas dan ‘tidak preman’..maka dibawah akan taat + (jangan lupa ) perlunya reward dan penalty bagi polisi.
Selain itu perlu dipikirkan, agar polisi digaji oleh Gubernur..sehingga polisi disebuah provinsi akan ‘respect & mentaati’ gubernur..Ini dilakukan di USA..dimana polisi dari setiap negara bagian dibawah gubernur.
Jadi kalau Gubernur nya seperti p Jokowi & p Basuki, mau tidak mau semua anggota polisi di provinsi DKI akan ‘mengikuti’ tauladan.
Bagaimana mengatasi masalah besar yang menyangkut ‘antar-provinsi’..untuk itu diperlukan polisi negara (yang ngurus masalah national crime)
Dengan demikian, gaji polisi di DKI (dengan pangkat yang sama) bisa 10 x gaji polisi di provinsi Sulawesi atau Kalimantan, tentu saja tugasnya jauh lebih berat, dengan demikian anggota polisi yang ber prestasi akan tertarik untuk kerja di provinsi DKI..
Mau ngga Polisinya? he..he..he..
tanya sama p Sutarman
Jadi negara Federal??? :). Memang Indonesia khas. Negara federal tidak tapi kesatuan juga tanggung hanya nama doang.
Sebetulnya dengan makin banyaknya otonomi daerah dimana akhirnya melahirkan kerajaan2/dinasti2 kecil dengan aturannya yang tidak sinkron memang menjadi negara kesatuan simbolis saja.
Sebenarnya usul bung Moti itu sangat baik adanya. Selain dihapusnya DPRD karna perannya diambil oleh anggota DPR langsung dari propinsi DKI Jakarta, maka aparat penegak hukum punya 2 kepala pimpinan yaitu Gubernur & Presiden. Jadi siapapun yang akan menjabat Kepala Polisi Propinsi, harus diajukan kandidatnya oleh KAPOLRI Pemerintah Pusat dahulu kepada Gubernur di propinsi wilayah masing2, bila disetujui Gubernur barulah kandidat itu resmi diangkat.
–
Apabila ada kebijakan Kapolri ke stiap daerah propinsi yang tidak disetujui oleh Gubernur dari satu propinsi, maka Gubernur tsb boleh membicarakan keberatannya itu dengan Kapolri. Terserah Presiden bagaimana pengambilan keputusan yang perlu dibuat bila trjadi ketidaksepakatan antara Kapolri dg Gubernur. Dengan begitu, para aparat penegak hukum trmasuk polisi harus tunduk pada perintah dan aturan kebijakan yang dibuat oleh Gubernur propinsi masing2 karna mereka digaji oleh pemprov, bukan pemerintah pusat. kebutuhan logistiknya pun dibiayai oleh APBD kecuali pembelian peralatan perang seperti senjata, amunisi dll. toh uang rakyat hanya pindah dari satu kantong ke kantong lain masih dalam satu pemerintahan negara.
–
Densus anti-korupsi tidak perlu dibuat sebagai tandingan KPK. mending KPK-nya yang ditingkatkan / diperbaiki bila didapati tidak kerja maksimal. sedang Densus premanisme, Densus perkara SARA, Densus perdagangan manusia & organ tubuh manusia, saya rasa SANGAT PERLU DIBENTUK seperti halnya narkoba & terorisme. Mungkin pihak Kepolisian dan Militer bisa saling kerjasama dalam hal ini. karna hal2 tsb benar2 penyakit kronis yang bikin bangsa Indonesia sulit sekali untuk maju dan merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. thanks.
Ya saya setuju…Gak perlu ada densus anti korupsi…siapa yg mengusulkan densus di DPR berarti orang tersebut patut dicurigai kaloo kemungninan dia termasuk salah satunya sehingga dengan ada nya densus…ini bisa memperkeruh suasana…dan ingat teman2 utk tahun 2014 jangan pilih lagi yang selalu mengusulkan ataupun menghambat jalannya KPK ataupun hal lainnya dalam memberantas korupsi ataupun hal yg merugikan negara…
dimanapun didunia yg namanya polisi disetiap dibawah kendali Gubernur, dan tentunya juga kesejahteraan anggota polisi juga tanggung jawab Gubernur….ini baru klop, Gubernur bersih, polisi bersih dan tegas… 🙂
Yth Penegak hukum,
tlg dsupport maksmimal KPK…jk ini dlakukan otomats citra Polri,dll jd ok jg
yg ptg KPK 1 by 1 mnyelesaikn kasus dinasti kulon aj..itu sgt ajaib.
salam nusantara !
Densus antikorupsi apa supaya ntar kalo ada yg korup dr pihak POLRI, mreka yang turun?? PASTI TIDAK AKAN BERES. Kebiasaan di negeri ini selalu tumpang tindih dalam berbagai hal. Tidak efisien, hanya membenturkan kepentingan / pekerjaan KPK dengan densus tersebut. Polisi harap kerja saja pada tugasnya selama ini.
Usaha pemberatasan korupsi dinegeri ini tidak terlihat maksimal hasilnya karena mungkin sudah diset sedemikian rupa shg tercipta celah yg terbuka dari institusi pemberantasan korupsi spt kejaksaan, polri dan kpk. Polri ataupun kejaksaan akan berusaha memperjuangkan kasus itu diproses mereka apalagi kalau yg terlibat ada oknum dari institusinya sendiri. Disinilah akan terjadi konflik kepentingan ditambah kepercayaan masyarakat yg begitu rendah terhadap polri dan kejaksaan dlm menanggani kasus korupsi. Ini akibat dari mafia makelar kasus yg mungkin masih ada dikedua institusi ini. Sebaiknya semua kasus korupsi baik kecil dan besar ditangani kpk saja. Shg fungsi kontrol terhadap kpk apa dari DPR atau masyarakat akan lebih mudah dan effisien krn cuman satu pintu dari pada sekarang ada tiga pintu.